Metrobatam.com, Batam – Kepala Badan Pengusahaan
(BP) Batam Hatanto Reksodipoetro melakukan pertemuan dengan Dirjen
Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia untuk mencari solusi permasalahan lahan di
Batam.
“Kami ingin mendengarkan penjelasan serta meluruskan hal-hal prinsip
yang berkaitan dengan kewenangan BP Batam dalam hal pengalokasian lahan,
serta penyampaian berbagai permasalahan yang dianggap perlu untuk
disampaikan kepada Dirjen Pengadaan Tanah,” kata Kepala BP Batam,
Hatanto Reksodipoetro seperti rilis yang diterima Antara di Batam,
Senin.
Dengan pertemuan tersebut diharapkan BP Batam mendapatkan klarifikasi
lebih lanjut serta mencari solusi dari berbagai permasalahan tersebut
sehingga kedepannya nanti sistem pengelolaan lahan di Batam oleh BP
Batam.
Akhir-akhir ini permasalahan pengalokasian lahan di Batam oleh BP
Batam menimbulkan berbagai masalah seperti tumpang tindih kepemilikan
sehingga timbul banyak konflik.
Dalam kunjungan tersebut Kepala BP Batam di dampingi Anggota 3/Deputi
Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, RC Eko Santoso Budianto, Anggota
4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya Purba Robert M Sianipar dan
Kepala Kantor Perwakilan Jakarta, Soeratmi.
Kepala BP Batam Reksodipoetro berserta rombongan selain untuk
bersilaturahmi mereka juga melakukan pertemuan serta diskusi dengan
Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Prof Budi Mulyanto yang bertempat di Gedung
Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin.
“Tanggapan yang diberikan oleh Dirjen Pengadaan Tanah atas pertemuan
yang diagendakan oleh BP Batam tersebut sangat positif. Klarifikasi yang
diberikan pun cukup memuaskan pihak BP Batam,” kata dia.
Hatanto mengatakan rencananya kedepan BP Batam dan Dirjen Pengadaan
Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan
mengagendakan kembali pertemuan serupa dengan mengundang Pemerintah Kota
Batam.
Agenda pertemuan yang dilakukan oleh Kepala BP Batam kepada Dirjen
Pengadaan tanah ini bermula pada saat rapat bersama Dewan Kawasan yang
mereka hadiri.
Pada saat itu Kepala BP Batam menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan
pengelolaan lahan seringkali terjadi perbedaan pendapat. (mb/antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar