Jokowi masih punya tugas berat, bayangan resesi dunia pada
2020 sudah di depan mata. Mau tak mau, Indonesia harus menyiapkan serangkaian
kebijakan yang dapat meredam dampak resesi tersebut sehingga ekonomi nasional
tetap terus tumbuh.
Prioritas utama tentu saja bagaimana agar daya saing
Indonesia semakin kuat, salah satunya meningkatkan kualitas SDM sebagai motor
penggerak pertumbuhan, kemudian mendorong reformasi birokrasi dan kemudahan pelayanan
perizinan, dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar.
Komitmen Jokowi mengatasi masalah mendasar tersebut tentu
tidak usah diragukan lagi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu mendorong
pemerintah daerah agar menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan
kebijakan pusat agar upaya penguatan ini tidak hanya terhenti di level pusat
tapi juga terintegrasi dengan daerah.
Harapan terbesar penguatan daya saing nasional sudah pasti
tertuju kepada kawasan perdagangan bebas dan ekonomi khusus yang tersebar di 17
kawasan di Indonesia. Untuk ini, Jokowi memberikan perhatian khusus.
Saat ini Indonesia memiliki 5 kawasan perdagangan bebas dan
12 kawasan ekonomi khusus, namun performa ke-17 kawasan ini masih belum
memuaskan terutama dalam mendorong arus investasi asing, kinerja ekspor, dan
meningkatkan sektor industri.
Berbagai persoalan mendasar masih menghantui kawasan
tersebut untuk berkembang. Salah satu contoh FTZ Batam. Selama 4 tahun
terakhir masih larut dalam gonta ganti pimpinan, akibat kegagalan mencapai
target pertumbuhan sebagaimana harapan presiden Jokowi.
Problem dualisme kewenangan antara Pemko dan
BP Batam akhirnya diselesaikan dengan menunjuk Walikota ex-officio
Kepala BP Batam. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2019 yang ditandatangani
Presiden Jokowi pada pertengahan bulan lalu tentu menjadi antiklimaks agar
problematika tersebut tidak semakin berlarut-larut.
Penulis berharap arah pengembangan Batam ke depan
akan semakin jelas, jika melihat komposisi tim ekonomi Pemerintahan Jokowi –
Ma'ruf pada periode kedua ini. Airlangga Hartarto yang memiliki
latar belakang yang kuat di bidang industri sangat cocok memimpin Kementerian
Perekonomian.
Kelak, Airlangga akan menjadi Ketua Dewan Kawasan
FTZ Batam sehingga memiliki keleluasan untuk menyusun rencana
strategis masa depan. Keputusan Jokowi menunjuk Airlangga tentu selaras dengan
keinginan Presiden untuk memperkuat industrialisasi tidak saja di kawasan
khusus tapi juga secara nasional.
Perlu diingat, tantangan Indonesia di kancah perdagangan
global semakin berat terutama pasca perang dagang AS – China yang belum ada
tanda akan berakhir. Indonesia harus mengambil keuntungan dari kondisi ini
dengan memberikan alternatif lokasi investasi baru bagi industri yang hengkang
dari kedua negara tersebut.
Namun tanpa ada perbaikan daya saing maka sulit untuk
mewujudkan keinginan tersebut. Apalagi era Global Value Chain (GVC) saat ini
mendorong banyak negara untuk semakin efisien dalam proses produksi. Proses
manufaktur produk tidak lagi bisa berdiri sendiri, semua saling terhubung.
Bagaimana Indonesia bisa bersaing jika kita masih menghadapi
problem mendasar dalam sektor logistik dan kepelabuhanan. Ini masih dialami
pelaku industri di Batam, masalah logistik berbiaya tinggi belum juga
menemui jalan pemecahan.
Airlangga tidak sendiri, dia dibantu Luhut Panjaitan sebagai
Menko Kemaritiman dan Investasi. Selama ini publik sudah memaklumi peran
strategis luhut dalam mendobrak kebuntuan birokrasi di tingkat pusat dan
daerah, terutama bagi investor besar yang ingin menanamkan modal di daerah.
Kolaborasi kedua menteri ini dalam menuntaskan problem
birokrasi dan kendala investasi ditunggu oleh Presiden Jokowi, agar Indonesia
benar-benar mampu menjadi surga investasi bagi investor global. Indonesia harus
berbenah jika tidak ingin semakin tertinggal.
Tentu saja, kekompakan tim ekonomi juga dibutuhkan dari
menteri lain seperti Menteri Perdagangan
dan Menteri Perindustrian agar menuntaskan harmonisasi regulasi
di kawasan khusus, serta sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dari
kementerian teknis seperti Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Kepala BKPM.
Selamat bekerja untuk Kabinet Indonesia Maju, semoga
Indonesia semakin maju dan mampu berkiprah lebih tinggi di regional dan
internasional.(wie)
------
Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar