Hal tersebut menjadi salah satu temuan penting yang dikemukakan oleh Komisi VI DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Batam.
"Penerapan FTZ ternyata belum berjalan maksimal, selain temuan kami di lapangan, juga diperkuat dari banyaknya laporan sebelumnya yang masuk ke kami atas kurang berjalannya instrumen tersebut," ujar Ketua Rombongan Komisi VI DPR RI, Agus Hermanto saat memaparkan hasil kunjungannya ke awak media di Gedung Graha Kepri, Senin (19/12).
Menurutnya, berdasarkan temuan komisinya, masalah perizinan menjadi hal yang paling menonjol, dimana banyak pengusaha menguluhkan masalah perizinan yang amburadul dan terkesan tidak dikelola dengan baik. Padahal, sebagai wilayah FTZ, harusnya masalah perizinan menjadi salah satu poin yang harus diutamakan.
"Kalau perizinan bagus, tentu potensi BBK bisa lebih maksimal lagi," ucapnya.
Selain masalah perizinan, ucap Agus, persoalan pelayanan terpadu satu pintu juga menjadi persoalan yang dibahas karena selama ini dianggap masih membingungkan masyarakat. Dimana muncul persepsi adanya pemisahan pelayanan antara kota dan pusat.
Hal lain yang menjadi bahan masukan, masalah infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, seperti halnya banyak investor yang melirik kemari. Namun terkendala listrik. Disini sumber daya alam (SDA) untuk sumber kelistrikan di sini sangat cukup. Jadi harus benar-benar mendapatkan perhatian yang serius.
"Kita ketahui dulu Kepri ini, khususnya Batam dijadikan contoh proyek negar-negara lain. Seperti Shen Zhen, (Kota di Republik Rakyat Cina) melihatnya di sini, belajarnya di sini. Tapi sekarang kita lihat, Shen Zhen jauh lebih maju daripada di sini. Kekurangan-kekurangan itulah yang akan kita bawa ke pusat dan kita dari komisi VI, ingin Batam menjadi apa yang telah diplotkan di Otorita Batam (Badan Pengusahaan) dahulu. Sehingga betul-betul bisa menguatkan perekonomian Batam secara menyeluruh," jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Agus menjanjikan agar berbagai hal tersebut juga akan disampaikan kepada menteri terkait, sehingga kedepan ada suporting yang bisa mendukung pemberlakuan FTZ secara maksimal.
Hal tesebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Suhajar Diantoro, mengatakan bahwa memang seperti itu kondisinya, dimana pintu masuknya terpisah namun tetap satu gedung yakni gedung bersama dan itu tidak mengurangi kaidah-kaidah pelayanan satu pintu.
Hadir dalam pertemuan tersebut unsur SKPD Propinsi, Unsur Muspida Pemko Batam dan beberapa perwakilan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. (cw55)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar