|
|
|
|
Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro dan
rombongan bertemu Pangdam Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Lodewyk
Pusung untuk meminta bantuan dalam mengatasi persoalan lahan di Batam.
(Foto: Humas BP Batam)
|
|
BP BATAM, Batam -
Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro berkesempatan untuk bertatap muka
sekaligus silaturahmi kepada Pangdam Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI
Lodewyk Pusung, bertempat langsung di Kodam I Bukit Barisan, Medan,
Sumatera Utara, Selasa (17/5/2016).
Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan
(Kodam I/BB), merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi
provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
Dalam
kesempatan ini, Hatanto menyampaikan bahwa tidak ada waktu lagi bagi
jajarannya untuk tidak melakukan langkah strategis dan terpadu di Batam
untuk mengatasi kendala utama yang saat ini terjadi seperti persoalan
lahan, pengamanan dan ketertiban kota Batam.
Adapun BP Batam
sendiri saat ini juga memiliki unit pengamanan BP Batam dengan berjumlah
sekitar 400 lebih personel pengamanan yang tergabung dalam Direktorat
Pengamanan BP Batam.
Hatanto memohon dukungan agar dapat
menyelesaikan persoalan yang masih ada. Dengan personel yang saat ini
dimiliki, harapan mengemuka agar Pangdam I/BB dapat membantu secara
moril juga strategi bagaimana memadukan kerjasama ini agar tentu
keamanan di Batam ini dapat berjalan baik dan terpadu untuk bersama
menyelesaikan persoalan seperti bangunan liar dan kios liar yang tidak
sesuai dengan peruntukannya.
"Meminta skema success story tentu,
bagi kebaikan kami di Batam untuk kepentingan masyarakat dan investor
tentunya", kata Hatanto.
Sementara itu menyambut dengan sangat
baik, Pangdam Bukit Barisan, Mayjen TNI Lodewyk Pusung menyatakan
dukungan penuh tentunya bagi keamanan dan ketertiban kota Batam, apalagi
kaitannya dengan persoalan-persoalan yang tidak kunjung usai dan
meresahkan banyak pihak.
"Bapak tidak meminta pun saya akan
mendukung. Batam menjadi satu daerah paling menarik dan menjadi
perhatian. Bagi investor yang paling utama adalah masalah ruli. Saya dan
kita harus masif, pasukan saya siap tentunya untuk membantu tim terpadu
ini," jelas Lodewyk.
Ia mengungkapkan, hal utama yang perlu dan
akan dilakukan adalah membentuk skema pemetaan konkret yang relevan
dengan kondisi terbaru Batam, membentuk tim terpadu khusus, merancang
notakesepahaman yang tertuang dalam Merondum of Understanding sebagai
payung hukum, mengajak semua pihak terkait di Batam dan Kepri seperti
Gubernur, Walikota, Kepolisan dan satuan pengamanan terkait untuk
bersama aktif dan sejalan mengatasi masalah-masalah ini.
"Tak lupa tentu pada pertemuan berikutnya dapat dihadirkan perwakilan masyarakat dan kalangan investor," ujarnya.
Untuk
membantu BP Batam dalam penertiban dan pemetaan demografis lahan Batam
sesuai peruntukkan dan ketentuan, pihaknya siap menurunkan tim dari Riau
apabila dibutuhkan.
"Kita data betul. Mana yang tidak sesuai peruntukkan, perlu ditindaklanjuti," tegasnya.
Selanjutnya akan segera dijadwalkan pertemuan kembali dengan seluruh
pemerintahan daerah di Batam untuk dapat menyelesaikan
persoalan-persoalan di Batam dengan lebih sistematis.
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar