* Copyright:ANTARA
* Date:May 01 15:19
Batam, 1/5 (ANTARA) - Aliansi beberapa serikat pekerja di Kota Batam meminta satu persen dari APBD kota itu dialokasikan untuk pemberdayaan buruh.
"Kami minta satu persen dari APBD Batam yang 1,4 persen sudah dialokasikan untuk pengembangan tenaga kerja," kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Batam, Saiful Badri, setelah berorasi dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Batam, Minggu.
Batam adalah kota industri yang pemasukannya didapat dari kontribusi pekerja. Sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan sebagian kecil APBD untuk pekerja.
Dana 1 persen APBD, kata dia, bisa digunakan pemberdayaan pekerja, seperti pembinaan manajemen dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi buruh.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti menyambut baik usulan pekerja.
"Saya dukung, malah kalau lebih dari itu bagus lagi," kata dia.
Menurut Kadisnaker, seharusnya uang yang dikembalikan ke pekerja melalui program-program pengembangan tenaga kertja lebih besar, mengingat Batam adalah Kota Industri.
Ia mengatakan alokasi dana APBD untuk pekera melalui Dinas Tenaga Kerja relatif sangat sedikit.
"Tahun ini hanya ada dua program," kata dia.
Padahal, dinas sudah mengusulkan banyak program, namun tidak disepakati dalam penyusunan APBD 2011.
Menurut dia, dana 1 persen dari APBD untuk pekerja bisa digunakan berbagai sosialisasi dan pelatihan negosiasi hubungan industrial kepada pekerja, sosialisasi pentingnya serikat pekerja kepada pengusaha dan kegiatan pendukung lainnya.
Mengenai pelatihan K3, ia menilai hal itu kurang tepat karena kemampuan itu melekat pada diri perorangan dan berguna bagi perusahaan.
"Tapi, kalau dananya ada, apa salahnya," kata dia.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Ricky Indrakari mengatakan alokasi dana satu persen untuk pekerja terlalu kecil.
"Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Batam yang dihasilkan pekerja sana Rp42 triliun," kata dia.
PDRB Batam, kata dia, merupakan prestasi pekerja, sehingga sudah selayaknya pemerintah memberikan apresiasi dengan mengembalikan APBD melalui program-program pemberdayaan pekerja.
"Keluarnya PDRB harus dikembalikan ke pekerja," kata dia.
Saat ini, kata dia, alokasi dana APBD Batam untuk Dinas Tenaga Kerja hanya 0,7 persen. Hal itu pun sudah melingkupi seluruh kebutuhan, tidak hanya program pemberdayaan pekerja.
Dana untuk pekerja, kata dia, bisa digunakan untuk pelatihan kepeminpinan, pelatihan advokasi dan lainnya.
Anggota Komisi IV Rusmini mengatakan sebetulnya dalam tahap pembahasan APBD 2011, Disnaker mengusulkan biaya program ketenagakerjaan Rp700 juta, namun tidak disepakati karena minimnya anggaran yang dimiliki.
"Saat ini, kami akan dorong lagi, agar anggaran itu digolkan pada APBDP 2011," katanya.
(T.Y011/B/E011/E011) 01-05-2011 15:19:43
Tidak ada komentar:
Posting Komentar