Senin, 16 September 2019 (Sumber: tribunnews.com)
Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA Akt menyerahkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kepala Satuan Pemeriksa Internal (SPI) BP Batam, Agung Presetya Adi mewakili Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018. Penghargaan WTP ini, sudah ketiga kalinya diterima BP Batam.
Penghargaan ini diserahkan langsung Wakil Menteri Keuangan RI, Prof Dr Mardiasmo MBA Akt dan diterima Kepala Satuan Pemeriksa Internal (SPI) BP Batam, Agung Presetya Adi mewakili Kepala BP Batam.
Penghargaan diterima saat kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/9).
Agung mengatakan, komitmen tinggi pimpinan BP Batam menjaga kualitas laporan keuangan instansi menjadi kesuksesan BP Batam meraih penghargaan WTP tiga tahun berturut-turut.
Agung juga mengapresiasi usaha pimpinan yang tanggap dalam menindaklanjuti temuan BPK di BP Batam.
"Penghargaan ini tidak lain buah dari komitmen pimpinan dan kerja sama dari seluruh pihak di BP Batam," kata Agung dalam rilis Humas BP Batam, Senin (16/9).
Ia meyakini, dengan dasar komitmen inilah akan timbul efek domino kepada unit-unit terkait, baik unit akuntansi maupun unit pelaporan.
Mereka bekerja keras untuk mengadakan pertanggungjawaban berupa pencatatan, pengikhtisaran, penglasifikasian, hingga terwujudnya laporan akuntansi.
"Arahan dari Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, ke depan para intansi pemerintahan diminta peralihan dari tangible asset menjadi intangible asset," ujarnya.
Artinya, dituntut ada kreatifitas, ide-ide, serta gebrakan-gebrakan di bidang SDM. Sehingga bisa lebih maju dan berani untuk meningkatkan performa instansi.
"Saat ini, laporan keuangan sifatnya masih historis. Jadi, kita butuh lebih daripada itu," ujarnya.
Dalam prosesnya, Agung menambahkan, BPK akan memeriksa catatan laporan keuangan yang menghasilkan opini dan catatan lain.
Adapun yang dimaksud dengan catatan lain, pertama, berupa pemeriksaan terhadap ketaatan.
Yaitu seberapa jauh entitas itu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adalah sistem pengendalian internal, yakni apabila sistem pengendalian internalnya juga baik, maka akan selaras dengan kualitas instansi terkait.
"Kita harapkan kerja keras ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak boleh lengah," kata Agung. (*/tribunbatam.id/dewi haryati)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar