BP BATAM: ADA RATUSAN HEKTARE LAHAN TIDUR

• Copyright:ANTARA
• Date:Mar 29 17:35

Batam, 29/3 (ANTARA) - Direktur Perencanaan Teknik Badan Pengusahaan Batam, Istono menyatakan terdapat ratusan hektare lahan tidur di lebih dari 20 lokasi tersebar di penjuru kota tersebut, karena tidak dimanfaatkan pengusaha sebagai pemilik hak tanah.

"Lahan tidur ada ratusan hektare," kata Istono di Batam, Selasa.

Ia mengatakan banyak lahan tidur di Batam, terutama yang sudah dialokasikan Otorita Batam, namun tidak dimanfaatkan pengusaha dan dibiarkan begitu saja. Padahal, pengusaha sudah membayar uang wajib tahunan otorita (UWTO).

Otorita Batam, kata dia, tidak bisa menarik lahan tidur kembali karena sudah dibayar pengusaha.

Meski begitu, ia mengatakan BP Batam akan berupaya menarik kembali lahan tidur sesuai peraturan presiden, lalu mengalokasikan kembali kepada pengusaha lain yang benar-benar berencana membangun.

Menurut Istono, ada beberapa hal yang menyebabkan pengusaha tidak memanfaatkan lahan yang telah dialokasikan, di antaranya lahan ditempati warga untuk membangun rumah, kontur tanah jelek dan terlibat utang dengan pihak bank.

"Ada yang karena sudah ditempati ruli dan juga karena tanahnya itu lereng dan sebagainya," kata Istono.

Jika lahan ditempati rumah warga, maka pengusaha harus memikirkan biaya uang sagu hati kepada pemilik rumah, sehingga memberatkan.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan Kota Batam kekurangan lahan untuk pembangunan investasi.

Investor, kata dia, membutuhkan banyak lahan untuk pembangunan, sementara hampir seluruh lokasi di Batam sudah dialokasi OB kepada pemilik modal.

Untuk mengatasi masalah itu, Pemkot Batam mengalokasi pulau-pulau di sekitar Pulau Batam sebagai lahan untuk perkembangan industri.

"Solusinya, alokasi lahan di pulau," kata Wali Kota.

(T.Y011/B/N005/N005) 29-03-2011 17:35:20

Warga Kampung Amin Tanjung Buntung Demo BP Kawasan

(sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribun Batam - Selasa, 29 Maret 2011 13:21 WIB

Share |

Tribunnewsbatam / Agus Bagjana

Warga Kampung Amin Tanjung Buntung Demo BP Kawasan.

Laporan Abdul Rahman Wartawan Tribunnews Batam

BATAM, TRIBUN - Puluhan warga dari kampung Amin Tanjung Buntung mendatangi kantor BP Batam di Batam Centre. Mereka hendak mengetahui status tanah yang sudah ditempati karena hingga kini belum ada kejelasan. Mereka ingin mengetahui apakah lahan yang telah ditempati tersebut merupakan kampung tua atau bukan, serta meminta legalitas dari tanahnya.

Dewan Bentuk Pansus Janda Berhias

( sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribun Batam - Selasa, 29 Maret 2011 13:05 WIB

Share |

TRIBUNNNEWS BATAM / ZABUR

Sengketa Pulau Janda Berhias Batam

Laporan Kartika Kwartya Wartawan Tribunnews Batam

BATAM, TRIBUN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam akan membuat panitia khusus yang akan membahas tentang Janda Berhias. Hal ini dilakukan karena dalam rapat koordinasi bersama Pemko dan BP Batam, tidak ditemukan jawaban pasti terhadap pertanyaan yang diajukan.

Pulau Janda Berhias Awalnya Masuk FTZ

Rabu, 30 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BALOI- Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menegaskan bahwa Pulau Janda Berhias yang terletak di Kecamatan Belakang Padang sebenarnya masuk dalam titik koordinat kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam. Namun, saat FTZ Batam dan Bintan serta Karimun ditetapkan, Pulau Janda Berhias tidak masuk dalam pengelolaan sebagaimana mestinya.

Hal ini dikatakan Direktur Perencanaan Teknik BP Batam Istono usai menghadiri Musrenbang Kota Batam untuk 2012 di Hotel Vista, Selasa (29/3).

Katanya, Pulau Janda Berhias, dulunya sudah pernah digunakan untuk mendukung pembangkit energi listrik dari PLN dan kegiatan investasi oil and gas dari perusahaan Cina.

Tapi, karena Pulau Janda Berhias tidak bisa dikelola sebagai kawasan FTZ, akhirnya ditinggalkan. Bea Cukai pun melarang alat berat masuk ke Pulau Janda Berhias, karena itu bukan kawasan FTZ.

"Sekarang Pulau Janda Berhias kembali masuk kawasan FTZ.  Dan sesuai dengan titik koordinat wilayah FTZ Batam, tentunya tidak masalah guna mendukung kegiatan investasi," kata Istono.

Masuknya kembali Pulau Janda Berhias ke kawasan FTZ Batam juga sudah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP). Itu artinya, Pulau Janda Berhias bisa dialokasikan untuk kegiatan investasi dengan syarat kawasan sebagai kawasan FTZ.

Menurutnya, sebenarnya sesuai titik koordinat kawasan FTZ Batam, masih ada pulau lain yang masuk. Seperti Belakang Padang sendiri. Namun, sampai sekarang sistem perdagangan di sana belum masuk kawasan FTZ. (rml)

BP Batam Dituduh 'Mencaplok'

Selasa, 29 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

Dewan Bentuk Pansus Pulau Janda Berhias

Batam centre- DPRD Kota Batam menuduh BP Batam telah 'mencaplok' Pulau Janda Berhias dan menjadikannya kawasan FTZ Batam. Untuk mencaritahu alasannya, DPRD Kota Batam akan membentuk panitia khusus (pansus) terkait pengalihan pulau tersebut.

Padahal, diketahui mulanya Pulau Janda Berhias peruntukannya hanya untuk lahan pertanian, bukan industri. 

Pengusaha Tolak Kenaikan Pajak

Selasa, 29 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

13 Asosiasi-Pansus Ranperda Bertemu

Batam centre- Sebanyak 13 asosiasi pengusaha di Batam menolak rencana kenaikan pajak daerah. Sikap bersama menolak ranperda pajak itu disampaikan pengusaha dalam rapat panitia khusus (pansus) ranperda pajak di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (28/3).

BP Batam akan Evaluasi Investasi Jepang di Bulan Mei

Finance

( sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribun Batam - Rabu, 23 Maret 2011 

|

tribunnews batam / istimewa/blog

Kawasan industri Batamindo Batam.

Laporan Abd Rahman Mawazi, wartawan Tribunnewsbatam

BATAM, TRIBUN - Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam akan terus memantau perkembangan di Jepang pasca gempa bumi dan tsunami yang melanda negeri sakura itu. BP Batam juga akan memaksimalkan perwakilannya di Jepang untuk mengumpulkan informasi terkini sehingga keputusan yang diambil BP Batam nanti sangat tepat. Untuk keperluan itu, BP Batam direncanakan akan melakukan evaluasi pada Mei mendatang.

Sayang Pemerintah Batam Tidak Kembangkan Barelang

( sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribun Batam - Selasa, 22 Maret 2011

Share |

tribunnews batam /abdul rahman mawazi

Pelantikan Kadin Kepri di Planet Holiday Batam.

Laporan Abd Rahman Mawazi, wartawan Tribunnews Batam

BATAM, TRIBUN - Ketua Umum Kadin Pusat, Suryo Bambang Sulisto, dalam pengantarnya pada diskusi Re-Freshment Free Trade Zone saat pelantikan pengurus Kadin Kepri menyayangkan daerah Rempang Galang yang belum tergarap. Padahal daerah terserbut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkankan.

BBK Kini Jadi Pusat Galangan Kapal di Indonesia

Kadin

Tribun Batam - Selasa, 22 Maret 2011

Share |

Tribunnewsbatam / Anne Maria

Mentri Perindustrian Republik Indonesia mengatakan industri menjadi sektor fokus di Kepri, dinyatakannya dalam diskusi terbatas Re-Freshment Free Trade Zone (FTZ).

Laporan Anne Maria wartawan Tribunnews Batam
( sumber Tribun Batam,versi asli)
TRIBUNNEWSBATAM- MS Hidayat selaku Mentri Perindustrian Republik Indonesia mengatakan industri menjadi sektor fokus di Kepri. Hal tersebut dinyatakannya dalam diskusi terbatas Re-Freshment Free Trade Zone (FTZ) yang berlangsung dalam kegiatan pelantikan Kadin Kepri, menurutnya untuk industri Kepri yang ada seperti, Industri galangan kapal, industri penunjang migas, dan industri komponen sub elektronika.

Kadin Siap Cari Investor Pelabuhan Batuampar

Rabu, 23 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM-Ketua Umum Kamar dan Industri Indonesia (Kadin) Kepri Johanes Kennedy Aritonang menyatakan pihaknya siap mencari investor baru untuk membangun dan mengelola Pelabuhan Batuampar, Kota Batam jika investor asal Prancis, Compagnie Maritime d'Affretement-Compagnie Generale Maritime (CMA-CGM) tidak mampu memenuhi kesepakatan yang telah ditekennya dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam.

Peternak Babi Tak Dapat Lagi Sagu Hati

Jumat, 18 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

Dinas KP2K Tetap Tertibkan Ternak Babi

SEKUPANG - Mulai tahun 2011 ini, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam menghapus uang sagu hati bagi peternak babi. Sementara, penertiban hewan ternak babi akan dilakukan secara intensif di empat kelurahan yang ada di Kecamatan Sei Beduk, dengan menerjunkan langsung tim terpadu.

Revisi PP FTZ Tertahan di Menkeu

Rabu, 23 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM-Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan pemerintah telah menyetujui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (free trade zone/FTZ). Tapi, revisi PP FTZ itu kini masih tertahan di meja Menteri Keuangan (Menkeu).

JWG Singapura-Indonesia Perkuat Investasi BBK

Kamis, 17 March 2011 11:10 (sumber Haluan Kperi,versi asli)

BATAM CENTRE- Kerja sama investasi Indonesia-Singapura dalam wadah joint working group (JWG) telah mendatangkan manfaat. Lewat kerja sama dua negara, arus investasi di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) telah terjadi peningkatan.
"Langkah JWG Indonesia-Singapura dengan menggelar pertemuan di Badan Pengusahaan (BP) Batam, hari ini adalah tindaklanjut untuk memperkuat investasi di kawasan BBK. Melalui kesepakatan tadi, pengusaha Singapura juga semakin berminat untuk berinvestasi dalam bidang elektronik, manufacture, dunia informasi teknologi (IT) dan sebagainya," ucap Lucky Eko Wurianto, Deputi Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) usai pertemuan JWG di Lantai 8 Gedung BP Batam, Rabu (16/3).

Brunai Bakal Bangun Shipyard di Batam

Jumat, 18 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

Jajaki Investasi di Batam

BATAM-- Pangeran Brunei Darussalam, Dr Amir Mohd Yussof bin Pengeran Abbas Al-Haj menjajaki kerjasama bisnis dan investasi di Batam mulai dari pembangunan pelabuhan kargo hingga galangan kapal (shipyard). Selain galangan kapal, Pangeran juga akan memperkuat kerja sama di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, kebudayaan dan pariwisata.

BP Batam-BPPT Teken MoU

Sabtu, 19 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM CENTRE- Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjalin kerja sama tentang pengembangan strategi dan penerapan teknologi informasi komunikasi pada instansi pemerintah dan industri. Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan (memorandum of understanding/MoU).

Gempa dan Tsunami Jepang

Komponen Eletronik Sulit Kirim ke Batam

Tribun Batam - Sabtu, 19 Maret 2011 17:26 WIB
 ( sumber Tribun Batam,versi asli)
BATAM, TRIBUN- Bencana alam Tsunami yang menimpa Negara Jepang beberapa waktu lalu, dipastikan akan mempengaruhi nilai produksi sejumlah perusahaan industri di Batam. Meskipun belum bisa dihitung total kerugiannya, namun arah penurunan pasar tersebut bisa saja terjadi

Nada Soraya selaku Ketua Kadin Batam, menurturkan, kerugian besar tidak akan dialami Batam karena rata-rata industri yang menangani produksi untuk Jepang sifatnya bukan menjual barang-barang bill up. Sehingga menyebabkan kerugian yang ada bersifat tidak langsung, terlebih lagi saat ini perusahaan-perusahaan Jepang sudah terikat kontrak dengan perusahaan ydi Batam.

"Kalau kerugian secara total itu tidak ada, karena pada dasarnya sifat perusahaan disini kan menghasilkan produk untuk support ke sana. Ibaratnya sistem assembly, dibuat disini untuk dipasarkan di sana. Lain hal jika produk-produk tersebut dibuatnya di Jepang itu jelas merugi, apalagi jika pabrikannya di wilayah yang terserang badai tsunami," jelasnya ketika ditemui tribun, Sabtu (19/3).

Namun demikian wanita ini tidak menampik, kerugian bisa saja terjadi akibat penurunan pasar. Dimana setelah menyelesaikan kontrak yang ada saat ini, pihak di Jepang mungkin akan mengeluarkan kontrak baru dengan total jumlah barang yang lebih kecil. S

elain itu, menurut Nada pun gangguan lain yang mungkin saja terjadi yakni proses pengiriman barang dari Batam ke Jepang,. Namun lagi-lagi itupun tidak akan merugikan pihak Batam secara langsung.

Adapun disebutnya kebanyakan dari produksi-produksi Jepang yang dilakukan di Batam, yaitu pada produk-produk micro electronic, seperti chip-chip pada komputer atau benda elektronika lainnya. Sebagai bangsa yang menurutnya kuat dan tidak cengeng, Jepang tidak memerlukan waktu yang lama untuk bangkit dari keterpurukan.

Terbukti dari set up yang sudah gencar dilakukan oleh bangsa tersebut sekarang-sekarang ini, hingga jangka waktu terhambatnya pengiriman barang dikatakan Nada tidak akan berlangsung lama. Kembali diungkapkannya, justru yang mengkhawatirkan saat ini lebih pada radiasi yang mungkin saja terjadi, karena efek radiasi dijelaskannya justru lebih lama penanganannya.

Editor : pwk_tribunbatam

Gempa dan Tsunami di Jepang

Industri Batam Alihkan Pengiriman Barang lewat Udara ( sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribun Batam - Minggu, 

 

|

tribunnews batam / istimewa/blog

Kawasan industri Batamindo Batam

Laporan Ucu Rahman, wartawan tribunnews batam

BATAM, TRIBUN - Sejumlah perusahaan elektronik asal Jepang yang ada di Batam terpaksa harus merogoh kocek lebih besar lagi. Ini terkait bencana tsunami yang melanda negara Jepang. Beberapa perusahaan Jepang yang ada di kawasan Batamindo  harus merubah pengiriman barang dari jalur laut berubah pengiriman ke jalur udara.

Ruko 'Disulap' Jadi Hotel Tidak Gampang

Senin, 21 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM CENTRE- Kabid Sarana dan Objek Wisata Disparbud Kota Batam Rudi Penjaitan mengatakan mengubah sebuah ruko menjadi hotel banyak prosedur dan perizinan yang harus diurus oleh pemiliknya. Sebab, bangunan yang akan berubah itu telah menyalahi hak pengelolaan lahan (HPL) dan fatwa planalogi Otorita Batam (OB) yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Pelabuhan Besar Bisa Menghemat Biaya Ekspor

( sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribun Batam - Selasa, 15 Maret 2011 18:17 WIB

Share |

Tribunnews Batam / El Tjandring

Pelabuhan Laut Batu Ampar

Laporan Thomlimah Limahekin, wartawan Tribunnews batam

TANJUNGPINANG, TRIBUN-Sebagai daerah transit, Kepulauan Riau (Kepri) sebetulnya memiliki pelabuhan laut yang memadai. Namun ironisnya, Kepri tidak memiliki satu pun pelabuhan besar (hub-port). Kepri bahkan mengandalkan pelabuhan di Malaysia dan Singapura untuk mendukung kegiatan perekonomiannya.

Hal ini dikeluhkan oleh mantan menteri kelautan dan perikanan, Rohmin Dahuri dalam sebuah seminar bertajuk Menggagas Kepri sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim.

Lahan Tidur Buat Kota Semrawut

Sabtu, 19 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM CENTRE- Dinas Tata Kota (Distako) Kota Batam mengimbau pemilik lahan tidur segera memanfaatkan lahannya. Jika tetap tidak digunakan, Distako mengimbau BP Batam mengambil alih lahan kosong tersebut, agar diperuntukkan kepada pihak lain.

"Lahan tidur itu membuat kota jadi semrawut. Sangat menggangu keindahan kota, apalagi yang terletak di pusat kota," ucap KaDistako Batam Gintoyono, Jumat (18/3).

Pengawasan Pengiriman Barang Kargo Bandara Diperketat

Sabtu, 19 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

NONGSA--Terminal Kargo Bandara Hang Nadim Batam memperketat pengawasan jasa pengiriman barang pasca teror bom yang dikemas dalam paket buku di Jakarta beberapa waktu lalu.

" Pengawasan keluar masuk barang diperkatat dengan melibatkan petugas Bea dan Cukai (BC)," ujar Mulyadi Asisten Manager Terminal Kargo Bandara Hang Nadim, kemarin.

Brunai Bakal Bangun Shipyard di Batam

Jumat, 18 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

Jajaki Investasi di Batam

BATAM-- Pangeran Brunei Darussalam, Dr Amir Mohd Yussof bin Pengeran Abbas Al-Haj menjajaki kerjasama bisnis dan investasi di Batam mulai dari pembangunan pelabuhan kargo hingga galangan kapal (shipyard). Selain galangan kapal, Pangeran juga akan memperkuat kerja sama di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, kebudayaan dan pariwisata.

Khusus untuk kerja sama di bidang pendidikan, Pangeran berjanji akan membangun Universitas Bisnis Asia. Nantinya tamatan dari Universitas ini bisa bekerja di seluruh perusahaan yang ada di negara ASEAN. Hal ini bertujuan agar antara sesama warga negara ASEAN bisa saling mengenal satu sama lain.

120 KK Minta Dewan Tindak 2 Oknum Ditpam

Kamis, 17 March 2011 13:10 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM CENTRE- Sebanyak 120 kepala keluarga (KK) RT 02/ RW 16 dan RT 07/RW 05 Kelurahan Seibinti, Kecamatan Sagulung meminta Komisi I DPRD Kota Batam agar menegur dua anggota Ditpam OB, Markis dan Deni yang dinilai telah mengacaukan ketenangan warga atas rencana penggusuran rumah mereka. Sekitar 10 perwakilan warga dipimpin Yabini Handiri, kemarin mendatangi Kantor DPRD Kota Batam dan menemui anggota Komisi I.
Yabini menuturkan,  dua oknum anggota Ditpam sejak 25 Januari lalu telah menyampaikan rencana penggusuran kepada warga difasilitasi aparat setempat. Bahkan telah 3 kali dilaksanakan pertemuan dengan warga, namun  belum ada  kesepakatan menyusul tuntutan warga tidak bisa dipenuhi oleh kedua oknum anggota Ditpam yang mengaku mengantongi surat tugas untuk melakukan negosiasi dengan warga.

Sidang Airport Tax Bandara, Terdakwa Salahkan Atasan

Rabu, 16 March 2011 12:15 (sumber Hhttp://www.haluankepri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9721:sidang-airport-tax-bandara-terdakwa-salahkan-atasan&catid=1:batam&Itemid=34aluan Kepri,versi asli)

SEKUPANG - Terdakwa perkara dugaan korupsi Airport Tax Bandara Hang Nadim Batam, Hasrul bin Hamdaniar menyalahkan atasannya, Kepala Bidang Komersil. Hasrul menyebut, kerugian keuangan dari hasil penerimaan airport tax salah satunya terjadi akibat perbedaan laporan dan penyetoran.
"Terkadang memang terdapat selisih antara jumlah dalam berita acara berdasarkan manifest ataupun dengan jumlah riil dari kupon," ungkap Hasrul bin Hamdaniar dalam sidang lanjutan kasus Airport Tax Bandaa Hang Nadim di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (15/3).

PENETAPAN FTZ PULAU JANDA BERHIAS LANGGAR UU

Batam, 9/3 (ANTARA) - Penetapan Pulau Janda Berhias sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) melanggar UU Undang-undang No.53 tahun 1999 tentang Kota Batam.

"UU Pembentukan Kota Batam menyebutkan Pulau Janda Berhias masuk wilayah administrasi Batam, tapi penetapan Janda Berhias sebagai FTZ membuat pulau itu masuk pengelolaan Badan Pengusahaan Batam," kata Wakil Ketua DPRD Batam, Aris Hardy Halim, di Batam, Rabu.

Pulau Janda Berhias ditetapkan masuk ke dalam FTZ Batam dan dikelola BP Batam berdasarkan PP 46/2011 dan PP No.5/2011. "UU kok ditabrak, itu tidak boleh," kata dia.

BPN Tak Pernah Keluarkan Izin Penjualan Pulau di Relang

Kamis, 10 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM CENTRE- Badan Pertanahan Daerah Kota Batam menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin resmi, terkait maraknya dugaan penjualan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Rempang dan Galang (Relang).

"Kita tidak tahu persis ada penjualan lahan di pulau-pulau kecil sekitar Relang, karena Pemko tidak pernah menjual maupun menyewakan kepada pihak lain. Kalau ada transaksi jual beli jelas harus melalui aturan dan mekanisme yang ada," kata Kepala Badan Pertanahan Daerah Kota Batam Buralimar, Selasa (8/3).

Bapedal Ambil Sampel Limbah B3 Tembesi

Kamis, 10 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM-Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam Dendi Purnomo mengatakan tim Bapedal telah mengambil sampel limbah sludge oil yang ditimbun di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, dekat Jembatan I Barelang. Selanjutnya sampel limbah yang diduga dibuang perusahaan milik Jeffry S tersebut dikirim ke Succofindo untuk diteliti.

"Tim telah turun untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi. Sampel juga telah diambil," kata Dendi Purnomo, Rabu (9/3) melalui sambungan telepon. Menurut Dendi, penelitian terhadap sampel limbah tersebut membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Hingga saat ini pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah cairan dan gumpalan hitam yang ditimbun di Tembesi tersebut memang limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).

Pulau Janda Berhias Untuk Industri bukan Pertanian

Tribun Batam - Rabu, 9 Maret 2011

|

TRIBUNNNEWS BATAM / ZABUR

Lokasi pengembangan Pulau Janda Berhias Batam.

Tribunnews Batam
( sumber Tribun Batam,versi asli)
BATAM, TRIBUN- Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam menegaskan bahwa Pulau Janda Berhias merupakan wilayah yang termasuk dalam Kawasan Free Trade Zone. Dan wilayah tersebut memang disiapkan untuk daerah industri, bukan pertanian seperti yang direncanakan pemerintah kota Batam.

"Sebelumnya memang sudah masuk master plan OB tahun 1986. Memang diperuntukan daerah industri. Tapi itu yang terlewat sama kita di PP 46/2009,"ujar Kepala Bagian Humas dan Publikasi BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, saat ditemui di kantornya, Rabu (9/3).

Danau Ditimbun, Taman Sari Langganan Banjir

Wednesday, 9 March 2011  (sumber Batam Pos,versi asli)

Warga Perumahan Taman Sari dan Perumahan Baitul Hasanah, Tiban mendesak PT  Milenium Persada menghentikan penimbunan danau di kawasan Taman Sari untuk proyek  milik developer tersebut.
Penimbunan tersebut telah menyebabkan Perumahan Taman Sari dan Baitul Hasanah  selalu kebanjiran bila hujan turun. Pasalnya, danau yang makin menyempit, setelah  ditimbun PT Milenium,  tak sanggup lagi menampung air. Hal itu diutarakan warga saat  rapat dengar pendapat di Komisi III DPRD Batam, Selasa (8/3).

Lahan Tidur Diusulkan Jadi Taman Kota

Rabu, 09 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM CENTRE- Lahan tidur yang ada di Batam  terutama di pusat kota sebaiknya dijadikan taman kota sementara. Sebab kalau dibiarkan akan jadi semak belukar dan memperburuk keindahan kota.

"Penggunaan lahan tidur menjadi pertamanan sangat penting, karena lahan itu terletak di pusat kota. Sebelum lahan digunakan oleh pemilik lahan, apa salahnya digunakan dan Distako juga siap menata pembangunan taman itu," kata Kepala Dinas Tata Kota, Gintoyono, kemarin.

Soal Dugaan Penjualan Pulau di Relang

Rabu, 09 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BPN Tak Pernah Keluarkan Izin

BATAM CENTRE- Badan Pertanahan Daerah Kota Batam menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin resmi, terkait maraknya dugaan penjualan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Rempang dan Galang (Relang).

"Kita tidak tahu persis ada penjualan lahan di pulau-pulau kecil sekitar Relang, karena Pemko tidak pernah menjual maupun menyewakan kepada pihak lain. Kalau ada transaksi jual beli jelas harus melalui aturan dan mekanisme yang ada," kata Kepala Badan Pertanahan Daerah Kota Batam Buralimar, Selasa (8/3).

Menkeu Galau Lihat Batam

Selasa, 08 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM- Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyebutkan dirinya sangat galau melihat perekonomian Batam yang jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Padahal Batam memiliki potensi yang tak kalah besar dibandingkan negara-negara tersebut.

"Ada kegalauan melihat Batam. Batam berdekatan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Batam punya potensi, kenyataanya Batam tertinggal dari mereka," ujar Agus dalam Dialog Prospek Investasi di Batam, Senin (7/3). Dialog yang diadakan di Hotel Planet Holiday, Sei Jodoh, Batam, itu diikuti puluhan pengusaha.

Dam Tembesi Dicemari Timbunan Limbah B3 Ilegal

Senin, 07 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM-Dam Tembesi yang tengah disiapkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai sumber air bersih di Batam terancam tercemar oleh ratusan ton limbah cair sludge oil yang ditimbun di dekat pinggiran dam. Sludge oil tergolong limbah yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3). Kendati telah ditimbun secara ilegal sejak tahun 2005 lalu, namun kasus kejahatan lingkungan ini baru terungkap sekarang.

Rombongan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kepri yang turun ke lokasi bersama wartawan menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan. Lokasi tempat penimbunan limbah itu tampak gersang. Meski limbah sludge oil tersebut telah lama ditimbun, namun ketika tanah itu digali dengan cangkul, masih ada limbah yang menumpuk.

BP Batam Ambil Alih Lahan Tidur

Kamis, 03 March 2011 00:00 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM CENTRE- Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam waktu dekat ini akan mengambil alih semua lahan tidur yang ada di Batam. Saat ini, BP Batam sedang mendata jumlah lahan tanpa bangunan pisik tersebut.  

"Kita sedang identifikasi dan evaluasi. Akan ada kebijakan BP Batam untuk menarik kembali lahan yang sudah dialokasikan itu, tapi tidak dibangun," kata Kepala Bagian Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho ditemui di kantornya, Rabu (2/3).

Menkeu Ajak Dialog Pengusaha Bahas Masalah FTZ

Tribun Batam - Senin, 7 Maret 2011 22:39 WIB

|

Tribunnews Batam / Agus Bagjana

Kunjungan Menkeu Agus ke BC Batam.

( sumber Tribun Batam,versi asli)
BATAM, TRIBUN- Penerapan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan
Karimun yang jalan ditempat membuat para pengusaha menyampaikan keluhan
dihadapan menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dalam pertemuan di Hotel Planet
Holiday mulai pukul 13.00-15.00 para mengusaha menyampaikan keluhan yang
dirasakan mereka selama ini.

Menkeu Bungkam Soal Revisi PP 02/2009

Tuesday, 8 March 2011 ( sumber Batam Pos,versi asli)

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo memilih bungkam saat ditanya soal revisi PP 02/2009 yang mengatur lalulintas barang masuk dan keluar di wilayah FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK).
“Saya belum bisa komentar soal revisi PP 02/2009, kalau ada perkembangan akan saya sampaikan,” kata Menkeu yang dicegat usai rapat dengan Gubkepri, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya di Graha Kepri, Senin (7/2).