"Kita akan lihat sampai akhir tahun ini. Jika tetap tidak ada kejelasannya, maka dari Kadin Provinsi Kepri siap untuk mengambil alih dan mencarikan investor yang akan mengelola Pelabuhan Batuampar tersebut," tutur Johanes dalam jumpa pers bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat, Gubernur Kepri HM Sani dan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistio seusai pelantikan pengurus Kadin Kepri periode 2010-2015 di Hotel Planet Holiday, Sei Jodoh, Batam, Selasa (22/3).
Menurut Johanes, Kadin Kepri mendorong pengembangan Pelabuhan Batuampar sebab setiap tahun pelabuhan di Singapura menjadi tempat bongkar muat peti kemas kurang lebih 35 juta TEUs (twenty feet equivalent units) per tahun yang 15 juta TEUs di antaranya dari dan ke Indonesia.
CMA-CGM pada 2007 menang tender yang dibuka BP Batam (dulu Otorita Batam) untuk mengembangkan dan mengelola Pelabuhan Batuampar, antara lain membangun dermaga sepanjang 1.200 meter sebagai tahap pertama dan sepanjang 1.000 meter tahap kedua, dengan nilai investasi untuk tahap 1 dan 2 sekitar 700 juta dolar Amerika Serikat.
Kesepakatan CMA-CGM dan BP Batam dengan skema bangun, kelola, serahkan (BOT) berjangka 50 tahun. Tetapi, realisasi pembangunan tersebut ditunda-tunda sang pemenang tender dan hingga kini belum ada tanda-tanda perusahaan dari Prancis itu akan mulai melaksanakan kesepakatan.
Gubernur Kepri HM Sani menyatakan CMA-CGM terkendala krisis ekonomi global pada dua tahun lalu. Tetapi, persoalannya kini pembangunan Batuampar mendesak untuk mulai dilaksanakan sebab akan difungsikan sebagai pelabuhan pengumpul (hub port) bukan hanya untuk Batam melainkan juga untuk seluruh Provinsi Kepri, terutama kontainer-kontainer dari Pulau Bintan.
"Akan banyak kontainer berdatangan dari Pulau Bintan ke Batuampar bila jembatan laut Batam-Bintan (Babin) selesai dibangun," kata Sani.
Gubernur Kepri menyatakan sudah membicarakan dengan investor jembatan Surabaya-Madura untuk membangun Jembatan Babin sepanjang 7,7 kilometer. Bila jadi, pembangunan Jembatan Babin tidak akan dibiayai pemerintah, melainkan oleh investor swasta.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mendukung rencana pembangunan Jembatan Babin maupun perluasan dan pengelolaan Pelabuhan Batuampar oleh investor swasta asing.
Menurut Hidayat, pemerintah akan konsisten memberlakukan Batuampar sebagai pelabuhan bebas di Batam. Selain Batuampar, pelabuhan bebas lain di Batam adalah Sekupang dan Kabil.
Johanes mengatakan peningkatan kapasitas dan perbaikan Pelabuhan Batuampar merupakan salah satu rekomendasi Kadin Kepri kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyukseskan implementasi FTZ BBK. Rekomendasi lain adalah percepatan realisasi revisi PP Nomor 2 Tahun 2009. "Dalam waktu dekat, Kadin Kepri akan mengunjungi dan menanyakan ke Menteri Keuangan perihal revisi PP Nomor 2 Tahun 2009 ini," kata bos Panbil Group itu. (ant/cw35)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar