batampos.co.id – Sebelum Presiden ketiga RI BJ Habibie membuka ke
publik soal rencana menjadikan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang)
sebagai provinsi khusus ekonomi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) ternyata sudah melakukan kajian mendalam.
”Benar, Kemenkumham sudah mengkaji ide provinsi khusus ini. Sudah ada
kajiannya. Bisa ditanya ke Pak Menteri Yasonna Laoly,” ujar Deputi II
Badan Pengusahaan (BP) Batam Junino Jahja, kepada Batam Pos, Jumat
(28/4/2017) di Turi Beach Resort Nongsa, Batam.
Pria yang pernah menjabat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan
Pengaduan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode
2004-2007 ini mengungkapkan, dari hasil kajian Kemenkumham itu, sangat
mungkin Barelang menjadi provinsi khusus. Dari aspek hukum maupun yang
lainnya memenuhi syarat.
Namun, Junino belum bisa membeberkan secara detail hasil kajian
Kemenkumham itu. Ia hanya memastikan kajian tersebut ada dan peluang
Barelang menjadi provinsi khusus sangat terbuka lebar.
Junino hanya mengatakan, salah satu isi kajian Kemenkumham itu
menyebutkan, nantinya tetap ada kelurahan-kelurahan dan
kecamatan-kecamatan yang akan melayani administrasi kependudukan di
provinsi khusus ini.
”Saya kira kajian itu sangat baik dan saya yakin ini menjadi solusi terbaik buat Batam,” katanya sambil tersenyum. Apakah ide ini bakal diterima Pemko Batam? ”Wallahualam, tapi ini ide terbaik,” ujar Junino.
Habibie mengatakan, provinsi khusus itu nantinya akan dipimpin
seorang gubernur yang berasal dari kalangan profesional dan ditunjuk
langsung. Habibie menyebut gubernur berasal dari BP Batam karena selain
diisi oleh sumberdaya manusia profesional, personel BP Batam juga
dinilai paling memahami visi masa depan Batam dan sejarah pembangunan
Batam. (nur/leo/rng)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar