PERCEPATAN PERIZINAN: Realisasi Investasi di Batam Signifikan

Selasa, 2 Mei 2017 (Sumber: Bisnis Indonesia)

 
Jembatan Tengku Fisabilillah atau dikenal dengan Jembatan Barelang terlihat dari udara di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (9/4).

BATAM—Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam mengklaim telah mencapai perkembangan signifikan dalam proses perizinan investasi dan pembenahan sumber daya manusia.

Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengatakan selama setahun terakhir pencapaian investasi di Batam mengalami peningkatan yang signifikan.

Menurutnya, sepanjang periode Januari—Maret 2017, terdapat 11 izin prinsip investasi yang masuk di Batam. “Total nilainya mencapai US$51 juta,” ujarnya

kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Hatanto optimistis, realisasi investasi di pulau yang dikelolanya pada tahun ini bisa mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang menyentuh US$471 juta. "Mudah-mudahan pada tahun ini realisasinya bisa mencapai US$800 juta," tegasnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan Batam masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan di samping menghadapi tantangan kinerja dan rencana pengembangan Batam. "Persoalan yang mendasar adalah masalah SDM . Ketika saya masuk, saya langsung melakukan pembenahan pola pikir dan pola kerja PNS , dengan cara swasta sehingga sekarang kinerjanya lebih optimal," katanya.

Persoalan lainnya adalah banyaknya spekulan tanah dan makin tumbuhnya bangunan liar, lahan reklamasi, status hutan di atas hak pengelolaan lahan (HPL) BP Batam, kemudian tidak adanya data base lahan serta tidak adanya land management system.

Selama setahun terakhir, Hatanto melakukan pembenahan lahan tidur, menyelesaikan lahan bermasalah, membereskan persoalan lahan perkampungan tua dan mengoptimalkan lahan kavling siap bangun.

Dia juga menyinggung permasalahan yang terjadi di Batam saat ini yaitu adanya penilaian tentang dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota. "Sebenarnya kami sudah memiliki kewenangan masing-masing," jelasnya.

Soal investasi, BP Batam memiliki kewenangan untuk investasi asing, sedangkan investasi dalam negeri ditangani oleh Pemerintah Kota Batam.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Gusmardi Bustami mengatakan pihaknya akan menertibkan lahan-lahan yang terlantar dan belum terbangun di Batam. "Sudah ada beberapa yang kami tertibkan, nanti kami akan tertibkan semua," ujarnya.

Untuk perizinan, dia memprioritaskan kecepatan bagi para investor baru dengan program I23J yaitu izin investasi diselesaikan dalam waktu 3 jam. "Ada delapan jenis ini yang diberikan. Padahal dahlu itu perlu waktu 2—3 bulan."

Dia menjelaskan bahwa Program I23J diberikan untuk delapan jenis izin yaitu izin investasi, pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, SIUP, API-P, NPWP, NIK dan RPTKA/IMTA.

Selain itu investor yang sudah dapat delapan izin tersebut juga diberikan rekomendasi untuk dapat "jalur hijau". "Program ini sudah kami launching sejak bulan September tahun lalu. Sampai saat ini sudah enam perusahaan yang menggunakan program tersebut dengan nilai US$191 juta."

Investor juga mendapat program Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) pada empat kawasan Industri yaitu KI Kabil, KI Batamindo, KI Bintang dan KI West Point. "Program ini adalah yang pertama dilakukan di daerah. Sebelum program ini diluncurkan, investasi bisa memakan waktu 2—3 tahun."

Dengan anggaran Rp700 miliar per tahun yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, paparnya, BP Batam harus mengoptimalkan pendapatan dan menghemat biaya dengat ketat.

Pembangunan di Batam pada tahun lalu telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau hingga mencapai 5,03%. Pertumbuhan ini lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan.

Sementara itu, B.J. Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, mengusulkan agar Batam dapat menjadi Daerah Istimewa Ekonomi sehingga akan dipimpin oleh seorang gubernur yang langsung ditunjuk oleh Presiden.

Habibie yang pernah menjadi Kepala Badan Otorita Batam sejak 1971, menyampaikan hal itu dalam kunjungannya selama 3 hari di Batam pekan lalu. Namun ketika ditanyakan apakah Presiden Jokowi tahu akan ide tersebut, Habibie menjawab: "Saya tidak tahu apakah Presiden Jokowi tahu," katanya.

Habibie berjanji akan menyampaikan ide itu kepada Presiden Jokowi.

Dalam desain, nantinya Batam akan dipimpin seorang gubernur yang ditunjuk langsung dan diambil dari BP Batam.