Batam Sumbang Rp2 Triliun untuk Devisa Negara

Jumat, 30 December 2011  (sumber Haluan Kepri 
 

BATAM CENTRE -  Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja menyatakan, tahun 2011, Batam menyumbang sekitar Rp2 triliun untuk devisa negara. Batam pun terus tumbuh menjadi salah satu daerah penggerak roda perekonomian nasional. Kata Mustofa, dengan regulasi yang telah diterbitkan, baik berupa Keputusan Presiden (Keppres) dan peraturan, serta perundang-undangan lainnya dari pemerintah pusat mengenai pelimpahan wewenang kepada BP Batam, Pulau Batam mampu memberikan nilai tambah yang cukup signifikan dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal itu, tidak bisa dipungkiri disebabkan letak Pulau Batam yang sangat strategis karena berdekatan dengan Negara Singapura dan negara-negara Asia Pasifik lainnya.

PT Exas Tutup Total

Jumat, 30 December 2011 (sumber Haluan Kepri)

BATAM- PT Exas Batam Indonesia yang berlokasi di Batamindo Industrial Park (BIP), Jalan Beringin Lot 323-324 Mukakuning tutup total. Informasi yang dihimpun Haluan Kepri, hari ini Jumat (30/12) merupakan hari masuk terakhir bagi karyawan. Perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Jepang ini tutup, karena tidak ada lagi orderan pekerjaan.

Pejabat Dilarang Sahkan Transaksi Tanah di Relang

27 Dec 2011 (sumber Batam Pos)

Lahan di Pulau Rempang dan Galang hingga saat ini masih status  quo. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan melarang pejabat, termasuk camat dan lurah  setempat, menandatangani atau mengesahkan transaksi penjualan lahan di dua kawasan  itu.
Ditegaskan Dahlan, jika ada camat atau lurah yang mengesahkan transaksi penjualan  lahan di kawasan itu maka ia akan memprosesnya secara hukum.
Alasannya, karena hingga saat ini kawasan itu belum mendapat legitimasi pengelolaan  yang sah dari pemerintah pusat.

Barelang Masih Menjadi Primadona Investasi

Tribun Batam - Selasa, 27 Desember 2011 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi dan Nazaruddin

Pertumbuhan kota Batam sebagai kawasan industri tumbuh semakin pesat. Tidak saja kawasan industri, kawasan permukiman pun semakin menjamur.

Lahan semakin sempit. Ekonomi pun mulai stagnan. Satu-satunya jalan untuk keluar dari masalah tersebut harus mencari lahan baru. Namun kendala lahan kini menjadi polemik yang tak pernah putus.

Pertumbuhan Ekonomi tak Mampu Entaskan Kemiskinan

Kamis, 29 December 2011 (sumber Haluan Kepri) 
 

JAKARTA-Gemerlap pertumbuhan ekonomi dinilai tidak memiliki korelasi dengan pengentasan kemiskinan. Bahkan beraneka ragam kebijakan yang didesain pemerintah tidak bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan. Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika dalam The 1st Indonesian Poverty Outlook Seminar di Jakarta, Selasa (27/12). "Tidak ada korelasi gemerlap ekonomi dengan kemiskinan. Bahkan beraneka ragam kebijakan yang didesain tidak sama sekali mengurangi kemiskinan," katanya.

Pengusaha Masih Tunggu Revisi PP 02

Kamis, 29 December 2011  (sumber Haluan Kepri)
 

BATAM- Hingga kini belum ada tanda-tanda PP 02 tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan FTZ bakal direvisi oleh Pemerintah Pusat. Padahal, hingga kini pengusaha masih menunggu pemerintah merevisi PP tersebut. Akibatnya, dampak pemberlakuan FTZ di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang diharapkan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia wilayah barat belum terwujud.

Penyelidikan Diawasi Mabes Polri

Sabtu, 17 December 2011 (sumber Haluan Kepri) 
 

Kasus Limbah B3 di Dam Tembesi
JODOH-  Penyelidikan terhadap kasus pencemaran lingkungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Dam Tembesi, tetap berada dalam pengawasan Mabes Polri. Karena itu, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam diharapkan bisa menuntaskan kasus yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kota Batam Mhd Jeffry Simanjuntak ini. Penegasan tersebut disampaikan Kasubdit 2 Tipiter Mabes Polri, Kombes Pol. Ahmad khaidar pada acara sosialisasi penegakan hukum UU No.32 tahun 2009 di Hotel Planet, Jodoh, Kamis (16/12).

Kunjungan Komisi VI DPR RI, Penerapan FTZ Belum Maksimal

Selasa, 20 December 2011 (sumber Haluan Kepri) 
 

BATAM  CENTRE --- Penerapan kawasan pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK), sampai saat ini belum berjalan maksimal.  Di sana-sini masih ditemukan banyak kendala, dan kendala paling utama adalah pengusaha masih mengeluhkan susahnya mendapatkan izin untuk keluar masuknya barang-barang.

Industri Batam Melambat

Kamis, 22 December 2011 (sumber Haluan Kepri)

BATAM-Temuan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Agus Hermanto bahwa pelayanan birokrasi dan perizinan di kawasan FTZ BBK masih amburadul bukannya hanya isapan jempol. General Manager (GM) PT Batamindo Investment Cakrawala (BIC), John Sulistiawan juga mengatakan bahwa birokrasi di Batam perlu direformasi. John memperkirakan trend industri di Batam tahun 2012 akan melambat.

Tahun 2016 Monorail Dioperasikan

(sumber Batam Pos)

Rencana pembangunan sarana transportasi massal berupa kereta api cepat (monorail) dan jalan tol dengan nilai investasi ditaksir Rp4 triliun di Batam hingga saat ini masih dalam pembahasan pemerintah pusat.
Namun demikian, Humas Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam Joko Wiwoho, mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) di Jakarta telah mempelajarinya.
Bahkan, kata dia, proyek yang telah direncanakan sejak tahun 2009 lalu itu menjadi salah satu prioritas di Kementerian PU.
”Sudah direncanakan sejak dua tahun lalu dan telah masuk ke menteri PU dan sudah diprioritaskan,” kata Djoko Wiwoho disela-sela dialog interaktif dengan Pemko Batam di BBC, Nagoya kemarin (15/12).

Berbagi Strategi Dalam Penghematan Air Bersih antar PDAM

Tribun Batam - Kamis, 15 Desember 2011 

 

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) kembali mengadakan seminar mengenai pengelolaan Air baku yang diadakan di Hotel Harmoni One Batam. Rabu (14/12).

Banyak Perusahaan Penghasil Limbah B3 Tak Punya TPS

Jumat, 16 December 2011 (Sumber Haluan Kepri)

JODOH- Perusahan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Batam, masih banyak yang tidak memiliki tempat pengelolaan sementara (TPS). Akibatnya, proses pengolahan limbah B3 tersebut menjadi tidak sempurna.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam, Dendi N Purnomo dalam acara sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Hotel Planet, Jodoh, Kamis (15/12).
Sosialisasi ini melibatkan pihak Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Mabes Polri, Polda Kepri dan jajaran Pemko Batam.

Warga Batu Batam Tolak Pendataan Penggusuran

Jumat, 16 December 2011 (Sumber Haluan Kepri)

BALOI- Warga pemukiman liar di Batu Batam RT 006/05 Kelurahan Baloi Indah, Lubukbaja menolak proses pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Kamis (15/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Suasana sempat tegang akibat adu mulut antara warga dengan petugas.
Pendataan lokasi yang rencananya akan digusur itu mendapat backup aparat kepolisian dari Sat Samapta Polresta Barelang. Alasan penolakan warga, karena pendataan dilakukan secara tiba-tiba. Warga baru mendapat informasi akan ada pendataan pada Rabu (14/12) petang melalui surat tertulis.

Investasi Swiss Terus Bertambah

Swiss jajaki Investasi di Batam

BMKG Gelombang Tinggi Ancam Nelayan

Tribun Batam - Rabu, 14 Desember 2011

TRIBUNNEWSBATAM.COM. BATAM-Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Hang Nadim Batam mengimbau nelayan mewaspadai gelombang tinggi serta angin kencang saat musim utara. Perairan Kepri yang dikenal dengan banyaknya pertemuan arus, sehingga gelombang laut di perairan Kepri terkenal ganas. 

BP Kawasan Batam Diduga Terlibat Pemberian Travel Cheque Kepada Anggota DPR RI

(sumber Suara Mandiri Pos)

Kelangkaan BBM Ganggu Ekonomi

Rabu, 14 December 2011   (sumber Haluan Kepri)

BATAM--Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kota Batam harus segera diatasi. Sebab, kelangkaan BBM tidak lagi sebatas membuat masyarakat menjerit, tetapi sudah sampai pada tahap mengganggu aktivitas perekonomian.

UMK Batam 2012 Rp1.402.000

(Sumber Batam Pos) 14 Desember 2011

Gubernur Kepri HM Sani akhirnya memutuskan Upah Minimum Kota (UMK) Batam sebesar Rp1.402.000, sesuai usulan Dewan Pengupahan Kota Batam. Serikat pekerja menerima, begitu juga pengusaha, meski Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menerimanya dengan berat hati. Keputusan baru UMK Batam 2012 itu dituangkan dalam SK Nomor 555-12/12/2011 dan berlaku mulai 1 Januari 2012.

BP Batam Dinilai Provokatif

(sumber Haluan Kepri)

Realisasi Investasi Picu Kritik

(sumber Tribun Batam)

Pameran Foto Pembangunan Batam

(sumber Batam Pos)

Pemko Ancam Cabut SIUP Importir Gula

(Sumber Batam Pos) 13 Desember 2011

Persediaan gula impor di Batam habis menjelang Natal dan Tahun Baru 2012. Agar tak langka, Pemko Batam meminta enam perusahaan importir gula segera mendatangkan gula lokal ke Batam.
”Jika terjadi kelangkaan dan gula lokal tidak ada di pasaran maka enam importir itu akan kita cabut SIUP-nya,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kota Batam Ahmad Hijazi kepada wartawan, kemarin.

Hijazi Minta Importir Gula Ditinjau Ulang

Selasa, 13 December 2011 (Sumber Haluan Kepri) 
 

BATAM CENTRE -- Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan bahwa dirinya telah meminta ke walikota Batam untuk meninjau ulang keberadaan enam perusahaan importir gula yang selama ini dipercaya untuk memasok gula di kota ini. Pasalnya, keberadaan mereka tidak mampu menjamin ketersedian gula di pasaran, padahal salah satu tugas mereka ada memastikan ketersedian gula untuk masyarakat.

Pelabuhan Punggur Rawan Penyelundupan

Selasa, 13 December 2011 (sumber Haluan Kepri)

X Ray Tak Berfungsi

PUNGGUR- Keberadaan mesin x ray yang di pintu keberangkatan di Pelabuhan Telagapunggur disinyalir sebagai faktor yang  mengakibatkan  rawan terhadap penyelundupan dari Batam ke Tanjungpinang dan Tanjunguban. Pasalnya, mesin yang dibeli dengan menggunakan anggaran pemerintah ini nyaris tidak pernah difungsikan sejak diadakan beberapa tahun lalu.

Dubes Korsel Kunjungi Batam

Rabu, 07 December 2011 (sumber Haluan Kepri 
 

Disarankan Investasi di Pelabuhan Batuampar
BATAM CENTRE- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menunjukkan ketertarikan untuk bekerjasama dan menambah nilai investasinya di Batam. Hal tersebut terungkap dari kunjungan Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Young Sun ke Pemko Batam, Selasa (6/12).

Tarif Naik, Air Sering Mati

(Sumber Batam Pos) 

Setelah menaikkan tarif November lalu, pelayanan perusahaan penyedia air bersih PT Adhya Tirta Batam (ATB) justru makin merosot. Belakangan air sering mati. Durasinya bisa mencapai enam jam. Kondisi ini membuat pelanggan kesal dan dirugikan.
Di kawasan Tiban, misalnya suplai air ATB ngadat sudah terjadi sejak Sabtu (3/12). Pada hari Minggu (4/12) air kembali mati. Warga di Perumahan Nirwana Residence, Tiban BTN, Griya Permata Indah, dan Tiban McDermott sudah tak mendapat suplai sejak pukul 10.30 pagi.

FTZ Dianggap Tak Berdampak Kepada Buruh

Tribun Batam - Jumat, 9 Desember 201

BINTAN, TRIBUN - Implementasi FTZ tidak membawa dampak yang begitu baik terhadap masyarakat khususnya buruh sebagaimana dikumandangkan. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bintan, Parlindungan Sinurat menilai hal tersebut jauh dari yang diharapkan masyarakat khususnya buruh.

Batam-Korsel Bahas Pelabuhan Batuampar

(Sumber Batam Pos)  

Investor asal Korea Selatan (Korsel) melirik rencana pembangunan infrastruktur pelabuan kontainer Batuampar. Pelabuhan Batuampar dinilai sangat strategis karena berada di antara Selat Melaka yang setiap harinya dilalui ribuan kapal dari berbagai negara.
Bentuk perhatian pemerintah dan pengusaha Korsel itu diapresiasikan dalam pertemuan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Duta Besar Korsel untuk Indonesia Kim Young Sun di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Selasa (6/12).

Kasus Limbah B3 di Dam Tembesi

Selasa, 06 December 2011 (sumber Haluan Kepri)

Bapedalda Koordinasi dengan Mabes Polri

TIM, Liputan Batam
BATAM CENTRE- Diam-diam, pihak Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam sudah melakukan koordinasi dengan Polda Kepri dan Mabes Polri dalam memproses kasus tindak pidana penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis slug oil di daerah Dam Tembesi. Sementara itu, anggota DPRD Kota Batam, Mhd Jeffry Simanjuntak yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini, pun sudah diperiksa oleh Bapedalda.

Korsel Tertarik Bangun Jembatan Babin

(Sumber Batam Pos) 6 Desember 2011

Gubkepri M Sani mengatakan, Korea Selatan (Korsel) tertarik untuk menanamkan investasi berupa pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) dan pembangunan pelabuhan Batuampar, Batam. Hal ini sesuai dengan pembicaraan HM Sani, dengan Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young Sun, di Kantor Gubkepri, kemarin.
Menurut Sani, ketertarikan Korsel membangun Jembatan Babin dan pembangunan Pelabuhan Batuampar, karena bidang itu sesuai dengan spesialis investor korea Selatan. ”Dia bilang (Kim Young Sun, red) pada waktunya mereka akan mengutus pengusaha dari Korsel untuk melihat secara langsung proyek yang saya tawarkan itu. Kalau memungkinankan mereka akan berinvestasi,” ujar Sani usai menerima kunjungan Kim Young Sun.

Pengurus BUMD Harus Dirombak

(Sumber Batam Pos) 6 Desember 2011

Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, menyoroti kinerja oknum direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Kepri yang jarang masuk kantor.
”Permasalahan perusahaan milik daerah itu tidak hanya menyangkut anggaran dan utang, melainkan juga pada oknum direksi yang jarang masuk kantor,” kata Nur, kemarin.

Istono : Saya Lebih Khawatir Akan Adanya Tangan 'Jahililia'

Tribun Batam - Kamis, 1 Desember 2011 

Tribun Batam/ Zabur

Kondisi Jembatan 1 Fisabilillah Barelang

Laporan Tribunnews Batam, Nazar Napitu

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Menanggapi kondisi jembatan satu Fisabillah, Istono, Direktur Teknis dan Pembangunan BP Batam menjelaskan sangat mengkhawatirkan adanya tindakan dari orang-orang bertangan jahil dan tidak bertanggung jawab yang mencoba merusak komponen jembatan.

Kekuatan Jembatan Sampai Seabad

Tribun Batam - Kamis, 1 Desember 2011 

 

Tribun Batam/ Zabur

Kondisi Jembatan Satu Fisabilillah, barelang

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Pasca ambruknya jembatan Tenggarong Kalimantan timur beberapa waktu lalu, cukup membuat tanda tanya besar bagi warga Batam terhadap Jembatan Barelang.

Menanggapi hal tersebut dan kondisi mulai berkaratnya jembatan satu Fisabilillah, Barelang, Batam, Kepri, langsung ditanggapi oleh pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pembangunnya.

Cable-Stayed Jembatan I Barelang Mulai Karatan

Tribun Batam - Kamis, 1 Desember 2011 

12

Tribun Batam/ Zabur

Kondisi Jembatan 1 Fisabilillah

      Laporan Tribunnews Batam, Zabur Anjasfianto

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Pasca robohnya Jembatan Kutai Kertanegara, Kalaimantan Timur, beberapa daerah mulai berbenah dan memperbaiki jembatan yang memiliki konsep yang sama untuk kategori jembatan gantung.

Warga Relang Ancam Gabung Bintan

Jumat, 02 December 2011 (Sumber Haluan Kepri) 
 

BATAM CENTRE- Masyarakat di wilayah Rempang dan Galang mengancam akan kembali ke pangkuan Kabupaten Bintan. Ancaman tersebut disampaikan karena pemerintah tak kunjung memberi kepastian terhadap status lahan di wilayah itu.

Dirawat Rutin, Jembatan I Bisa Tahan 100 Tahun

(Sumber Batam Pos) 2 Desember 2011

Direktur Perencanaan Teknik Badan Perusahaan (BP) Batam, Istono menyatakan Jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang) aman untuk digunakan berbagai aktivitas.
Istono menjelaskan, proyek pembangunan jembatan tersebut mulai dikerjakan pada 1992 dan selesai 1998 dengan total biaya sebesar  Rp88,1 miliar. Terhitung sejak konstruksi selesai, dari sisi umur jembatan itu baru berusia 13 tahun. Sementara, kata dia, dari desain yang digunakan jembatan ini mampu bertahan sampai 50 tahun bahkan 100 tahun. Namun, hal tersebut tentu dengan pengecekan dan perawatan secara rutin.

Impor Terpal Kenal Pajak Rp 13.634 per Kg

Tribun Batam - Rabu, 30 November 2011

 

JAKARTA, TRIBUN - Kementerian Perdagangan mengungkapkan, mulai tanggal 17 November 2011 sampai 16 November 2014, tiap importasi barang impor terpal dari serat sintetik kecuali awning dan kerai matahari yang termasuk dalam HS Ex 6306.12.00.00, akan  dikenakan  Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Zulhendri: Donasi Penumpang Dibatalkan

(sumber Batam Pos) 1 Desember 2011
Pemerintah Kota Batam akhirnya menyerah. Dinas Perhubungan  dipastikan membatalkan donasi penumpang di pelabuhan laut dan bandara karena sulit  menerapkannya.
Alasannya, kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri, hingga saat ini  pihaknya belum mendapat persetujuan dari kantor-kantor agen transportasi udara dan laut  untuk menyertakan kutipan donasi dalam tiket penumpang.