BP Data Ulang Pemanfaatan Lahan

Kamis, 5 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan pendataan pemanfaatan lahan khususnya untuk kepentingan agribisnis. Lokasi pendataan pemanfaatan lahan dilakukan di Sei Temiang Sekupang, Batam. Reinventarisasi dimulai 4-12 September 2013.

Soal SK Menhut Abal-abal, BP Batam Akan Surati @SBYudhoyono

Kamis 05 September 2013  ( sumber : Posmetro Batam )

Demo Warga Batu Aji Tanyakan Soal Hutan Lindung

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam tengah menyiapkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berisi permintaan peninjauan kembali Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 463/Menhut-II/2013 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Jalan Tol Batam Tunggu Keppres

 Rabu 04 September 2013  ( sumber : Posmetro Batam )

BATAM, METRO: Rencana pembangunan jalan tol yang diprogramkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, ternyata tak diketahui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Armida Alisjahbana. Itu terungkap saat dia mengunjungi kantor BP Batam, Senin (2/9).

Ayo! Lawan SK Menteri Kehutanan Tentang Kawasan Hutan Lindung Batam

Rabu, 04 September 2013  ( sumber : Posmetro Batam )

BATAM, METRO:  Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/MENHUT-II/2013 yang salah satu butirnya mengubah 1.834 hektar lahan bukan hutan menjadi kawasan hutan, terus menuai polemik. Bahkan, tidak hanya di kalangan pengusaha, masyarakat umum pun resah.

BP Batam Data Ulang Pemanfaat Lahan Agribisnis

Kamis, 05 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

BATAM CENTRE (HK ) - Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam akan mendata ulang sejauh mana pemanfaatkan lahan untuk kepentingan agribisnis di kawasan Sei Temiang. Dalam proses pendataan yang dimulai tanggal 3-12 September itu, petugas mereinventarisasi pemanfaatan lahan agribisnis.

Kinerja BP Batam Dinilai Abal-abal

Rabu, 04 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

Penegak Hukum Didesak Turun Tangan

BATAM CENTRE (HK) - Koordinator LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Kepri, Agus Fajri  mendesak penegak hukum turun tangan mengusut kasus hutan lindung di Batam. Sebab, dalam kasus tersebut sudah ada unsur penipuan.

" Penegak hukum harus menelusuri mengapa ini bisa terjadi. Karena dari kronologis kejadian,  terdapat unsur penipuan," kata Agus yang ditemui, kemarin.

Bappenas Fokus Kembangkan Shipyard dan Pelabuhan Tapi Ogah Sikapi Status Hutan Lindung di Batam

Senin, 2 September 2013  ( sumber : Batam Pos )

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas RI Armida Alisjahbana berkunjung ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, pagi tadi(2/9). Ia ke Batam untuk melihat potensi pengembangan industri perkapalan dan pelabuhan di Batam.

Pusat Fokus FTZ Batam

Selasa, 03 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

Menteri PPN Kunjungi Batam

BATAM (HK)- Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (free trade zone/FTZ) Batam, diakui Pemerintah Pusat sebagai daerah yang paling diminati investor bila dibandingkan FTZ Bintan dan Karimun. Karena alasan itulah Pusat hingga kini lebih fokus membangun infrastruktur di Batam.

Bos SCI Melarikian Diri BP Batam Dicueki Dubes Jepang

Minggu, 1 September 2013  ( sumber : Tribun Batam )

Tribunnewsbatam.com/Muhamad Munirul Ikhwan

Ir Dwi Djoko Wiwoho, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam

 

 

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria Silitonga 

 BATAM, TRIBUN - BP Batam akan menemui Konsulat Jenderal Jepang di Medan soal kaburnya bos PT Sun Sun Creation Indonesia (SCI). Sebelumnya, surat BP Batam ke Dubes Jepang tidak mendapat tanggapan.

Direktur Humas dan PTSP BP Batam, Ir Dwi Djoko Wiwoho, berharap Konjen bisa memfasilitasi pertemuan BP Batam dengan pihak SCI di Jepang.

Kemelut Hutan Lindung Batam Sertifikat Rumah Bisa Diagunkan ke Bank

Minggu, 1 September 2013  ( sumber : Tribun Batam )

 

Tribunnewsbatam.com/Dinas KP2K Batam/Zabur Anjasfianto

Keterangan gambar berdasarkan SK Menhut No 725/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 diklasifikasikan warna biru (hutan lindung), warna hijau (hutan taman wisata), dan warna pink beralih fungsi: TWA Mukakuning, Bukit Tiban, Batuampar I, Batuampar II, dan Batuampar III 

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria Silitonga 

 

BATAM, TRIBUN - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kepri segera mengatur jadwal pertemuan antara Gubernur Kepri HM Sani dengan seluruh Kepala Perwakilan bank bank se-Provinsi Kepri.Itu sehubungan dengan keinginan Sani agar pihak bank tetap menerima sertifikat rumah maupun property lainnya sebagai jaminan pinjaman.