|
||||||||||||||
BATAM, BP Batam - Pembangunan jalan
dan batas kewenangan pengelolaan ROW jalan di Batam, masih terhambat
legalitas kewenangan dari BP Batam. Akibatnya, banyak perusahaan yang
memanfaatkan situasi tersebut dengan mendirikan bangunannya di atas ROW
jalan.
Salah satunya, bangunan kantor pemasaran Oxley Convention City yang berada persis di atas ROW jalan samping aspal, di seberang kawasan pertokoan Palm Spring, yang akan membangun apartemen mewah di Batam.
Menanggapi permintaan Walikota Batam M Rudi, yang menginginkan legalitas kewenangan membangun dan memanfaatkan ROW jalan tertentu dilepas BP Batam agar Pemko Batam dapat membangun guna kepentingan masyarakat umum, Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro berjanji akan mengadakan pertemuan dengan Walikota Batam terkiat hal tersebut.
"Akan dibahas dengan walikota untuk mengetahui ROW jalan mana yang dimaksud," kata Hartanto di Kepri Mall, Kamis (12/01/2017).
Dalam pertemuan dengan Walikota nanti, katanya, akan dipertanyakan jalur atau ROW jalan mana saja yang dianggap akan diserahkan kepada Pemko Batam. Karena hal ini sudah dibahas bersama Dewan Kawasan beberapa waktu lalu.
Hartanto pun berharap, untuk permasalahan ini tidak melihat pada sisi ROW jalan, namun pada isu dasarnya bahwa jalan-jalan yang besar itu adalah aset pemerintah.
"Karena pembangunan jalan itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Makanya dia jadi Barang Milik Negara (BMN). Jadi bukan milik BP Batam," tuturnya.
Menurutnya, kewenangan untuk dapat menyerahkan legalitas, sebagaimana diharapkan Pemko Batam, berada di Menteri Keuangan, bukan BP Batam. BP Batam, kata Hatanto, hanya sebagai pelaksana.
"Sehingga tata kelolanya ada di Kementerian Keuangan. Kalau mau diserahkan, harus atas persetujuan Kementerian Keuangan. Pemahaman tersebut harus didudukkan dengan benar terlebih dahulu," tuturnya.
Salah satunya, bangunan kantor pemasaran Oxley Convention City yang berada persis di atas ROW jalan samping aspal, di seberang kawasan pertokoan Palm Spring, yang akan membangun apartemen mewah di Batam.
Menanggapi permintaan Walikota Batam M Rudi, yang menginginkan legalitas kewenangan membangun dan memanfaatkan ROW jalan tertentu dilepas BP Batam agar Pemko Batam dapat membangun guna kepentingan masyarakat umum, Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro berjanji akan mengadakan pertemuan dengan Walikota Batam terkiat hal tersebut.
"Akan dibahas dengan walikota untuk mengetahui ROW jalan mana yang dimaksud," kata Hartanto di Kepri Mall, Kamis (12/01/2017).
Dalam pertemuan dengan Walikota nanti, katanya, akan dipertanyakan jalur atau ROW jalan mana saja yang dianggap akan diserahkan kepada Pemko Batam. Karena hal ini sudah dibahas bersama Dewan Kawasan beberapa waktu lalu.
Hartanto pun berharap, untuk permasalahan ini tidak melihat pada sisi ROW jalan, namun pada isu dasarnya bahwa jalan-jalan yang besar itu adalah aset pemerintah.
"Karena pembangunan jalan itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Makanya dia jadi Barang Milik Negara (BMN). Jadi bukan milik BP Batam," tuturnya.
Menurutnya, kewenangan untuk dapat menyerahkan legalitas, sebagaimana diharapkan Pemko Batam, berada di Menteri Keuangan, bukan BP Batam. BP Batam, kata Hatanto, hanya sebagai pelaksana.
"Sehingga tata kelolanya ada di Kementerian Keuangan. Kalau mau diserahkan, harus atas persetujuan Kementerian Keuangan. Pemahaman tersebut harus didudukkan dengan benar terlebih dahulu," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar