Pendataan lokasi yang rencananya akan digusur itu mendapat backup aparat kepolisian dari Sat Samapta Polresta Barelang. Alasan penolakan warga, karena pendataan dilakukan secara tiba-tiba. Warga baru mendapat informasi akan ada pendataan pada Rabu (14/12) petang melalui surat tertulis.
"Kami menolak pendataan yang dilakukan Ditpam. Kami hanya mau didata oleh perwakilan perusahaan yang memiliki hak tanah ini," ujar Zulkarnain, tokoh masyarakat setempat.
Menurut Zulkarbaen, selama ini warga sudah berkali-kali melakukan pertemuan dan surat-menyurat dengan Ditpam, tapi tidak ada kesepakatan. Warga tetap meminta bertemu dengan perwakilan PT Jaya Mantap Sejahtera, perusahaan yang mengklaim memiliki hak lahan.
"Kami tetap ingin bertemu dengan pihak perusahaan, bukan dengan Ditpam atau pihak lain sekalipun aparat," tandasnya yang mendapat aplaus dari warga sekitar.
Untuk diketahui, warga ruli Batu Batam sudah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Di lokasi itu terdata 150 kepala keluarga (KK). Bahkan di antaranya warga sudah menetap selama puluhan tahun.
"Sudah turun-temurun tinggal di sini, bahkan ada anak dan cucunya lahir di sini," kata Zulkarnain.
Kata dia, warga tidak ingin memiliki atau menyerobot lahan tersebut tapi untuk pendataan dan gusur-menggusur sebaiknya dimusyawarahkan dengan seluruh warga dan perusahaan.
"Sampai saat ini pihak perusahaan tidak mau menemui warga untuk musyawarah, mereka maunya asal gusur saja. Kami juga tidak mau tinggal diam, dan menolak digusur jika tidak ada kesepakatan," tandasnya yang disambut sorakan warga.
Karena warga sekitar bersikukuh menolak didata, akhirnya petugas Ditpam dan Sat Samapta Polresta Barelang meninggalkan kawasan tersebut. Kepergian aparat tersebut dihujani warga dengan berbagai cemooh. (tea)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar