Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pagi ini (13/5/2019) melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam hingga Ombudsman. RDP ini membahas terkait otorita di kawasan Batam.
Dari BP Batam dihadiri langsung oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi yang didampingi oleh Deputi dan Staf BP Batam.
Edy Putra mengatakan, pihaknya memiliki tugas yang hanya berorientasi pada ekspor dan impor berdasarkan sektornya. Selain itu juga untuk meningkatkan kenyamanan dan kepastian pekerja yang ada di BP Batam.
"Kami memberikan kenyamanan dan kepastian usaha bukan hanya yang berada di Batam, tapi juga yang akan masuk Batam," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta.
Edy menyebutkan, pihaknya tidak hanya memperbaiki pelayanan tapi juga tata kelola yang ada. Ia mengklaim dengan perbaikan ini sudah terlihat peningkatan keuntungan di Batam. Bahkan sebentar lagi akan ada industri pesawat yang masuk di Batam.
"Alhamdulillah teknologi baru masuk kemudian jasa-jasa kami kembangkan. Pada tanggal 22 Mei akan masuk 100 investor dari 50 perusahaan terutama di bidang digital antara lain iPhone," jelas Edy.
Oleh karenanya, ia meminta agar diberikan kepastian kebijakan dari Pemerintah. Pasalnya, berinvestasi di Batam tidak hanya ke BP Batam saja, tapi masih harus izin yang lainnya ke kementerian lain yang terkait.
"Jadi pada intinya berikanlah kami kepastian kebijakan dan usaha," jelasnya.
(roy/roy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar