WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam mendukung even even pariwisata yang ada di Kota Batam. Dan itu ditunjukan dengan MoU dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (21/3/2018) di Gedung BP Batam.
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk menargetkan, dalam upaya kerjasama mencari dan mempromosikan potensi pariwisata Batam itu, pihaknya berharap agar para calon investor kedepannya tidak hanya menganggap Batam sebagai destinasi wisata saja, tetapi juga sebagai rumah keduanya.
“Kenapa saya sampaikan seperti itu, karena sebenarnya potensi berinvestasi di Batam ini masih banyak. Rempang-Galang sendiri masih memiliki potensi untuk berinvestasi di bidang pariwisata maupun hotel dan resort. Jadi jangan hanya berlibur saja, tetapi juga harus bisa tinggal di sini,” ujarnya.
Jadi juga menilai apa yang saat ini sedang digodok oleh Kepala BP Batam beserta seluruh Deputi, merupakan langkah tepat dalam mengembalikan kondisi perekonomian di Batam.
“Pariwisata merupakan salah satu langkah cepat dalam mengembalikan kondisi semula. Tidak hanya akan melibatkan banyak pihak, pertumbuhan sektor industri pariwisata juga akan membuka banyak lowongan kerja karena membutuhkan banyak tenaga kerja,” lanjutnya.
Selain itu, sektor pariwisata sendiri dianggap dapat memacu adrenalin para pelaku pariwisata yang selama ini sudah ada di Batam.
“Untuk memacu ini kita perlu peran Pemerintah, ya kalo gak BP Batam dan Pemko Batam siapa lagi,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BP Batam Lukita Dinansyah Tuwo menyatakan, bahwa sesuai dengan keseragaman visi dan misi pengembalian kondisi perekonomian Batam, maka langkah cepat yang akan dilakukan oleh pihaknya adalah penyelesaian permasalahan lahan.
“Di musrembang tadi pak Walikota juga menyampaikan pariwisata menjadi salah satu langkah cepat memulihkan kondisi Batam. Tapi memang lahan masih menjadi kendala utama dalam hal ini, terutama pemanfaatan wilayah Rempang dan Galang,” paparnya.
Lukita sendiri mengakui bahwa kawasan Rempang dan Galang, masih memiliki keunikan yang perlu digali lagi.
“Oleh karena itu, saat ini Deputi III tidak bisa ikut dalam MoU ini karena ia sendiri lagi mengejar untuk penyelesaian permasalahan pemanfaatan lahan. Kami juga tidak bisa bertindak sendiri, karena masalah ini tengah dibahas di tingkat Kementrian,” tutupnya.
Sumber: btd.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar