Tertarik Layanan I23J, Peserta Diklat MA Kunjungi BP Batam

Jum'at, 7 Oktober 2016 (Sumber: Batam Pos)

 
Seorang warga negara asing sedang menunggu untuk mengurus administrasi dikator Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam, Kamis (6/10/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 30 peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkunjung ke BP Batam, Rabu (6/10/2016).

Kunjungan tersebut bertujuan dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jodi Windarsyah mengatakan tujuan kedatangannya ke BP Batam dilakukan sebagai bencmarking.

“BP Batam dinilai memiliki banyak inovasi atau terobosan dalam meningkatan kinerja terutama dalam hal inovasi pelayanan publik,” katanya.

Untuk memperoleh informasi tersebut para peserta yang terdiri dari pejabat MA pusat, pengadilan tingkat banding, Kumham, dan Kepolisian dibagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok yang mempelajari perubahan mindset kerja, kelompok yang mempelajari pendayagunaan kualitas pelayanan publik, dan kelompok yang mempelajari kualitas pelayanan.

Sementara itu, Karo Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam, Asep Lili Holilulloh menyambut baik kunjungan peserta diklat MA ke BP Batam sebagai pembelajaran bagi instansi atau daerah lainnya.

“Kami mengucapkan rasa syukur dimana BP Batam masih dipilih sebagai benchmarking oleh setiap instansi termasuk Mahkamah Agung,” ucapnya.

Asep menjelaskan BP Batam merupakan lembaga pemerintah non struktural dengan visi dan misi yang sama dengan pengusaha yakni menciptakan daya tarik Batam sebagai daerah investasi unggulan.

“Secara kelembagaan BP Batam adalah pemerintah namun secara keuangan BP Batam termasuk BLU dimana mengoptimalkan pelayanan optimal pada lahan, rumah sakit, pelabuhan, dan bandara,” jelasnya.

Jenny Huturuk salah satu peserta diklat menyatakan tertarik salah satu program pelayanan publik dari BP Batam yakni izin investasi tiga jam (i23j).

Menanggapi hal tersebut, Kasubdit Promosi BP Batam, Wildan Arief menjelaskan inovasi pelayanan publik sudah diatur pada UU no 25 tahun 2009.

Terkait penerapan sistem i23j di BP Batam, merupakan produk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Wildan menjelaskan i23j diberlakukan khusus bagi investasi asing (PMA) dengan syarat minimal 50 milyar atau menyerap 300 orang pekerja dengan menyiapakan 8 izin selama 3 jam diantaranya izin investasi, akta perusahaan, NPWP, TDP, RPTKA, IMTA, API-P, dan NIK.

“Setelah menggunakan program i23j dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni KILK, investasi langsung konstruksi pada kawasan indsutri di Batam yang sebelumnya telah dilakukan MoU disetiap instansi terkait,” katanya.

Selain program pengurusan investasi, BP Batam juga telah menerapkan sistem secara elektronik diantaranya sistem informasi keluar masuk barang (SIKMB), dan Sistem Pengelolaan Jasa Kepelabuhanan. (leo)