R.C Eko Santoso Budianto, deputi III BP Batam. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id
batampos.co.id – Persoalan lahan di Batam menjadi
tantangan paling serius pimpinan baru BP Batam. Terutama persoalan
tumpang tindih kepemilikan dan hak kelola lahan yang telah terjadi sejak
Otorita Batam (OB) dibentuk.
“Jadi harus kita urut dari awal dulu. Ini memang tidak mudah. Bukan
seperti rebus mie instan dalam lima menit langsung jadi,” ujar R.C Eko
Santoso, Deputi III BP Batam yang membidangi pengusahaan sarana usaha,
saat jumpa pers di Bida Marekting BP Batam, Senin (11/4/2016).
Wakil Kepala BP Batam, Agus Tjahajana, menambahkan perubahan FTZ ke
KEK ini akan membuat Batam semakin maju dengan berbagai fasilitas yang
memudahkan pengusaha. Khususnya fasilitas tax allowance dan tax holiday.
“Kita akan lihat nanti kemana dan dimana saja KEK ini akan diberlakukan,” katanya.
Tetapi menurutnya, untuk menunjang kinerja pimpinan BP Batam ini, diharapkan dukungan dari semua pihak dan pemangku kepentingan.
“Bahkan dari teman-teman sekalian sangat dibutuhkan dukungannya. Kami tidak mencari apa-apa ke sini,” kata Agus.
Deputi IV BP Batam (bidang pengusahaan sarana lainnya), Purba Robert
Sianipar, mengatakan seluruh unsur pimpinan BP Batam yang resmi mulai
berkantor di Batam, Senin (11/4/2016) akan mempelajari beberapa
persoalan yang tengah dihadapi BP Batam saat ini.
“Kita akan masuk dari audit yang dilakukan BPKP. Sekarang ini masih bekerja terus,” katanya. (ian/iwa/eggi/nur)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar