2017, BP Batam Benahi Pelabuhan Batuampar

Rabu, 4 Januari 2017 (Sumber: Batam Pos)




Kepala BP Batam Hatanto bersama Menkeu Sri Mulyani. Foto: Bp

batampos.co.id – Tahun 2017, Batam sudah harus mendapatkan arah pembangunan yang tepat. Masyarakat menuntut agar kedua institusi pemerintahan, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam menetapkan target yang harus dicapai.

Salah satu fokus yang diminta adalah agar segera membenahi infrastruktur terutama pelabuhan Batuampar yang masih dianggap sebelah mata oleh dunia internasional dan kalah bersaing dengan Singapura.

“Batam sebenarnya sudah memiliki senjata sakti yakni konsep Free Trade Zone (FTZ) dan pembebasan sejumlah pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh),” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Ibnu Halim, Senin (2/1/2017).

Menurut pria yang sudah malang melintang di dunia oil and gas ini, dengan segala senjata sakti yang dimilikinya, Batam seharusnya dapat meraup investasi sebesar 2 Miliar Dollar Amerika pertahun. Dan itu kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh pemegang regulasi di Batam yang punya kewenangan untuk menjalankannya.

“Namun, pada kenyataannya Batam hanya berada di posisi 17 untuk kota tujuan investasi di Indonesia hingga saat ini. Padahal kota lainnya tidak memiliki keistimewaan seperti di Batam,” jelasnya.

Ibnu kemudian menyarankan agar pemerintahan di Kota Batam jangan hanya menguras energinya untuk membereskan masalah lahan saja. Karena tujuan utama awal pembentukan kota Batam adalah sebagai kota investasi berbasis industri.

Ia sangat menyayangkan bahwa dunia industri mandek dan bahkan dunia properti yang tumbuh berkembang pesat. Namun, ditengah situasi ekonomi global yang tengah lesu, pasar properti pun menjadi taruhan karena menurunnya daya beli masyarakat pribumi.

“Kita sering marah karena banyak warga asing yang beli properti di Batam. Padahal kita itu sebenarnya marah atas ketidakmampuan kita sendiri,” ungkapnya.

Kelemahan lainnya yang ada di Batam adalah buruknya kualitas Pelabuhan Batuampar. Pelabuhan yang berada di tepi Selat Malaka ini bukan menjadi pilihan utama kapal-kapal yang lewat di selat strategis dunia ini.

“Perlu diakui bahwa kecepatan penanganan Handling di Singapura sangat bagus. Sedangkan di Batam, belum memiliki alat seperti itu,” jelasnya.

Bahkan untuk proses pemindahan kargo dari satu kapal ke kapal lainnya atau yang sering disebut dengan proses transhipment, pelabuhan Batuampar tidak memiliki peralatan yang lengkap.

“Mimpi untuk bersaing dengan Singapura sebenarnya masih jauh. Yang bisa kita lakukan dalam 10 atau 50 tahun kedepan adalah menjadi pendukung saja,” tambahnya.

Masih dengan Ibnu, sebenarnya Batam masih memiliki peluang jika mampu membangun terminal-terminal pengisian minyak. Pasalnya di Singapura sendiri, terminal minyak sudah banyak yang penuh dan harga minyak di Indonesia lebih murah dari Singapura.

“Ya poin-poin penting seperti itu sangat strategis. Kami tidak ingin pemerintah mengurus masalah lahan saja dan melupakan peran strategis pembangunan infrastruktur,” tambahnya.

Senada dengan Ibnu, Ketua Kadin Kepri, Achmad Makruf Maulana menyarankan agar pemerintah membenahi infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan.

“Tolong tingkatkan dan fasilitasi kembali bandara dan pelabuhan. Karena merupakan hal terpenting untuk menarik investor dan memperlancar kegiatan ekonomi,” ungkapnya.

Pemerintah juga harus memikirkan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan UKM mengingat peran sertanya dalam mempertahankan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998.

“Keseimbangan ekonomi harus menjadi perhatian. Jangan hanya memikirkan investor dari luar saja, tapi pikirkan juga UKM yang telah banyak berjasa menyelamatkan ekonomi Indonesia saat terpuruk,” ungkapnya.

Di tempat yang berbeda, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro juga angkat bicara terkait masa kepemimpinannya di instansi ini.

Banyak perisitiwa yang telah dialmi dimulai dari pertemuan dengan investor, kedatangan sejumlah menteri dan duta besar asing, meluncurkan program Izin Investasi 3 Jam (i23J dan yang paling membuat pusing adalah penolakan terhadap tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sehingga mendapat omelan dari Ketua Dewan Kawasan (DK), Darmin Nasution.

Untuk masalah UWTO, ia mengungkapkan sudah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk segera menaikkan tarif lahan karena sudah 20 tahun tidak berubah.

“Dan masalah lahan tidur dimana banyak orang tak bertanggungjawab yang menelantarkan pembangunannya sampai 28 tahun dan campur tangan dari pihak asing yang ingin menghambat pembangunan Batam,” jelasnya.

Untuk tahun 2017, BP Batam sudah mempersiapkan tiga rencana. Pertama, mengembangkan daerah pariwisata dan beragam kegiatan-kegiatan budaya di dalamnya.

Kedua membangun pelabuhan laut transit dengan konsep logistik dan teakhir membangun bandar udara Hang Nadim menjadi bandar udara Aerotropolis.(leo)