BP Batam Tindaklanjuti Perintah Jokowi

Rabu, 24 Juni 2015 (Sumber: Antara Kepri)

Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaya jadi moderator dalam dialog antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pengusaha kapal dalam kunjungannya ke Batam pada Minggu, (21/6). (antarakepri.com/Humas BP Batam)

Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan Batam melakukan koordinasi dengan Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) menampung seluruh aspirasi dan keluhan pengusaha kapal sesuai perintah Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Batam, Minggu (21/6).

"Kami dari BP Batam akan membuat list aspirasi serta keluhan para pengusaha galangan kapal di Batam, segera akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden," kata Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja dalam rilis yang diterima Antara di Batam, Selasa.

BP Batam, kata dia, menanggapi serius perintah dan janji Presiden kepada para pengusaha saat dialog di PT Angrek Hitam Batam.

"Saat ini BP Batam telah melakukan koordinasi bersama BSOA dan penyusunan data aspirasi dan permasalahan yang dihadapi para pengusaha shipyard. Setelah selesai, akan dikirimkan ke Presiden," kata dia.

Saat ini, industri perkapalan di Batam masih lesu. Turunnya harga batubara dan larangan ekspor hasil tambang dalam kondisi mentah menjadi hal yang mengakibatkan lesunya industri perkapalan khususnya pembuat tongkang.

Berbagai permasalah dan keluhan para pengusaha galangan kapal disampaikan saat menggelar dialog dengan Presiden di Batam. Presiden meminta agar seluruh permasalahan disampaikan secara tertulis.

Seluruh persoalan yang muncul pada dialog ini, akan diakomodir pada rapat kabinet terbatas bersama Badan Usaha Milik Negara dan perwakilan pengusaha galangan kapal di Batam, yang akan digelar setelah Presiden kembali ke ibu kota Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan kekagumannya terhadap pengusaha galangan kapal di Batam dalam membuat karya kapal dalam negeri.

Imbauan ditegaskan Presiden bahwa kebutuhan galangan kapal dalam negeri harus dipenuhi oleh karya dalam negeri.

Indonesia mampu membuat kapalnya sendiri, dan hal inilah yang akan terus didorong dalam rangka mewujudkan  Program Poros Maritim termasuk di dalamnya rencana program tol laut. (Antara)