Hanya 30 Persen Naker Dilindungi UU

By Editor

– 11 November 2010Posted in: Metropolis
(sumber Batam Pos,versi asli)

JODOH (BP) – Perlindungan tenaga kerja di Indonesia hingga saat ini masih memprihatinkan. Buktinya, dari 107,4 juta tenaga kerja (naker) hanya sekitar 30 persen yang dilindungi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

Angka statistik ini kata staf ahli Menko Perekonomian Bidang Ketenagakerjaan Arifin Habibie, bagi sebuah negara seperti Indonesia sangat membahayakan.

Untuk itu, pemerintah harus melakukan tindakan kongkrit menekan angka tersebut agar presentase tenaga kerja di sektor formal yang nota bene dilindungi oleh undang-undang.

Ini data hasil sensus ekonomi nasional (susenas) Februari lalu. Hanya ada 30 persen tenaga kerja di Indonesia yang dilindungi undang-undang,” kata Habibie di sela-sela workshop dengan tema road map sistem ketenagakerjaan nasional Kementerian Ekonomi di Hotel Planet Holiday, Jodoh Selasa (9/11).

Masih kata Habibie, mereka yang dilindungi UU dalam hal ini UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2008 itu adalah tenaga kerja formal yang bekerja di sektor pertanian, industri, kontruksi, dan perdagangan dan lainnya. (spt)

Hukuman Nursetiajid Berkurang Enam Bulan

(sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribun Batam - Rabu, 10 November 2010 21:06 WIB

tribunnews batam / istimewa /ant

Nursetiajid Tersangka Korupsi Damkar

Laporan Zabur Anjasfianto, wartawan tribunnnewsbatam

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM -Pengadilan Tinggi (PT) Riau akhirnya menjatuhi vonis dua tahun kepada Nursetiadjid terdakwa korupsi pengadaan mobil pemadaman kebakaran (damkar) Otorita Batam (OB) dalam banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasihat Hukum (PH) terdakwa itu sendiri yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Batam beberapa waktu lalu.

BADAN PENGUSAHAAN FTZ HARUS AWASI GULA IMPOR

Tanjungpinang, 10/11 (ANTARA) - Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau meminta Badan Pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun harus meningkatkan pengawasan jika kebijakan impor gula diberlakukan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Rudy Chua, Rabu, mengatakan, kebijakan impor gula di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) telah beberapa kali dilaksanakan, namun kurang membantu masyarakat, karena harganya sama seperti harga gula yang dijual di daerah lainnya.

"DPRD Kepri pernah memberi peringatan kepada Badan Pengusahaan FTZ yang dinilai lemah dalam mengawasi harga gula impor. Seharusnya itu tidak terjadi lagi jika kebijakan impor gula kembali dilaksanakan," ujarnya.

Rudy yang juga Dewan Kehormatan Apindo Kepri mendukung kebijakan impor gula, sepanjang itu dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Harga gula impor harus ditetapkan oleh Badan Pengusahaan FTZ sehingga tidak sama atau pun lebih mahal dari harga gula yang dijual di daerah lainnya.

Harga gula impor harus lebih murah dibanding gula yang dijual di daerah lainnya, karena importir mendapat fasilitas FTZ yaitu pembebasan pajak sebesar 10 persen.

"Jangan serahkan harga gula impor kepada importir atau pun pelaku pasar, karena berpotensi merugikan masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Riau (Disperindag) Syed Muhamad Taufik, mengatakan, izin impor gula telah diajukan kepada pemerintah pusat.

"Impor gula untuk persediaan yang dapat menghindarkan Kepri dari pengaruh kenaikan harga gula nasional," ungkap Syed.

Persediaan gula yang mencukupi juga sebagai upaya antisipasi terjadinya kelangkaan komoditas yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Kelangkaan gula juga dapat menyebabkan kenaikan harga.

Berdasarkan hasil laporan harian yang disampaikan tim pemantau persediaan dan harga sembako yang dibentuk Disperindag Kepri, harga dan persediaan gula masih stabil. Namun potensi terjadinya kenaikan harga gula cukup besar, karena itu pemerintah harus mengantisipasinya, salah satunya dengan cara mempersiapkan gula sesuai dengan kebuhuhan masyarakat Kepri.

"Negara penghasil gula yang akan mengimpor gula di Kepri belum diputuskan. Kemungkinan pekan depan akan diputuskan dalam rapat," ujarnya.

Saat ini, kata dia, harga gula yang dijual pedagang di Kepri Rp9.500-Rp10.000 per kg, lebih murah dibanding gula yang dijual di Pulau Jawa. Kondisi itu merupakan hal yang wajar, terutama bagi daerah yang ditetapkan sebagai FTZ.

"Wajar harga gula di FTZ lebih murah 10 persen dibanding daerah lainnya karena importir tidak dikenakan pajak," ungkapnya.

(T.KR-NP/B/M012/M012) 10-11-2010 17:32:40 NNNN

Copyright © ANTARA

IBM : Teknologi IT Kunci Sukses Hadapi Persaingan Global

Tribun Batam - Selasa, 9 November 2010 18:32 WIB

|

( sumber Tribun Batam,versi asli)
TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Ketatnya kompetisi antar perusahaan dan semakin meningkatnya kompleksitas bisnis membuat teknologi informasi merupakan bagian penting bagi perusahaan untuk dapat berkompetisi.

Hal itu tertuang dalam seminar Optimizing IT Infrastructure Support Business Growth yang diselengarakan IBM Indonesia bekerjasama dengan PT 3D Tech, Selasa (9/11), di Novotel Batam. Pentingnya seminat ini, hadir belasan perwakilan dan praktisi dan profesional IT.

Menurut Roy Simangunsong selaku Mid Market dan Geo Expansion Leader IBM Indonesia, berbicara mengenai perusahaan akan menyentuh tiga hal penting yaitu pertumbuhan, efisiensi dan inovasi.

"Ketiga hal tersebut merupakan pilar penting untuk dapat berkompetisi. Informasi teknologi merupakan kunci sukses memenangkan kompetisi," ujarnya kepada tribun.

Roy melanjutkan mengapa Informasi Teknologi (IT) merupakan kunci, karena dengan menguasai teknologi perusahan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien. Misalnya saja dalam dunia perhotelan.

"Salah satu hotel di Singapura menggunakan chip-chip komputer yang telah di integrasikan pada boks listrik. Chip tersebut dapat memantau apakah dalam suatu ruangan, aliran listrik sudah efisien atau boros. Hal ini tentunya akan berpengaruh besar untuk mengurangi cost listrik," terangnya.

" IT bukan lagi suatu cost bagi perusahaan. Namun dengan IT akan tercipta efisiensi sehingga tercipta perusahaan yang inteligent,"jelasnya.

Dalam seminar ini IBM memberikan solusi yang dapat membantu perusahaan memenangkan kompetisi tersebut. Baik itu berupa software atau aplikasi, hardware dan jasa.

Seminar ini dikuti dengan antusias para peserta seminar yang rata-rata bekerja di perusahaan. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan agar mereka dapat mengerti solusi yang diberikan oleh IBM. Seminar ini membuka cakrawala baru bagi peserta seminar, salah satunya adalah Yudy. Pria yang bekerja sebagai IT di Universitas Internasional Batam menuturkan sebagai orang IT harus update.

"Solusi yang ditawarkan IBM membuka cakrawala baru saya. Seminar ini memberikan saya ide untuk IT di tempat saya bekerja,"ujarnya.

Menurut Donal Panghiutan selaku direktur 3D Tech, seminar ini akan terus dilakukan agar untuk mensosialisasikan penting solusi IT bagi perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia global.

"Dengan IT perusahaan dapat mengurangi cost, meningkat service dan dapat memanejemen resiko. Siapa yang menguasai IT merupakan pemenang dalam persaingan global. ," tutupnya.

Pembahasan UMK Diprediksi Molor

by (sumber Batam Pos,versi asli)

putut

– 10 November 2010Posted in: Metropolis

BATAM CENTRE (BP) - Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang diprediksi lima kali pembahasan, tampaknya molor. Pasalnya, sampai pembahasan keempat, Selasa (9/11), masih ada selisih paham antara pengusaha dengan pekerja dalam angka sewa rumah.

Tim dari Pemko Batam, pengusaha dan pekerja telah melakukan survey untuk menentukan nilai KHL pada Juli-Oktober 2010. Hasil survey tersebut yakni nilai KHL sebesar Rp1.288. 906.

Anggota dewan pengupahan dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Batam, Masmur Siahaan mengatakan salah satu hal yang membuat mandegnya pembahasan UMK ini adalah nilai KHL yang belum ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, yakni indikator sewa rumah.

Sementara indikatror lainnya, secara umum telah disepakati baik oleh pekerja maupun pengusaha.

Masmur mengatakan, pengusaha berpatokan, pemerintah menyediakan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di mana satu kamar bisa diisi empat orang.

”Sementara jumlah rusunawa di Batam ini hanya mampu menampung 7-15 persen jumlah pekerja di Batam,” katanya saat ditemui selepas pembahasan UMK di kantor Wali Kota Batam.

Menurut pekerja, rusunawa tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan nilai sewa rumah. “Memang, rusnunawa kita akomodir, namun kita juga sampaikan pada Pemko dan pengusaha, ruko dan kontrakan yang juga dipakai tinggal oleh pekerja juga harus diakomodir. Ada perbedaan angka sewa rumah. Menurut pekerja Rp236 ribu, sementara versi pengusaha Rp80 ribu,” jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan pembahasan UMK yang keempat masih membahas seputar indikator UMK, yakni KHL. Namun belum ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

“Kita belum bicara ke angka. Masih konsolidasi,” katanya.

Pemko menargetkan pembahasan UMK sebanyak lima kali. Menurut Rudi, pada pembahasan kelima, Senin (15/11) mendatang akan masuk ke pembahasan angka. “Kalau tidak selesai kan bisa ditambah menjadi enam atau tujuh kali,” ujar Rudi terkait kemungkinan molornya pembahasan UMK.

Mantan Kabag Humas Pemko Batam ini mengatakan, aturan perundang-undangan menyebutkan 40 hari sebelum tanggal 1 Januari tahun selanjutnya, UMK harus disampaikan ke Wali Kota Batam untuk dibuat surat keputusan. Artinya, tanggal 20 November mendatang merupakan batas akhir pembahasan UMK.

“Kita harapkan pembahasan UMK selesai di tingkat Dewan Pengupahan Kota Batam dan tidak terjadi deadlock seperti tahun sebelumnya,” kata Rudi. (vie)

Semen Drainase untuk Hindari Banjir

By (sumber Batam Pos,versi asli)

putut

– 10 November 2010Posted in: Metropolis

SEIBEDUK (BP) – Sistem drainase (saluran air) di sepanjang Jalan S Parman Kecamatan Seibeduk relatif buruk. Akibatnya, beberapa ruas jalan masuk ke daerah tersebut kerap tergenang air ketika hujan.

Meski hujan sebentar di kawasan ini, namun sudah menyebabkan jalanan jadi becek dan berlumpur. Apalagi kalau hujan lebat, pasti banjir. Genangan air dan lumpur ini berpotensi memicu terjadinya kecelakaan bagi pengendara sepeda motor dan mobil. ”Ini terjadi karena sistem drainasenya belum dibuat dengan baik. Sejak saya jadi sopir jurusan Mukakuning dan Mangsang, jalan ini tidak pernah berubah, tetap becek meski hujan sedikit saja,”ujar Darwis, sopir carry Mukakuning-Mangsang, Selasa (9/11).

Puryanto, warga di Perumahan Puriagung Mangsang menuturkan, meski warga sekitar sudah membuat saluran air, tapi sampai sekarang belum disemen. Akibatnya, galian itu kembali tertutup tanah dan rumput yang tumbuh. Sebenarnya jalan tadi tidak akan tergenang air asalkan drainasenya dibuat dengan baik dan berfungsi normal.

”Banjir dan becek bisa dihindari kalau drainasenya normal. Karena memang jalan ini lumayan tinggi dan drainase yang sudah digali ini sangat pas untuk menampung air hujan. Masalahnya, drainase yang ada tersumbat oleh tanah,” sesal Puryanto.

Di kawasan tesebut, ada drainase yang sudah dibangun tapi dibiarkan tak terurus. Tumbuhan, rumput, dan sampah memenuhi isi drainase tersebut.

Akibatnya drainase itu tak mengalirkan air dengan baik. ”Belum juga hujan turun, air sudah penuh di jalan. Apalagi kalau datang hujan. Ya jelas banjirlah,” tukas Karnita warga Perumahan Bidaayu. Meski begitu, warga tetap meminta agar Pemko Batam segera membenahi sistem saluran pembuangan air, agar ancaman banjir di musim hujan ini bisa dihindari. (cr2)

Bapedal Akan Panggil Manajemen Harmoni

Selasa, 09 November 2010 09:32 (sumber Haluan Kepri,versi asli)

BATAM CENTRE- Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam Dendi Purnomo mengatakan, timnya sudah selesai menguji sampel limbah Hotel Harmoni. Dari kesimpulan awal, sebagian limbah hotel tersebut dinyatakan berdampak buruk pada kesehatan manusia. Untuk itu, Bapedal akan memanggil manajemen Hotel Harmoni.
"Ada sampel limbah setelah di uji ternyata di atas ambang batas, sehingga Bapedal perlu melakukan klarifikasi sebelum menjatuhkan sanksi.
Pokoknya, kita akan panggil manajemen Hotel Harmoni untuk mempertanggungjawabkan masalah pembuangan limbah ke drainase umum itu. Standarnya, hotel harus ada tempat pembuangan limbah sementara sebelum dibuang ke drainase umum," ujar Dendi, Senin (8/11).

Ia menambahkan, Bapedal sudah menyiapkan berbagai teguran tertulis kepada Hotel Harmoni. Kapan pemanggilan manajemen Hotel Harmoni tersebut, Dendi menjawab secepatnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Batam sidak ke Hotel Harmoni pada Kamis (14/10) lalu. Anggota Dewan yang ikut sidak itu adalah Ketua Komisi I Basri Harun, Helmy Hemilton dan Eddi C Lumawie. Wakil rakyat tersebut sidak ke Hotel Harmoni setelah menerima laporan warga yang menyebutkan Hotel Harmoni membuang limbahnya sembarangan.

Dari hasi sidak, Dewan akhirnya mendapati Hotel Harmoni memang tidak memiliki instalasi pengelolaan limbah (IPAL).

"Ternyata laporan warga benar, Hotel Harmoni tidak punya intalasi pengolahan limbah. Itu artinya, sejak 14 tahun beroperasi Hotel Harmoni ini membuang limbahnya sembarangan atau langsung ke drainase, itu berbahaya," kata Helmy Hemilton saat melakukan sidak.

Helmy menyayangkan ketidakpedulian manajemen Hotel Harmoni terhadap limbah hotel yang dibuangnya tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Dengan faktor kesengajaan yang dilakukan, Hotel Harmoni, sambung Helmy, telah melanggar UU Lingkungan Hidup (LH) Nomor 29 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. (hk/rl)

Nada Usung Reformasi Pelabuhan

By putut

– 8 November 2010 (sumber Batam pos,versi asli)

BATAM CENTRE (BP) – Nada Faza Soraya kembali mengemban Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, dalam musyawarah kota Sabtu (6/11) di Hotel Vista.

Nada mengungkapkan, sejumlah program penting dalam menumbuhkan perekonomian Batam bakal dijalankannya. Antara lain reformasi pelabuhan dan penguatan sektor riil khususnya bidang usaha kecil dan menengah (UKM).

”Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan seluruh anggota Kadin yang memberi amanah, sehingga bisa terpilih kembali jadi Ketua Kadin Batam. Ke depan, saya bersama anggota Kadin Batam lainnya akan memberikan perhatian pada reformasi pelabuhan dan penguatan UKM,” kata Nada kepada Batam Pos, Minggu (7/11).

Reformasi pelabuhan, kata calon Wali Kota Batam itu memegang peran sangat penting dan strategis. Apalagi, jika dikaitkan dengan status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/ FTZ)
Menurutnya, status FTZ Batam belum sepenuhnya berjalan maksimal. Termasuk, implementasi kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

”Implementasi FTZ yang sesuai aturan perundang-undangan itu yang harus kita perjuangkan,” katanya. Sejauh ini, Nada mengaku Sejumlah kendala masih dihadapi dunia usaha, dalam menggairahkan perekonomian di Batam.

”Seperti sudah dapat status, tapi belum 100 persen. Salah satu kendalanya revisi PP 02/2009,” tambahnya.

Untuk memperjuangkan agar implementasi FTZ BBK bisa berjalan sesuai aturan, kata Nada tidak cukup hanya dilakukan oleh pelaku usaha, masyarakat semata.

”Namun visi pembangunan ekonomi harus dijalankan secara simultan oleh stakeholder sesuai peran mereka. Termasuk, tentu saja peran Pemko Batam dan Pemprov Kepri,” urainya.
Ia juga menekankan agar stakeholder yang berasal dari instansi pemerintah agar jangan menggunakan aturan main mereka sendiri-sendiri. ”Apalagi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan FTZ BBK, tidak boleh lagi menggunakan Undang-Undang sendiri-sendiri. Aturan yang dipakai semuanya harus bertujuan agar implementasi FTZ bisa berjalan baik,” ujarnya. (hda)

Warga Pulau Akar Demo Proyek Dam Tembesi Lagi

(sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribun Batam - Rabu, 3 November 2010 13:02 WIB

|

tribunnews batam / istimewa

Demo warga Pulau Akar atas Proyek Dam Tembesi

Laporan ucu Rahman, wartawan Tribunnews Batam

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Warga Pulau Akar, Batam, tak pernah berhenti berjuang. Mereka menggelar aksi demo hingga keenam kalinya, Rabu (3/11/2010) ini.. Mereka menuntut penghentian pengerjaan proyek Dam Tembesi di jembatan I Barelang, Rabu sekitar pukul 10.00 WIB.

Kedatangan warga yang sebagian besar nelayan Pulau Akar ini berhasil mengusir para pekerja yang saat itu sedang beraktifitas. Akibatnya seluruh aktifitas proyek terhenti mengingat warga mulai berdatangan. Warga langsung menutup jalan masuk truk untuk penimbunan laut.

Saparudin Ali warga Pulau Akar mengaku sudah lama warga bersabar menunggu penjelasan dari Otorita Batam (OB) namun belum ada tanggapan." Kami hanya ingin minta ganti rugi, banyak mata pencaharian kami hilang karena proyek ini. Pergi kalian dari tempat itu," ujar warga berteriak.

BP Batam Selamatkan Arsip

By (sumber Batam Pos,versi asli)

putut

– 3 November 2010Posted in: Metropolis

BATAM (BP) – Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Mustofa Widjaya mengakui pengarsipan di institusi yang dia pimpin belum sempurna.

“Jangankan mencari arsip dengan cepat, mencari lokasinya saja bisa diaduk satu kantor,” ungkapya.

Dari itu, BP Batam membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memperbaiki sistem pengarsipan, Senin (1/11) lalu. MoU untuk mengamankan arsip-arsip penting itu ditandatangani Ketua BP Batam, Mustofa Widjaya dan Ketua ANRI, M Asichin di Gedung BP Batam.

Mustofa menuturkan, saat ini pihaknya masih mengandalkan arsip berjalan. BP Batam mengandalkan pegawai lama yang masih mengingat di mana arsip tersebut disimpan.

“Tapi tentunya tidak bisa bertahan lama. Sebab, pegawai lama jumlahnya semakin sedikit karena banyak yang memasuki masa pensiun,” katanya.

Dengan kerjasama, diharapkan pengarsipan BP Batam lebih baik. Apalagi, Batam yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi referensi pembangunan. “Harapannya, kita mempunyai sistem dan pengelolaan arsip yang bisa diandalkan,” paparnya.

Saat ini, jelas Mustofa, BP Batam tengah mengembangkan IT Center. Ke depan, IT Center akan menjadi pusat data elektronik yang juga bisa terhubung dengan instansi lain. “Kita masih kembangkan. Saat ini kita sudah membuat fiber optic,” sebutnya.

BP Batam sendiri menyatakan siap mendukung UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan UU ini, BP Batam siap membagi data kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sedang pilih mana data yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang rahasia,” ujarnya. (vie)

Hawa Panas Picu Puting Beliung

By (sumber Batam Pos,versi asli)

Editor

– 2 November 2010Posted in: Metropolis

HANG NADIM (BP) – Perubahan cuaca Batam cenderung akstrim. Setelah panas terik, tiba-tiba turun hujan.

Pantauan satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim, Minggu (31/10), sedikitnya terdapat puluhan titik awan comulunimbus yang berpotensi menimbulkan hujan lebat disertai guntur.

Kasi Data dan Informasi BMKG Hang Nadim, Agus, menyebutkan, kumpulan awan comulunimbus itu terkonsentrasi di sekitar barat daya, utara dan timur. Meski demikian pihaknya mengaku belum bisa menentukan arah pasti awan itu akan terkonsentrasi.

”Kita kesulitan memprediksinya awan Cb ini, sebab arah angin terus berubah. Belum stabilnya arah angin ini akibat terjadi pancaroba atau peralihan musim kemarau ke musim hujan,” ujar Agus.

Agus meminta warga Batam khususnya yang tinggal di pesisir pantai untuk waspada bila cuaca dalam dua atau tiga hari ke depan panas yang sangat terik. Sebab dari karakteristik cuaca seperti itu, angin puting beliung biasanya akan muncul.
”Perbedaan suhu yang cukup ektrim itulah memunculkan angin puting beliung dahsyat,” katanya.

Sementara itu, tinggi gelombang di perairan Batam dan sekitarnya saat ini mencapai 1,5 hingga 2 meter. Sedangkan di perairan Natuna dan Anambas tinggi gelombang mencapai 2-3 meter. Kecepatan angin di darat masih normal berkisar 10-15 knot, sementara di laut akan mengalami fluktuasi ketika dini hari menjelang pagi, mencapai 15-25 knot. (cr3)

250 Pengusaha Hadiri Kepri Economic Outlook 2011

By (sumber Batam Pos,versi asli)

putut

– 3 November 2010Posted in: Pro Bisnis

Sebanyak 250 pengusaha di Provinsi Kepri bakal hadir di forum ekonomi bertajuk Kepri Economic Outlook 2011, Rabu (3/11) sekitar pukul 19.00 WIB di Planet Holiday Hotel. Pada forum pertemuan pengusaha terbesar di Kepri itu, pengusaha bisa langsung curhat terkait permasalahan ekonomi kepada Gubernur Kepri HM Sani.

”Gubernur Kepri, pak Sani akan bertindak sebagai pembicara kunci (keynote speaker), dan hadir dengan tim ekonomi lengkap dari lintas instansi. Sehingga berbagai permasalahan ekonomi teraktual dibahas pada acara Kepri Economic Outlook 2011, Rabu (3/11) di Planet Holiday Hotel, Jodoh. Pengusaha juga dipersilakan untuk menyampaikan masalah aktual di bidang ekonomi kepada gubernur,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau, Johannes Kennedy Aritonang kepada Batam Pos di sela-sela persiapan acara, kemarin.

Forum tersebut, sebut John, sapaan Johanes Kennedy Aritonang memiliki peran sangat strategis. Sehingga, pengusaha dipastikan akan antusias mengikutinya. ”Selama ini pengusaha mengalami berbagai hambatan dan tantangan dalam membangun sektor ekonomi di Kepri, sehingga lewat acara ini pengusaha bisa langsung menyampaikan unek-unek mereka kepada gubernur,” katanya.

Tak sekadar menyampaikan masalah, gubernur juga akan menjawab permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha di Batam. ”Ini sekaligus forum tanya jawab antara pengusaha dan gubernur, guna bersinergi menjadikan Kepri sebagai daerah tujuan investasi di Indonesia,” tambahnya.

Saat ini, katanya pengusaha masih dihadapkan pada sejumlah masalah antara lain penangkapan mobil mewah, masih belum lancarnya perjalanan free trade zone (FTZ) BBK dan masih belum harmonisnya BP Batam dan petugas Bea Cukai (BC).

”Untuk menjadikan Kepri sebagai daerah tujuan investasi di Indonesia, maka permasalahan-permasalahan itu harus segera diselesaikan. Dan diharapkan lewat pertemuan itu, bisa dicari solusi terbaik masalah yang dihadapi pelaku usaha,” paparnya.

Menurut John, pertemuan tersebut merupakan yang perdana antara gubernur dengan pengusaha yang ada di Kepri. Terutama pasca terpilihnya Gubernur Kepri yang baru. ”Ini semacam flashback 2010, karena sudah berada di penghujung tahun. Sekaligus melihat kebijakan ekonomi makro dan mikro, berdasarkan tren yang berkembang pada tahun 2011 mendatang,” cetusnya.

John menambahkan, sekitar 250 pengusaha di kawasan FTZ dan kabupaten/kota se-Provinsi Kepri dijadwalkan hadir.

”Kita juga mengundang pengusaha Batam-Singapura Club dan Japan Club,” ujarnya. (hda)