(sumber Tribun Batam Pos,versi asli)
TRIBUNNEWSBATAM,BATAM- Anggota DPRD Provinsi Kepri Onward C Siahaan meminta pertanggungjawaban Pemko dan OB atas banjir yang terjadi di Batam. Hujan deras yang terjadi kemarin belum bisa digolongkan sebagai kejadian alam yang luar biasa ( ekstra ordinary) sehingga banjir yang terjadi bukan termasuk keadaan atau kejadian alam yang bersifat darurat.
Oleh karena itu pihaknya sebagai anggota dewan meminta pertanggungjawaban pejabat publik (pemko dan OB) atas banjir tersebut dan kerugian yang terjadi pada masyarakat. Bahkan telah ada dua korban jiwa. Pada pembahasan RPJMD 5 tahun lalu, pemko pernah berjanji bahwa 2010 Batam bebas banjir.
"Saya berpendapat bahwa pejabat daerah yang bertanggungjawab seperti di Pemko dan OB. Dua intansi ini telah lalai melaksanakan tugasnya baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Batam," kata Onward Siahaan, Selasa (28/9/2010).
Seperti yang diberitakan hujan mengguyur Batam, banyak rumah warga yang tergenang air. Bahkan sampai menewaskan dua bocah.Kuatnya volume air membuat jalan-jalan banjir bahkan air tersebut merembes sampai ke rumah warga.
Rozi seorang warga di Legenda Malaka menyebut hanya dua jam saja hujan, air sudah mulai masuk ke rumahnya. "Kebetulan rumah saya ini dekat drainase terasa sekali apabila hujan deras selama berjam-jam, air langsung meluap sampai ke rumah," katanya .
Siswa yang mau pulang ke rumahpun terpaksa membuka sepatu karena hujan masuk sampai ke pekarangan rumah. Seperti yang dialami Siauling siswa SMP 12 saat pulang ke rumahnya di Legenda terpaksa melepas sepatunya dan berjalan ke rumahnya. Pekarangannya digenangi air setinggi 20 centi meter.
"Hati-hati nak pekarangan tergenang air," kata ibunya.
Hal yang sama terjadi jalan Engku Putri Batam Centre depan kantor Imigrasi air menggenangi jalan setinggi 25 centi meter.
Beberapa warga yang ada di Batam Cetre mengeluh dan bertanya kapan pemerintah memperbaiki drainase. Setiap hujan turun selalu terjadi banjir. Bahkan hanya dua jam saja hujan sudah terjadi banjir.
Herannya walau banjir sering dikeluhkan masyarakat perhatian pemerintah terhadap banjir ini sangat kecil. Buktinya dana untuk penanganan banjir untuk penyusunan DEDnya hanya Rp 1,33 miliar sangat jauh sekali jika dibanding APBD yang mencapai Rp1,318 triliun suatu perbandingan yang sangat jauh. Padahal wali kota Batam mengatakan tahun 2010 Batam bebas banjir. Namun kenyataan dilapangan. Bertolak belakang setiap hujan selalu terjadi banjirt. Karena tidak ada keserusan pemko masyarakat hanya bisa menerima kenyataan selalu terjadi banjir bila hujan. Wako terkesan hanya omong belaka. Buktinya dalam tempo 2jam hujan mengguyur Batam, banjir terjadi dimana-mana.
Editor : dedy suwadha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar