Thursday, 9 June 2011 | Posted by editor
(sumber Batam Pos)
Ketua Kamar Dangang dan Industri (Kadin) Kepri Johanes Kennedy Aritonang mengatakan, saat ini semakin banyak pengusaha mengeluhkan kondisi pelabuhan kontainer Batuampar dinilai tak layak lagi. Kadin mendesak agar segera dibangun mengingat arus barang masuk dan keluar di pelabuhan itu terus meningkat.
”Antrean kontainer semakin panjang, pelayanan menjadi tidak efesien karena fasilitas yang ada tidak bisa mengimbangi. Makanya perlu segera dibangun,” ujar Johanes, kemarin (8/6).
Bos Panbil ini mengungkapkan, karena pelabuhan Batuampar sudah tak memadai lagi, akibatnya pengusaha harus mengeluarkan biaya tinggi karena kapasitas yang terbatas dan manajemen pelabuhan yang tidak efisien.
”Benar-baner high cost economy. Ini memperburuk pertumbuhan perekonomian Kepri yang terus merosot,” kata Johanes.
Kadin menilai, selama ini BP Batam terlena dengan janji investor yang tidak kunjung merealisasikan rencana pembangunan pelabuhan Batuampar.
”Seolah-olah tidak ada masalah dan BP Batam tidak sungguh-sungguh mencari solusi,” imbuh Johanes. Padahal, kata Johanes, sejak awal Periode Habibie, tujuan pembangunan Pulau Batam adalah menjadi transhipment. Maka, infrastruktur kepelabuhanan harus handal.
”Itu juga sebabnya Kadin mengusulkan agar Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dipimpin seorang Menteri,” kata Johanes.
Ia juga menilai, kurang kuatnya figur yang memimpin BBK juga memberi andil terhadap pertumbuhan Kawasan BBK yang pada tahun 2010 lalu pertumbuhan ekonominya di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Padahal, Kepri memiliki UU FTZ dan dalam Zona Perdangan Internasional SIJORI. Hal tersebut, kata Johanes, sangat mengecewakan dan mengusik berbagai pihak. Dikhawatirkan akan berdampak terhadap kelangsungan pertumbuhan industri dan pedagangan, jika berbagai persoalan mendasar itu tidak direspon oleh Pemerintah.
Melihat kondisi itu, Kadin Provinsi Kepri pun tak tinggal diam. Sudah beberapa kali persoalan ini disampaikan ke pemerintah pusat bersama Kadin Indonesia. Bahkan, kata Johanes, selaku Ketua Kadin Kepri sudah bolak balik ke Jakarta untuk menghadap menteri terkait. Yang terakhir, pekan lalu di Jakarta, Johanes bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Menkoekuin) Hatta Rajasa.
Kadin Kepri mengusulkan supaya Menkoekuin mengambil sikap tegas tentang kelangsungan pelabuhan yang menjadi urat nadi perekonomian Kepri. Oleh Menkoekuin, kata Johanes, pembangunan Pelabuhan Batu Ampar akhirnya dimasukkan dalam program Percepatan Pembangunan Indonesia (P3I).
”Melalui Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) pemerintah juga mengumumkan bahwa Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar, menjadi satu-satunya proyek yang kongkrit dan implementable dari Koridor Ekonomi Sumatera,” ujar Johanes.
”Ini buah perjuangan panjang Kadin Kepri,” kata Johanes lagi.
Lalu apa langkah selanjutnya untuk percepatan pembangunan pelabuhan Batuampar? Johanes mengatakan, Menkoekuin yang akan mendesak BP Batam untuk mengambil sikap.
”Jika perusahaan dari Prancis itu tak sanggup membangun pelabuhan Batu Ampar, jangan dibiarkan berlarut-larut. BP Batam harus mengambil sikap, mencari investor baru,” ujar Johanes.
Kadin Kepri, kata Johanes, siap membantu menfasilitasi untuk mencarikan investor baru untuk membangun poelabuhan Batu Ampar itu.
”Kadin Kepri juga mendesak melalui Menkoekuin agar instansi terkait juga membantu percepatan pembangunan pelabuhan Batuampar itu. Apalagi sudah masuk KEI,” katanya. (nur)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar