Hatanto Sebut Tak Ada Pengalihan Aset BP Batam ke Pemko

Selasa, 12 April 2016 (Sumber: Batam Today)

BATAM, BP Batam - Ketua Badan Pengelolaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro menyatakan tidak akan akan pengalihan aset BP Batam ke pemerintah kota.

"Aset apakah akan dialihkan saya kira tidak. Kalau dialihkan untuk apa kita di sini," kata Hatanto, menggelar konferensi pers di Gedung Marketing BP Batam, Senin (11/4/2016).

Ia melanjutkan, para pimpinan BP Batam terlebih dahulu akan mempelajari secara detail mengenai Batam baru bisa membuat perubahan.

"Biarkan kita jalan dulu Pak. Kita semua harus jalan. Medan harus kita kenal baru kita bisa bicara," terangnya.

Hatanto yang didampingi Wakil Ketua Agus Tjahajana Wirakusumah serta lima anggota/deputi Sigit Priadi Pramudito, Junino Jahja Eko Santoso Budianto, Purba Robert M. Sianipar, serta Gusmardi Bustami juga mengatakan telah bersilaturahmi dengan pimpinan lama dan bertemu Bertemu langsung dengan karyawan.

"Sejak dilantik, langsung bekerja di Jakarta untuk mendapat informasi. Termasuk aspirasi yang disampaikan teman-teman media. Kami menangkap suatu niat untuk mendorong dan kontribusi membangun Batam," kata Hatanto.

Selain itu dia mengatakan bahwa tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Akan berdiskusi dan berdialog bersama dengan pemangku kepentingan.

"Pasti kami tidak bisa bekerja sendiri, kinerja bersama pemangku kepentingan. Pasti akan berbicara dengan pemangku kepentingan," ujar Hatanto.

Hatanto juga mengatakan sampai saat ini masih belum ada pembahasan soal penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

"UWTO sementara belum ada pemikiran ke arah sana(penghapusan-red)," kata Hatanto.

Begitu juga soal isu yang sempat berkembang mengenai pegawai dan tenaga honor BP Batam yang akan diberhentikan, langsung ditepis oleh pimpinan BP Batam. 

"Pegawai honorer tidak ada diberhentikan. Analisa dulu dong, tak ada itu ujuk-ujuk langsung diberhentikan. Tapi akan ada perubahan dalam cara bekerja dan berkarya, semua harus ada kontribusi," terangnya.

Ia menuturkan, dalam waktu dekat akan ada audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) soal keuangan, organisasi dan legal. Kalau ada indikasi terserah dewan kawasan untuk melanjutkan.

"Intinya kami ingin merubah cara pandang kita bukan sekedar regulator perijinan tapi pelayanan. Zaman sekarang susah cari investor, salah satunya cepat, melayani, murah dan memberikan manfaat. Baru mungkin bisa bersaing," tuturnya.