Tidak Boleh Lagi Terjadi Tumpang Tindih Lahan di Batam

Rabu, 13 April 2016 (Sumber: Batam Today)

 
Pertemuan antara pimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam. (Foto: Roni Ginting)

BATAMTODAY.COM, Batam - Tumpang tindih lahan di Batam jadi persoalan rumit bak benang kusut yang harus segera diselesaikan oleh pimpinan Badan Pengelola (BP) Batam yang baru.

Menanggapi hal tersebut Ketua BP Batam, Hatanto Reksodipoetro menegaskan akan menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap.

"Soal lahan, tidak boleh terjadi lagi tumpang-tindih," tegas Hatanto saat kunjungan ke kantor Pemko Batam, Selasa (12/4/201).

Ia melanjutkan, BPKP akan melakukan audit keuangan, organisasi dan legal di BP Batam, termasuk persoalan lahan di Batam.

"Kami ini sudah diberitahu akan masuk BPKP, audit keuangan, organisasi dan legal. Kedepan tidak boleh terjadi lagi tumpang tindih lahan," terang Hatanto.

Sebelumnya, Hatanto menyatakan tidak akan akan pengalihan aset BP Batam ke pemerintah kota.

"Aset apakah akan dialihkan saya kira tidak. Kalau dialihkan untuk apa kita di sini," kata Hatanto, menggelar konferensi pers di Gedung Marketing BP Batam, Senin (11/4/2016).

Ia melanjutkan, para pimpinan BP Batam terlebih dahulu akan mempelajari secara detail mengenai Batam baru bisa membuat perubahan.

"Biarkan kita jalan dulu Pak. Kita semua harus jalan. Medan harus kita kenal baru kita bisa bicara," terangnya.

Dia juga mengatakan sampai saat ini masih belum ada pembahasan soal penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

"UWTO sementara belum ada pemikiran ke arah sana (penghapusan-red)," kata Hatanto.

Begitu juga soal isu yang sempat berkembang mengenai pegawai dan tenaga honor BP Batam yang akan diberhentikan, langsung ditepis oleh pimpinan BP Batam. 

"Pegawai honorer tidak ada diberhentikan. Analisa dulu dong, tak ada itu ujuk-ujuk langsung diberhentikan. Tapi akan ada perubahan dalam cara bekerja dan berkarya, semua harus ada kontribusi," terangnya.

Ia menuturkan, dalam waktu dekat akan ada audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) soal keuangan, organisasi dan legal. Kalau ada indikasi terserah dewan kawasan untuk melanjutkan.

"Intinya kami ingin mengubah cara pandang kita bukan sekedar regulator perijinan tapi pelayanan. Zaman sekarang susah cari investor, salah satunya cepat, melayani, murah dan memberikan manfaat. Baru mungkin bisa bersaing," tuturnya.