Batam (Antara Kepri) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan
DPRD Kepulauan Riau Asmin Patros mengatakan status Kawasan Ekonomi
Khusus Batam diharapkan mampu meningkatkan nilai jual investasi wilayah
tersebut.
"Kawasan khusus seharusnya memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pemberian fasilitas khusus pada daerah-daerah tertentu di Indonesia adalah upaya percepatan pertumbuhan ekonomi," kata Asmin yang juga anggota Kadin Kepulauan Riau, di Batam, Senin.
Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Nusantara Kepulauan Riau untuk optimalisasi pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.
Pertumbuhan ekonomi Batam, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kondisi tersebut tentunya perlu disambut baik semua kalangan.
Untuk mencapai peningkatan lebih tinggi lagi, kata Asmin, upaya mengerakkan mesin BP Batam untuk meningkatkan pelayana umum perlu digesa.
"Kami berharap, BP Batam sebagai leading sector, pengelolaan investasi Batam dapat segera berbenah dan meningkatkan layanan umum, dalam memberikan kenyamanan investasi, terutama pengurusan izin Pembukaan Lahan (PL)," kata Asmin.
Deputi IV Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam Purba Robert Sianipar mengatakan bahwa pembangunan Batam dalam sejarahnya sebagai jembatan untuk eksplorasi minyak lepas pantai Indonesia. Kemudian berlanjut melalui Keputusan Presiden dan Undang-undang menjadikan Batam sebagai kawasan berikat ataupun kawasan bebas.
"Upaya pemerintahan menaikkan status pengelolaan Batam sebagai kawasan bebas, adalah untuk menyiapkan Batam sebagai lokomotif ekonomi. Batam memiliki posisi yang strategis," kata Purba.
Pengembangan investasi Batam merupakan komitmen dari pemerintah pusat. Pada periode 1990 komitmen pemerintah ini terlihat dari dibukanya kawasan industri pertama di Batam yakni Batamindo.
"Tiongkok dan Malaysia telah maju dalam menerapkan kawasan khusus, padahal dahulunya mereka belajar dari Batam. Tiongkok dan Malaysia belajar konsep-konsep pembangunan ekonomi dari Batam," kata Purba.
Pemerintah pusat melalui kementerian ekonomi memandang konsep FTZ yang diterapkan di Kota Batam tidak berhasil meningkatkan pertumbuhan seperti diinginkan. Sehingga menerapkan konsep baru guna membenahi Kota Batam melalui Kawasan Ekonomi Khusus.
Kegiatan dalam bentuk FGD ini dihadiri sebanyak 140 mahasiswa yang ada di Batam.(Antara)
"Kawasan khusus seharusnya memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pemberian fasilitas khusus pada daerah-daerah tertentu di Indonesia adalah upaya percepatan pertumbuhan ekonomi," kata Asmin yang juga anggota Kadin Kepulauan Riau, di Batam, Senin.
Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Nusantara Kepulauan Riau untuk optimalisasi pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.
Pertumbuhan ekonomi Batam, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kondisi tersebut tentunya perlu disambut baik semua kalangan.
Untuk mencapai peningkatan lebih tinggi lagi, kata Asmin, upaya mengerakkan mesin BP Batam untuk meningkatkan pelayana umum perlu digesa.
"Kami berharap, BP Batam sebagai leading sector, pengelolaan investasi Batam dapat segera berbenah dan meningkatkan layanan umum, dalam memberikan kenyamanan investasi, terutama pengurusan izin Pembukaan Lahan (PL)," kata Asmin.
Deputi IV Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam Purba Robert Sianipar mengatakan bahwa pembangunan Batam dalam sejarahnya sebagai jembatan untuk eksplorasi minyak lepas pantai Indonesia. Kemudian berlanjut melalui Keputusan Presiden dan Undang-undang menjadikan Batam sebagai kawasan berikat ataupun kawasan bebas.
"Upaya pemerintahan menaikkan status pengelolaan Batam sebagai kawasan bebas, adalah untuk menyiapkan Batam sebagai lokomotif ekonomi. Batam memiliki posisi yang strategis," kata Purba.
Pengembangan investasi Batam merupakan komitmen dari pemerintah pusat. Pada periode 1990 komitmen pemerintah ini terlihat dari dibukanya kawasan industri pertama di Batam yakni Batamindo.
"Tiongkok dan Malaysia telah maju dalam menerapkan kawasan khusus, padahal dahulunya mereka belajar dari Batam. Tiongkok dan Malaysia belajar konsep-konsep pembangunan ekonomi dari Batam," kata Purba.
Pemerintah pusat melalui kementerian ekonomi memandang konsep FTZ yang diterapkan di Kota Batam tidak berhasil meningkatkan pertumbuhan seperti diinginkan. Sehingga menerapkan konsep baru guna membenahi Kota Batam melalui Kawasan Ekonomi Khusus.
Kegiatan dalam bentuk FGD ini dihadiri sebanyak 140 mahasiswa yang ada di Batam.(Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar