Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL
Tampilkan postingan dengan label HUKUM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label HUKUM. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 Februari 2017

BP Batam Ganti Kepala Biro Hukum

Jum'at, 3 Februari 2017 (Sumber: Batam Pos)

batampos.co.id – Dengan alasan mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BP Batam, Kepala Biro Hukum BP Batam diganti, Rabu (1/2).

“Saya ingin membuktikan ke teman-teman internal (BP Batam), salah satu yang kami ingin dorong SDM internal, kalau tak mampu ya kami ganti,” kata Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro, di kantor BP Batam, Kamis (2/2) pagi.

Rabu, 21 Januari 2015

Investor Yee Wo Kabur, BP Batam Akan Hubungi Konsulat Singapura

Rabu, 21 Januari 2015 (Sumber: Tribun Batam)

BATAM- Badan Pengusahaan (BP) Batam segera menghubungi konsulat Singapura di Batam.
Hal itu dilakukan menyusul‎ diketahuinya PT Yee Wo yang kabur dari Batam ternyata terdaftar berpartner dengan Penanam Modal Asing (PMA) asal Singapura.

Rabu, 14 Januari 2015

BP Batam Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman kepada Menhut

Rabu, 14 Januari 2015 (Sumber: Antara Kepri)

Batam (Antara Kepri) - Kepala Badan Pengusahaan Batam, Mustofa Widjaja menemui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup menindaklanjuti SK Menhut No.463/Menhut-II pascarekomendasi Ombudsman RI yang menyatakan terdapat maladministrasi terhadap pengabaian Perpres 87/2011.

Senin, 12 Januari 2015

Menhut Wajib Bikin Aturan Baru Soal Hutan Batam

Senin, 12 Januari 2015 (Sumber: Batam Pos)

JAKARTA (BP) – Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan laporan beberapa investor di Batam mengenai tidak diberikannya layanan permohonan hak guna bangunan (HGB) oleh kantor Pertanahan Kota Batam akibat terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013. Ombudsman merekomendasikan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan keputusan baru untuk menetapkan kawasan hutan dan bukan hutan di Provinsi Kepri.

Senin, 05 Januari 2015

Warga Malaysia Ditangkap Ditpam BP Batam Karena Membawa Sabu 311 Gram

Senin, 5 Januari 2015 (Sumber: Tribun Batam)

 Warga Malaysia Ditangkap Ditpam BP Batam Karena Membawa Sabu 311 Gram

BATAM, TRIBUN - Seorang warga negara Malaysia keturunan India, Logeswaran Muniandy (19), diamankan petugas Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Jumat (2/1/2015).

Senin, 22 Desember 2014

Wako Batam : PL di Kampung Harus Dicabut

Senin, 22 Desember 2014 (Sumber: Haluan Kepri)


BATAM CENTRE(HK) - Wali Kota Batam Ahmad Dahlan meminta BP Batam segera membatalkan pengalokasian lahan (PL) terhadap perusahaan di 33 titik Kampung Tua di Kota Batam. Sebab, kebijakan tersebut dinilai dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. 
Apalagi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2  tahun 2004 tentang RTRW Kota Batam jauh lebih tinggi dibanding PL BP Batam.

Rabu, 17 Desember 2014

BP Batam Optimistis Tidak Dibubarkan Presiden

Rabu, 17 Desember 2014 (Sumber: Antara Kepri)

Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam optimistis tidak akan dibubarkan, di tengah kebijakan Presiden Joko Widodo yang melakukan penghematan dengan membubarkan lembaga non-struktural.

Senin, 15 Desember 2014

Diduga Ada Warga Kampung Tua yang Jadi Broker

Senin, 15 Desember 2014 (Sumber : Batam Today)

BATAMTODAY.COM, Batam - PT Graphika Duta Arya dikabarkan terus berupaya mengerahkan tim ukur khusus Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mematok lahan warga di Kampung Melayu, Kelurahan Batubesar, Kecamatan Nongsa. Beredar dugaan bahwa ada warga Kampung Melayu yang berperan sebagai broker yang mengurus perizinan di BP Batam sehingga memperoleh pengalokasian lahan (PL) bernomor penetapan lokasi 214050499 tanggal 25 Agustus 2014 seluas 14,4 hektar untuk membangun perumahan di situ.

Jumat, 31 Oktober 2014

BP Batam-BPS MoU Informasi Statistik Perdagangan Bebas

Jumat, 31 Oktober 2014 (Sumber : Antara Kepri)

Batam (Antara Kepri) - Kepala Badan Pengusahaan Batam, Mustofa Widjaja dan Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin menandatangani nota kesepahaman tentang Penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Kamis.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekretaris Utama BPS Pusat, Eri Hastoto, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Fitrah Kamaruddin Djafar, Deputi Bidang Metodelogi dan Informasi Statistik, Dudy Saefudin Sulaiman, Deputi Bidang Statistik Distrubusi dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Dumagar Hutahuruk, dan Kepala BPS Kota Batam Mangaputua.

Senin, 27 Oktober 2014

SK Menhut Hanya Akomodir Lahan Perumahan

Senin, 27 Oktober 2014 (Sumber : Tanjung Pinang Pos)

PETA BATAM: Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho menunjukkan peta lokasi wilayah yang masuk DPCLS, Kamis (23/10). F-MARTUA/TANJUNGPINANGPOS
PETA BATAM: Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho menunjukkan peta lokasi wilayah yang masuk DPCLS, Kamis (23/10).
F-MARTUA/TANJUNGPINANGPOS


















BP Batam Kecewa
BATAM – BadanPengusahaan (BP) Batam, masih merasa kurang puas dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 867 tahun 2014. Poin-poin penting terkait kawasan yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kawasan Perdagangan Batam, Bintan dan Karimun, belum diakomodir.

Pembatalan SK 463 Kemenhut RI Inkrah

Senin, 27 Oktober 2014 (Sumber : Haluan Kepri)

SEKUPANG (HK) - Penolakan SK Menteri Kehutanan 463/Menhut-II/2013 oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang, di Sekupang, sudah dinyatkan Inkrah. 
Pasalnya, berdasarkan peraturan UU PTUN Nomor 46, apabila pihak tergugat tidak mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan, maka putusan tersebut sudah berkekuatan hukum dan sah, Kamis (23/10).

Rempang Galang Masih Tetap Status Quo

Senin, 27 Oktober 2014 (sumber : Batam Pos)

BATAM (BP) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan menguatkan putusan PTUN Tanjungpinang di Batam dengan membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 463 tahun 2013 tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Kepri, Senin (8/9) lalu. Keputusan di tingkat banding tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), karena Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tak melakukan kasasi.

Kamis, 23 Oktober 2014

BKSDA: Masih Berstatus Hutan Konservasi Tapi Rempang Galang Bisa Diinvestasikan

Kamis, 23 Oktober 2014 (sumber : Batam Pos)

Dalam SK Menteri kehutanan yang baru yakni nomor 867, status hutan Rempang-Galang sesuai pembagian hutan, masih berbunyi kawasan konservasi. Namun bukan berarti hutan konservasi tersebut tak bisa diberikan izin ke investor atau tak bisa diinvestasikan.

Jumat, 17 Oktober 2014

Lahan Pulau Rempang-Galang Belum Bisa Dimanfaatkan

Jumat, 17 Oktober 2014 (Sumber : Antara Kepri)

Batam (Antara Kepri) - Pulau Rempang dan Galang belum bisa dimanfaatkan, meskipun surat keputusan Menteri Kehutanan sudah mengakomodasi pemanfaatan lahan hutan lindung di Batam, Kepulauan Riau, yang awalnya berstatus dampak penting cakupan luas bernilai strategis (DPCLS).

Rabu, 15 Oktober 2014

Rempang Galang Tak Bisa Dikelola, BP Batam Akan Bertemu Menhut

Rabu, 15 Oktober 2014 (Sumber : Batam Pos)

Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatakan masih akan berkoordinasi dengan kementerian kehutanan untuk menurunkan status hutan di Rempang dan Galang.  menjelaskan bahwa hingga saat ini hutan itu masih belum bisa diturunkan statusnya dari hutan buru.

Selasa, 14 Oktober 2014

BP Batam Tunggu Izin Kelola Rempang Galang di SK Menhut 867/2014

Selasa, 14 Oktober 2014 (Sumber : Batam Pos)

BATAM (BP) - Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 867 Tahun 2014 yang merevisi SK Menhut Nomor 463 Tahun 2013 tak otomatis membuat status kawasan Rempang dan Galang berubah fungsi. Badan Pengusahaan (BP) Batam pun tak bisa langsung menawarkan kawasan tersebut ke investor karena pemerintah belum menunjuk instansi mana yang berhak mengelolanya.

Pascarevisi SK Menhut, BP Batam Minta BPN Keluarkan Sertifikat Lahan Warga

Selasa, 14 Oktober 2014 (Sumber : Tribun Batam)

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Pascapemulihan status lahan Batam yang masuk dalam‎ SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 463 atau SK Menhut tentang hutan lindung, Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta agar Badan Pertanahan ‎Nasional (BPN) dapat segera bergerak agar sertifikat kepemilikan lahan atau bangunan dapat dimiliki masyarakat yang mendapat alokasi lahan Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS).

Senin, 13 Oktober 2014

Bangunan di Kawasan Hutan di Batam Diputihkan, Investor pun Diuntungkan

Senin, 13 Oktober 2014 (Sumber : Tribun Batam)

TRIBUNNEWSBATAM.COM, TANJUNGPINANG- Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 463 menjadi SK Menhut Nomor 867 membawa keutungan bagi Kepri. Salah satu keuntungan yang sangat signifikan adalah perubahan status hutan yang bersampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS).

Gubernur Kepri: Rempang-Galang Bisa Ditawarkan ke Investor

Senin, 13 Oktober 2014 (Sumber : Batam Pos)

Rempang dan Galang (Relang) yang selama ini sebagai hutan konservasi dan buru, sudah bisa ditawarkan kepada investor pascakeluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) nomor 867 tahun 2014 merevisi SK Menhut nomor 463 tahun 2013, tentang kawasan hutan di Kepri. Perubahan tersebut, nantinya akan diperkuat dengan surat keputusan bersama (SKB) antara Kemenhut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan keputusan kepala daerah.

Revisi SK Menhut 463 Ditindaklanjuti dengan SKB dengan KPK

Senin, 13 Oktober 2014 (Sumber : Batam Today)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), HM Sani, menyatakan, sengkarut Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 463 Tahun 2013 yang menghambat investasi di Kepri telah menemui titik terang. Kepmenhut tersebut telah direvisi melalui SK Nomor SK.867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepri.