|
||||||||||||||
BATAM, BP Batam -
Dalam kunjungan kerjanya meninjau Pulau Nipah yang akan dijadikan
Kawasan Ekonomi Khusus, Kamis (2/2/2017), Menteri Koordinator
Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), menyempatkan diri
berdialog dengan para pengusaha Batam.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang VVIP Bandar Udara Hang Nadim itu, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mengundang 24 perusahaan asing yang bergerak di industri kemaritiman, seperti Shipyard, Oil and Gas Supporting Industry, Fabrication and Offshore Products, untuk berdialog langsung dengan Menko LBP, menyampaikan permasalahan, masukan maupun saran untuk perbaikan dan percepatan usaha di bidang kemaritiman.
Didampingi Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro dan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, LBP dengan lugas menjawab segala permasalahan yang disampaikan dan mencari penyelesaian dalam waktu dekat. Sehingga investasi dapat tetap berjalan dan tidak terhambat.
Beberapa permasalahan yang disampaikan para pengusaha adalah, yakni biaya logistik yang tinggi untuk shipment dari Batam ke Singapura, permasalahan tingginya pajak yang dikenakan apabila perusahaan di Batam akan menjual produk mereka di kawasan Indonesia lainnya, tarif listrik di kawasan industri yang harus mendapatkan persetujuan DPRD dan Gubernur, sampai dengan permasalahan berbelitnya birokrasi pengurusan izin perkapalan di Dinas Perhubungan.
Ketua Batam Shipyard Offsore Association (BSOA), Aarwo Edhie, juga berkesempatan menyampaikan langsung dampak pemberlakuan deposito bagi tambat labuh kapal, yang menurutnya membuat klien mereka tidak jadi memilih Batam.
Hal ini langsung ditanggapi secara serius oleh Hatanto, yang juga menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya ada sekitar 40.000 ribu kapal tanpa SIB di Batam yang merupakan potential lost bagi pendapatan Batam itu sendiri.
"Hal inilah yang membuat BP Batam harus melakukan perbaikan dalam sistem kepelabuhanan. "Saya rasa kita harus bahas ini lebih detail dan berikan bukti ada investasi yang tidak jadi ke Batam karena kebijakan kami. Saya serius ingin lebih menggali isu ini, agar dapat diselesaikan dengan baik," ujar Hatanto.
Pertemuan selama 1 jam yang begitu interaktif antara Menko LBP dan pejabat pemerintahan lainnya, dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti Bredero Shaw, Mc Dermott, GE Oil and Gas, Sumitomo Wiring dan Yokohama.
Pengusaha sangat menyambut baik niat pemerintah pusat yang terus melakukan perbaikan, sehingga investasi di Batam khususnya, dapat terus meningkat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang VVIP Bandar Udara Hang Nadim itu, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mengundang 24 perusahaan asing yang bergerak di industri kemaritiman, seperti Shipyard, Oil and Gas Supporting Industry, Fabrication and Offshore Products, untuk berdialog langsung dengan Menko LBP, menyampaikan permasalahan, masukan maupun saran untuk perbaikan dan percepatan usaha di bidang kemaritiman.
Didampingi Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro dan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, LBP dengan lugas menjawab segala permasalahan yang disampaikan dan mencari penyelesaian dalam waktu dekat. Sehingga investasi dapat tetap berjalan dan tidak terhambat.
Beberapa permasalahan yang disampaikan para pengusaha adalah, yakni biaya logistik yang tinggi untuk shipment dari Batam ke Singapura, permasalahan tingginya pajak yang dikenakan apabila perusahaan di Batam akan menjual produk mereka di kawasan Indonesia lainnya, tarif listrik di kawasan industri yang harus mendapatkan persetujuan DPRD dan Gubernur, sampai dengan permasalahan berbelitnya birokrasi pengurusan izin perkapalan di Dinas Perhubungan.
Ketua Batam Shipyard Offsore Association (BSOA), Aarwo Edhie, juga berkesempatan menyampaikan langsung dampak pemberlakuan deposito bagi tambat labuh kapal, yang menurutnya membuat klien mereka tidak jadi memilih Batam.
Hal ini langsung ditanggapi secara serius oleh Hatanto, yang juga menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya ada sekitar 40.000 ribu kapal tanpa SIB di Batam yang merupakan potential lost bagi pendapatan Batam itu sendiri.
"Hal inilah yang membuat BP Batam harus melakukan perbaikan dalam sistem kepelabuhanan. "Saya rasa kita harus bahas ini lebih detail dan berikan bukti ada investasi yang tidak jadi ke Batam karena kebijakan kami. Saya serius ingin lebih menggali isu ini, agar dapat diselesaikan dengan baik," ujar Hatanto.
Pertemuan selama 1 jam yang begitu interaktif antara Menko LBP dan pejabat pemerintahan lainnya, dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti Bredero Shaw, Mc Dermott, GE Oil and Gas, Sumitomo Wiring dan Yokohama.
Pengusaha sangat menyambut baik niat pemerintah pusat yang terus melakukan perbaikan, sehingga investasi di Batam khususnya, dapat terus meningkat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar