Perizinan BP-Pemko Batam Disatukan, MenPAN-RB Sususn PP Pembagian Kewenangan

Selasa, 3 Januari 2017 (Sumber: Batam Pos)

batampos.co.id – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terus menggesa upaya penyatuan Badan Penanaman Modal (BPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Diharapkan, penyatuan dua BPM-PTSP ini akan mempermudah proses perizinan dan layanan publik.

“Rakyat jangan dibuat sulit lagi karena dualisme ini,” kata Menpan-RB Asman Abnur saat mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara, Sabtu (31/12/2016) malam.

Nantinya, semua pegawai BPM-PTSP BP-Pemko Batam akan mengenakan seragam yang sama. Mereka juga akan menempati gedung yang sama. Hanya saja, tetap ada pembagian kewenangan perizinan supaya tidak terjadi tumpang tindih.

“Masalah kewenangan perizinan, diurus di dapur masing-masing,” ungkapnya.

Asman berharap, penyatuan BPM-PTSP ini menjadi model untuk mempererat hubungan BP Batam dan Pemko Batam yang selama ini sering renggang.

Namun lebih dari itu, Kemenpan-RB juga saat ini tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai wilayah kewenangan dan wilayah kerja antara BP dan Pemko Batam. Targetnya, PP tersebut rampung tahun ini juga.

Selain kedua instansi pemerintah tersebut, kata Asman, pihaknya juga akan terus mendorong berbagai institusi publik untuk meningkatkan kualitas layanan. Misalnya Samsat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan benar-benar menggunakan sistem online pada tahun ini.

“Layanan Samsat akan pakai drive thru begitu juga dengna BPN. Sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengurus perizinan,” jelasnya.

Dalam kunjungannya ke KPP Pratama Batam Utara, Asman hanya ingin memberikan dukungan. Mengingat karyawan kantor pajak tersebut masih harus bekerja sampai tengah malam untuk mengurus Tax Amnesty (TA).

“Kantor pajak juga merupakan ujung tombak negara soal pendapatan. Loyalitas mereka harus diberikan apresiasi,” jelasnya sambil menikmati Kebab Turki bersama dengan karyawan kantor pajak.

Asman juga mengungkapkan TA di Indonesia sukses dan hampir mencapai target. Sebagai proyeksi tahun 2017, Kemenpan-RP menargetkan Indonesia masuk peringkat 40 besar untuk perizinan terbaik dunia. Saat ini Indonesia masih berada di peringkat 91. “Maka Presiden memberikan instruksi untuk segera memperbaiki pelayanan publik,” ujar Asman. 

Kementerian yang dipimpinnya juga ingin membenahi pelayanan publik yang hingga saat ini masih rawan dengan pungli. “Ekonomi Indonesia mulai tumbuh dengan baik. Sehingga untuk membantu pertumbuhannya, tidak akan ada lagi pungli di luar pungutan resmi,” tambahnya. (leo)