BATAM - Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan ke
pelabuhan-pelabuhan di Batam. Mereka juga mengunjungi Tanjung Sauh, yang
direncanakan BP Batam menjadi salah satu pelabuhan kontainer di Batam.
Komisi VI meminta agar BP Batam, mengusulkan Tanjung Sauh masuk FTZ.
Demikian disampaikan Ketua Komisi VI, Airlangga Hartarto, Jumat (22/6).
”Kita minta Tanjung Sauh diusulkan masuk FTZ. Kalau tidak, ini tidak
akan selesai. Karena ternyata, hambatannya, ini tidak masuk FTZ,” kata
Airlangga.
Batam juga diminta untuk mencari mitra dalam membangun Tanjung Sauh.
Terkait aturan, dia minta agar BP Batam proaktif mendorong perubahan
peraturan pemerintah tentang kawasan FTZ dan memasukkan Tanjung sauh.
”Ini penting, karena ternyata, hambatannya, yang masuk FTZ, daerah terhubung jembatan dan Tanjung Sauh tidak,” imbuhnya.
Disebutkan, keistimewan Batam penting, karena Batam menjadi tujuan
investor. Alasan itu juga makanya mereka khusus datang untuk melihat
hambatan pengembangan Tanjung Sauh.
”Kita ingin mendorong investasi di Batam naik. Kita juga mengevaluasi,
kenapa investasi rendah dan investasi yang masuk terbatas juga,”
cetusnya..
Airlangga menyebutkan, Komisi VI DPR akan ikut mendorong perubahan PP
dimaksud. Menurut dia, BP Batam mengaku sudah mematangkan konsep
pembangunan pelabuhan kargo di Pulau Tanjung Sauh.
“Nantinya, pelabuhan Tanjung Sauh nantinya akan memiliki kapasitas 4 juta TEus dan biaya pembangunan Rp7 triliun,” imbuhnya.
Diakui, dukungan atas perubahan status Tanjung Sauh, tidak lepas dari
ramainya lalu lintas kapal kargo di Selat Malaka. Menurut dia, selama
ini kargo dikuasai Singapura dengan 30 juta TEUs dan Malaysia 7 juta
TEUs.
“Di sini Batam perlu mengambil peran dan kami mendukung itu,” imbuhnya.
Tanjung Sauh potensial menjadi pelabuhan internasional. Dengan kedalaman hingga 18 meter, kapal kargo nyaman bersandar. (mbb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar