|
||||||||||||||
BATAM, BP Batam -
Anggota DPD RI untuk Provinsi Kepulauan Riau Djasarmen Purba dan Kadin
Provinsi Kepri melakukan kunjungan ke BP Batam, Jumat (17/6/2016).
Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama setelah masa kepemimpinan
Hatanto Reksodipoetro beserta jajarannya.
Djasarmen menyampaikan, tujuan dari kunjungannya kali ini adalah untuk bersilaturahmi dan mengenal visi misi strategi BP Batam dengan nakoda baru serta memberikan masukan bagi pembangunan Batam ke depan.
Adapun kunjungan Djasarmen dan Kadin Kepri disambut langsung oleh Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dan Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Gusmardi Bustami, serta sejumlah pejabat eselon II BP Batam, bertempat di Gedung Marketing BP Batam.
Hatanto saat memberikan pemaparannya terkait visi misi dan strateginya, mengatakan bahwa keberadaannya bersama wakil dan para deputinya sesuai amanat Presiden RI dan Menko Perekonomian, berfokus pada bagaimana meningkatakan daya tarik investasi dan meningkatkan keandalan infrastruktur investasi dengan melakukan promosi terarah namun tetap dengan menegakkan prinsip Good Governance serta menerapkan pelayanan inovatif yang pro-bisnis.
Seperti diketahui, bahwa saat ini legal audit dari BPKP masih berlangsung. Dari hasil ini nantinya akan diperolah laporan yang dapat menjadi rekomendasi dasar bentuk kebijakan yang akan dilakukan dalam turning around atau membalikkan kondisi Batam yang kompleks, mulai dari persoalan lahan, pelabuhan, bandara, asset, perijinan dan lain-lainnya serta internal SDM itu sendiri.
"Sesuai dengan prinsip, saya dan tim berkewajiban untuk mencari solusi yang elegan dan merumuskan policy yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi sesuai dengan aturan," ujar Hatanto.
Djasarmen memahami bahwa kompleksitas yang ada di Batam ini memang menjadi tugas yang tidak mudah bagi pimpinan baru BP Batam, dan tentu membutuhkan waktu. Terkait dengan proses audit tersebut, Djasarmen mendukung apa yang telah dilakukan pemerintah pusat dan berharap segera proses audit ini dapat selesai. Sehingga BP Batam dapat segera dapat membentuk policy untuk mengatasi kompleksitas yang ada.
Sementara itu, Maruf Maulana dan tim juga mengapresisasi terobosan yang coba dilakukan oleh BP Batam dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi, salah satunya dengan program I23J, sehingga harapan Batam mampu menyaingi Singapura dan Johor dapat terwujud.
Seperti yang diungkapkan Anggota 5, Gusmardi Bustami, bahwa i23J akan memberikan kemudahan layanan 8 produk investasi yang merupakan nyawa bagi dunia investasi untuk bergerak dan mengembangkan investasinya. Layanan Investasi 2-3 Jam untuk 8 produk investasi yakni Izin Usaha, Izin Prinsip, API (Angka Pengenal Importir), Izin Tenaga Kerja (2), NPWP, dan TDP.
"Kita tidak hanya cuci piring saja, kalau hanya cuci piring ya kita tidak bergerak maju. Jadi sembari cuci piring kita juga merumuskan visi, misi, strategi Batam kedepan, seperti menyiapkan I23J, layanan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi, termasuk lahan," kata Gusmardi.
"Hal-hal yang musti diputuskan oleh level yang lebih tinggi, tentunya akan kita angkat ke Dewan Kawasan agar diperoleh solusi yang menyeluruh dan clear cut," tambahnya.
Seluruh masukan dalam diskusi kali ini diterima dengan baik oleh BP Batam sebagai rekomendasi dan masukan yang akan dirumuskan dalam melangkah kedepan, baik di tingkat lokal, propinsi maupun pusat.
Djasarmen menyampaikan, tujuan dari kunjungannya kali ini adalah untuk bersilaturahmi dan mengenal visi misi strategi BP Batam dengan nakoda baru serta memberikan masukan bagi pembangunan Batam ke depan.
Adapun kunjungan Djasarmen dan Kadin Kepri disambut langsung oleh Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dan Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Gusmardi Bustami, serta sejumlah pejabat eselon II BP Batam, bertempat di Gedung Marketing BP Batam.
Hatanto saat memberikan pemaparannya terkait visi misi dan strateginya, mengatakan bahwa keberadaannya bersama wakil dan para deputinya sesuai amanat Presiden RI dan Menko Perekonomian, berfokus pada bagaimana meningkatakan daya tarik investasi dan meningkatkan keandalan infrastruktur investasi dengan melakukan promosi terarah namun tetap dengan menegakkan prinsip Good Governance serta menerapkan pelayanan inovatif yang pro-bisnis.
Seperti diketahui, bahwa saat ini legal audit dari BPKP masih berlangsung. Dari hasil ini nantinya akan diperolah laporan yang dapat menjadi rekomendasi dasar bentuk kebijakan yang akan dilakukan dalam turning around atau membalikkan kondisi Batam yang kompleks, mulai dari persoalan lahan, pelabuhan, bandara, asset, perijinan dan lain-lainnya serta internal SDM itu sendiri.
"Sesuai dengan prinsip, saya dan tim berkewajiban untuk mencari solusi yang elegan dan merumuskan policy yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi sesuai dengan aturan," ujar Hatanto.
Djasarmen memahami bahwa kompleksitas yang ada di Batam ini memang menjadi tugas yang tidak mudah bagi pimpinan baru BP Batam, dan tentu membutuhkan waktu. Terkait dengan proses audit tersebut, Djasarmen mendukung apa yang telah dilakukan pemerintah pusat dan berharap segera proses audit ini dapat selesai. Sehingga BP Batam dapat segera dapat membentuk policy untuk mengatasi kompleksitas yang ada.
Sementara itu, Maruf Maulana dan tim juga mengapresisasi terobosan yang coba dilakukan oleh BP Batam dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi, salah satunya dengan program I23J, sehingga harapan Batam mampu menyaingi Singapura dan Johor dapat terwujud.
Seperti yang diungkapkan Anggota 5, Gusmardi Bustami, bahwa i23J akan memberikan kemudahan layanan 8 produk investasi yang merupakan nyawa bagi dunia investasi untuk bergerak dan mengembangkan investasinya. Layanan Investasi 2-3 Jam untuk 8 produk investasi yakni Izin Usaha, Izin Prinsip, API (Angka Pengenal Importir), Izin Tenaga Kerja (2), NPWP, dan TDP.
"Kita tidak hanya cuci piring saja, kalau hanya cuci piring ya kita tidak bergerak maju. Jadi sembari cuci piring kita juga merumuskan visi, misi, strategi Batam kedepan, seperti menyiapkan I23J, layanan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi, termasuk lahan," kata Gusmardi.
"Hal-hal yang musti diputuskan oleh level yang lebih tinggi, tentunya akan kita angkat ke Dewan Kawasan agar diperoleh solusi yang menyeluruh dan clear cut," tambahnya.
Seluruh masukan dalam diskusi kali ini diterima dengan baik oleh BP Batam sebagai rekomendasi dan masukan yang akan dirumuskan dalam melangkah kedepan, baik di tingkat lokal, propinsi maupun pusat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar