Mahasiswa Pascasarjana USU Pelajari tentang BP Batam

Senin, 16 Mei 2016 (Sumber: Batam News)

 
Rombongan Pascasarjana USU saat diterima pihak BP Batam. (Foto: Ist/Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Sebanyak 25 mahasiswa Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Pascasarjana USU melakukan kunjungan lapangan (field trip) ke Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Senin (16/5/2016) pagi.

Ketua Prodi, Dr. Lic.Rer.reg. Sirojuzilam, SE dalam sambutannya mengatakan tujuan kunjungan tersebut untuk memperoleh informasi pengelolaan Batam dan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswanya.

“Di Indonesia terdapat 7 PTN yang mengembangkan sekolah perencanaan oleh karenanya bagi peserta dapatkan informasi sebanyak mungkin dari BP Batam,” ujarnya Sirojuzilam dalam rilis yang diterima batamnews.co.id, Senin (16/5/2016).

Ia mengungkapkan status Batam dengan segala kelebihan dapat dijadikan sebuah konsep implementasi untuk perkembangan di suatu daerah lainnya.

“Batam ini unik perlu perhatian pemerintah pusat untuk memberikan prioritas bagi daerah Sumatera khususnya Kepri karena kita langsung berhadapan dengan negara luar,” katanya.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengucapkan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan kepada BP Batam. Ia berharap dapat memberikan masukan dan pembelajaran bagi rekan rekan mahasiswa yang mana Batam merupakan daerah khusus Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Andi menambahkan terbentuknya dan kewenangan BP Batam juga  berdasarkan Keputusan Presiden no 41 tahun 1973 tentang daerah industri pulau Batam dan Peraturan Presiden Republik Indonesia no 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun serta peraturan perundangan lainnya.

Pada umumnya dalam diskusi tersebut peserta banyak menanyakan hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah, anggaran, dan perubahan status FTZ menjadi KEK serta bagaimana menjalankan Badan Otorita Danau Toba.

Hal itu disampaikan salah satu peserta Winsor Nababan, Bupati Tapanuli Utara, ia meminta penjelasan pembagian kewenangan dimana Danau Toba nantinya akan dibentuk Badan Otorita Danau Toba yang mana agar tidak terjadi tumpang tindih ketika dibentuknuya peraturan perundangan Badan tersebut.

Menanggapi hal itu, Andi menyarankan perlu dilakukannya persiapan kelembagaan secara terencana kemudian bagaimana penyusunan dan struktur anggaran dan pembagian wilayah kerja otorita Danau Toba sesuai RTRW daerah. Karena menurutnya pembentukan Badan tersebut untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan bagaimana meningkatkan invesatsi dan memberikan kemudahan bisnis.

Hadir mendampingi Plh Kasubdit Humas, Afhtar Fallahziz, Kasi Penyiapan Materi , Djohan Effendi, dan Sekretatris Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan USU.