BP Batam: Izin Impor Harus Dikoordinasikan dengan Bulog

Rabu, 18 November 2015 (Sumber: Antara Kepri)

Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengingatkan pengurusan izin impor beras bagi Batam harus melalui koordinasi dengan Bulog sebagai pihak yang mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.

"Urusan beras kan sudah diserahkan ke Bulog. Jadi izin impor harus dikoordinasikan dengan Bulog," kata Direktur Lalulintas Barang BP Batam Tri Novianta Putra di Batam, Selasa.

Ia mengatakan, skema tersebut juga dipakai untuk impor 1,5 juta ton beras untuk kebutuhan nasional yang datang pada awal November lalu.

Hal tersebut berarti prosedur tersebut berbeda dengan prosedur impor yang selama ini berjalan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebelum larangan impor terbit.

"Nanti dari Bulog baru ke BP Batam," kata Tri.

Ia mengatakan ikut bertemu Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Karyanto Supri bersama Kadin Batam, Disperindag Kota Batam dan Provinsi Kepri di Jakarta pekan lalu.

Pertemuan tersebut, kata dia, untuk membahas kemungkinan impor beras langsung dari negara pengirim ke Batam untuk mencukupi kawasan tersebut.

Meski dalam pertemuan itu Kemendag menyatakan akan mengkaji skema impor bagi FTZ Batam, namun akhirnya Kemendag tetap mengacu pada Permendag No.19/2014 tentang ketentuan ekspor dan impor beras.

Peraturan itu menyatakan impor beras bisa dilakukan untuk keperluan stabilisasi harga, keadaan darurat dan kerawanan pangan. Sedangkan Perum Bulog sudah ditunjuk sebagai importir. Kemendag kemudian menyarankan Kepri berkoordinasi dengan Bulog.

Direktur Humas dan Promosi BP Batam Purnomo Andiantono mengatakan sebelum larangan impor beras terbit, prosedur izin impor harus melalui Dewan Kawasan dan ditembuskan ke BP Batam.

Sedangkan sebelum larangan itu, importir beras yang masuk dalam kategori pemegang Angka Pengenal Impor Umum (API-U) di BP Batam sebanyak 16 importir pada 2014.

Biasanya, Kemendag menerbitkan pemberitahuan kuota impor dan nama importir setiap akhir dan pertengahan tahun kepada BP Batam.

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan masih memperjuangkan impor beras langsung bagi Batam dengan pertimbangan beras Vietnam yang masuk Jakarta membutuhkan ongkos kirim yang besar untuk masuk Batam.

"Sesuai janji Mendag, kami akan bertemu pekan depan. Yang penting Batam bisa impor beras langsung, kami akan fasilitasi semua importir," ujar Jadi. (Antara)