Jumat, 10 June 2011 (sumber Haluan Kepri)
BATAM-Gula yang diimpor dari Thailand untuk memenuhi kebutuhan Kepri melampaui kuota hingga 2.250 ton. Kuota yang ditetapkan Kementerian Perdagangan adalah 9.000 ton, tapi hingga kini enam importir yang ditunjuk BP Batam telah memasukkan 11.250 ton gula.
Kelebihan kuota tersebut terungkap saat Komisi II DPRD Kota Batam bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Kota Batam melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang PT Persero Batam di Pelabuhan Batuampar, Kamis (9/6).
Menurut data yang diberikan Manager Operasional PT Persero Batam, Budi Susanto, angka 11.250 ton tersebut terdiri dari 2.950 ton sudah berada di gudang Persero, 2.800 ton masih di kapal dan belum dibongkar, dan ada dua shif lagi yang masing-masingnya sebanyak 2.950 ton dan 2.550 ton sehingga total semuanya menjadi 11.250 ton.
Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam sebelumnya menunjuk enam importir untuk memasukkan 9.000 ton gula sesuai kuota yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Keenam importir itu adalah PT Pro Kepri Berjaya, PT Sahabat Karya Mandiri, PT Trimaco Sukses, PT Putra Kepri Mandiri, PT Pembangunan Kepri dan PT Batam Harta Mandiri.
Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Yudi Kurnain menyayangkan tindakan importir mendatangkan gula melebihi kuota yang telah ditetapkan. Politisi PAN ini menilai importir telah menyalahgunakan kebijakan Kementerian Perdaganganmengizinkan impor yang dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga gula di Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam.
"Ini kesalahan kecil, tapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan yang lebih besar di balik kesalahan tersebut. Karena dari data sementara yang ditemukan di pelabuhan, ada 11.250 ton gula sudah masuk, namun untuk angka pastinya kita tunggu data manifesnya," ujarnya.
Solusi atas kelebihan kuota itu, menurut Kepala Disperindag dan ESDM Kota Batam Ahmad Hijazi bisa dilakukan reekspor ataupun meminta kebijakan baru dari Menteri Perdagangan. "Namun untuk pengeluaran kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan sepertinya susah, lebih baik di reekspor," ujarnya.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Investasi, Marketing dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho menyatakan pihaknya menyerahkan penyelesaian kelebihan kuota ini kepada Menteri Perdagangan. Soal kemungkinan gula itu direekspor, Djoko menjawab,"Itu nanti tergantungu kebijakan Kementerian (Perdagangan) bagaimana."
Ahmad Hijazi berharap, masuknya gula impor asal Thailand ini dapat menekan harga gula di bawah harga lokal. Di mana harga gula lokal saat ini berkisar antara Rp9.500 sampai Rp10.000 per kilogram (kg). "Kita maunya harga gula di Batam 20 persen di bawah harga lokal," ujarnya.
Dengan masuknya gula impor ini, Hijazi mengatakan Batam tidak akan mengalami persoalan kekurangan gula hingga 3 bulan kedepan terutama saat Lebaran. Karena kebutuhan gula di Batam setiap bulannya hanya sekitar 2.000 ton.
Kasus Bintan
Sementara itu dari 1.500 ton gula impor jatah Kabupaten Bintan, hanya 300 ton yang sanggup didistribusikan importirnya, PT Putra Kepri Mandiri ke Bintan melalui dua perusahaan distributor asal Batam, yakni PT Tirta Anugerah Sukses dan PT Costorindo Internasional. Sisanya, sebanyak 1.200 ton belum jelas nasibnya.
Anggota BP Bintan Abimayu mengatakan tingginya harga gula yang dipatok importir menjadi penyebab utama mundurnya sejumlah perusahaan dan koperasi menjadi distributor gula ke Bintan. Selain itu, katanya, sistem pembayaran yang ditetapkan PT Putra Kepri Mandiri juga menjadi hambatan.
"Kalau harga yang menetapkan importir. Kita hanya memfasilitasi antara importir dan distributor saja. Sistem pembayaran yang diajukan importir juga memberatkan distributor karena harus membayar uang muka sebesar 10 persen dan harus dibayar lunas setelah barang diterima," kata Abimayu yang juga menjabat Sekretaris BPIPPT Bintan saat dikonfirmasi, Kamis (9/6).
Terkait belum adanya distributor yang berminat mendistribusikan sisa kuota Bintan, Abimayu mengatakan akan diserahkan kepada Dewan Kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun (BBK).
Direktur Operasi dan Administrasi PT Pembangunan Kepri M Syahrial seperti dikutip Antara, Kamis (9/6) di Tanjungpinang, mengakui pihaknya menolak menjadi distributor gula yang diimpor PT Putra Kepri Mandiri di Bintan. "Harga gula yang ditawarkan perusahaan tersebut tinggi, karena itu kami menolak mendistribusikannya di Bintan," ujar M Syahrial.
Ia mengatakan BUMD Kepri itu pernah diundang BP Bintan untuk membahas permasalahan pendistribusian gula impor di Bintan. Tapi, pihaknya menolak tawaran BP Bintan untuk menjadi distributor gula yang diimpor PT Putra Kepri Mandiri. "Kami dapat membeli gula impor sampai di Gudang Persero Batam dengan harga yang lebih murah dari harga yang ditawarkan perusahaan itu," ungkap Syahrial.
Harga gula yang ditawarkan PT Putra Kepri Mandiri kepada distributor sebesar Rp7.500/kg. Sementara gula tersebut harus diambil di Gudang Persero Batam.
PT Pembangunan Kepri menolak mendistribusikan gula yang diimpor PT Putra Kepri Mandiri karena khawatir harga gula impor yang dijual di pasar Bintan lebih mahal daripada harga gula lokal. Saat ini harga gula lokal rata-rata Rp10.000 per kg.
Sementara distributor harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengangkut gula dari Batam ke Bintan. Beban operasional yang besar akan mempengaruhi harga gula impor yang dijual di Bintan, karena distributor tidak mungkin mau dirugikan. "Seharusnya PT Putra Kepri Mandiri menyimpan gula tersebut tidak di Batam, melainkan langsung di Bintan," ungkapnya.
Syahrial juga merasa heran sikap BP Bintan yang melayangkan surat Nomor 28/BP.Bintan/V/2011 kepada DK FTZ BBK dan Disperindag Kepri tentang ketidakmampuan PT Putra Kepri Mandiri mendistribusikan 1.500 ton gula di Bintan. BP Bintan menyatakan, PT Putra Kepri Mandiri hanya mampu mendistribusikan 300 ton gula impor ke Bintan. "Sebelum ditunjuk sebagai importir, perusahaan wajib membuat surat pernyataan mampu mendistribusikan gula sesuai yang ditetapkan Badan Pengusahaan FTZ. Selain itu, juga ditegaskan jika importir melanggar kesepakatan, maka uang jaminan sebesar Rp500 juta disita negara," ujar Syahrial.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kepri Syed Muhammad Taufik, mengatakan, importir gula yang ditetapkan BP Bintan tidak dapat melepaskan kewajiban mendistribusikan gula impor seberat 1.500 ton di Bintan, karena perusahaan itu telah menyatakan mampu melaksanakan kewajibannya sebelum ditetapkan sebagai importir gula di Bintan.
"Perusahaan tidak dapat meninggalkan kewajibannya begitu saja, karena impor gula di Kawasan Bebas Batam, Bintan dan Karimun itu ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Bintan Dian Nusa menyayangkan harga gula impor yang dipatok importir terlalu tinggi sehingga sejumlah koperasi yang ada di Bintan tidak berminat menjadi distributor. Importir mematok harga Rp7.500 per kilogram kepada distributor. Dengan harga sebesar itu, distributor merasa tidak sanggup jika harus menjual gula kepada masyarakat dengan harga di bawah Rp10.000 per kilogram. "Menurut mereka (distributor), harga tersebut tidak seimbang dengan ongkos yang dikeluarkan untuk mendistribusikan gula. Jangan untung, mereka mengaku tidak bisa menutupi biaya operasional jika harga dari importir sebesar itu sementara mereka harus menjualnya di bawah harga pasaran saat ini sebesar Rp10.000 per kg. Padahal pada awalnya saya ingin koperasi kita bisa menjadi distributor gula impor di daerahnya sendiri," kata Dian belum lama ini.
Dian juga menyayangkan BP Bintan tidak mengupayakan pengusaha di Bintan untuk bisa mendatangkan gula impor sendiri ke Bintan, tidak melalui importir Batam seperti saat ini. Jika itu bisa dilakukan, kata dia, tentunya harga gula impor di tingkat distributor dapat lebih ditekan.
"Kita punya pelabuhan FTZ di Lobam. Seharusnya itu bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan gula sendiri dari Thailand, tidak lagi melalui Batam. Dengan begitu harga gula impor tentunya dapat lebih ditekan," katanya. (wan/edy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar