Batam, Gatra.com - Wakil
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purwiyanto menjelaskan bahwa pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BP Batam saat ini, adalah salah
satu solusi menjawab tantangan yang timbul akibat kebijakan baru bagi
pengembangan Batam.
Menurutnya pengembangan
SDM ini juga sangat diperlukan, dalam menjalankan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
sesuai dengan permintaan Pemerintah Pusat. “Batam mempunyai kelebihan dari
struktur Geografis. Sebagai contoh, demand pelabuhan di Batam sangat tinggi,
namun tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni. Jadi afirmasi dan anggaran
Pemerintah yang kuat harus dibarengi dengan SDM yang kuat kami,” katanya, pada
Gatra.com, Selasa (19/11) di Batam.
Dalam kesempatan
tersebut, Purwiyanto juga menjelaskan beberapa sektor yang menjadi fokus
pengembangan Batam seperti Manufaktur, jasa, logistik dan pariwisata akan
menjadi fokus pengembangan Batam pada tahun 2020—2024. Untuk itu, memiliki
pendidikan vokasi yang kredibel guna memperkuat produktifitas masyarakat Batam
menjadi prioritas
“Untuk mendukung keempat
sektor tersebut, banyak hal yang harus kita perhatikan. Beberapa di antaranya
adalah peningkatan pelayanan IT di Batam, percepatan realisasi investasi,
harmonisasi peraturan antar lembaga dan peningkatan infrastruktur logistik,”
ucapnya.
Solusi ini, kata
Purwiyanto, telah diutarakannya, sebagai pokok pikiran dalam pertemuan bersama
Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senin
(18/11) di Jakarta Pusat. Untuk itu, BP Batam ingin memiliki pendidikan vokasi
yang kredibel guna memperkuat produktifitas SDM.
Sementara tanggapan,
Ketua Komite I DPD RI, sangat memberikan apresiasi dan dukungan terhadap
pelaksanaan pengelolaan Batam. Karena telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
62 Tahun 2019 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas agar jauh
lebih baik.
Selain itu, DPD RI, kata
Purwiyanto akan meminta Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan permasalahan di
Batam, seperti tingkat pengangguran yang masih tinggi, harmonisasi regulasi
perizinan usaha, dan peningkatan infrastruktur. “Hal itu, untuk menunjang
percepatan pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Dalam hal ini, DPD
RI yang membidangi urusan tersebut juga mengagendakan untuk melakukan kunjungan
kerja ke Batam pada awal Desember mendatang,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar