Wako Harus Tanggung Jawab

Jumat, 23 April 2010 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

BATAM-Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riky Indrakari meminta Walikota Batam Ahmad Dahlan bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di PT Drydock World Graha, Tanjunguncang. Riky menilai kerusuhan itu dipicu oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA). "Kerusuhan ini bukan lagi menjadi tanggung jawab seorang Kadisnaker. Tapi ini akibat lemahnya kepemimpinan Ahmad Dahlan selaku Walikota. Maka sudah barang tentu, kerusuhan yang terjadi di PT Drydock ini adalah tanggung jawab Ahmad Dahlan selaku Walikota," tegas Riky di ruang kerjanya. Terkait dengan lemahnya pengawasan ini, lanjut Riky, Walikota selaku ketua tripartit dalam waktu dekat akan dipanggil dan memberikan penjelasan kepada Komisi IV. Riky mengatakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam hanya memiliki empat petugas pengawas lapangan. Jumlah ini sangat jauh dari kebutuhan karena perusahaan yang harus diawasi mencapai 3.900 perusahaan. Ia membandingkan kondisi Batam dengan Semarang yang memiliki 20 petugas pengawas untuk mengawasi sekitar 300 perusahaan. "Di Batam ini sangat aneh. Orang yang mengikuti pendidikan PPNS, tapi setelah itu tidak dipakai, bahkan ditempatkan di posisi lain. Sementara orang yang sama sekali tidak memahami masalah pengawasan justru ditempatkan di bagian pengawasan. Ini terjadi karena kebijakan seorang pimpinan dalam hal ini Walikota," tandas politisi PKS itu. Anggota Komisi IV Rusmini Simorangkir mengatakan, kerusuhan ini merupakan akumulasi dari sejumlah kasus yang terjadi selama ini. Sebab, dari beberapa kali dilakukan rapat dengar pendapat (RDP), dengan PT Drydock, kata Rusmini, diketahui ada empat poin yang tidak dipenuhi oleh perusahaan selama ini. Pertama mengenai hak normatif pekerja, seperti upah minim, tidak ada jamsostek dan minimnya safety. Kedua, adanya invoice yang tertunda dan mengakibatkan terlambatnya pembayaran upah karyawan. Ketiga, tidak adanya perbaikan fasilitas pekerja, dan keempat masalah izin operasional sub kontraktor. "Kejadian ini memang secara spontanitas. Tapi saya melihat kejadian ini merupakan akumulasi dari kekesalan mereka (karyawan). Karena hak-hak mereka terzolimi dan hak-hak normatif karyawan banyak yang tak terpenuhi. Jadi kata-kata berbau penghinaan itu hanya sebagai pemicu saja," kata Rusmini yang langsung turun ke lokasi kejadian kemarin. Jangan Dibawa ke Isu SARA Sementara itu, Ahmad Dahlan mengimbau masyarakat jangan terpancing dengan keributan yang terjadi di Drydock. Ia meminta keributan antara seorang atasan dan bawahan dalam sebuah perusahan tidak boleh dibawa ke masalah isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). "Saya mengajak kepada semua masyarakat maupun para tenaga kerja jangan terpancing dengan keributan itu. Mari bersama-sama kita jaga Batam ini dari masalah-masalah yang dapat mengurangi kondusifnya Batam sebagai tujuan investasi," ujar Dahlan. "Kita harus jaga Batam ini, agar terus berkembang dan maju." Senada dengan Walikota Batam, Ketua Otorita Batam Mustofa Widjaja juga meminta semua pihak menahan diri terkait masalah ini. Kata Mustofa, pihak perusahaan harus menjalin komonikasi yang baik dengan tenaga kerjanya. Para TKA juga diminta Mustofa membina hubungan baikdengan tenaga kerja yang lain. "Batam ini tempat kita semua. Pekerja sudah menjadikan Batam sebagai tujuan untuk masa depan mereka. Jangan dikorbankan gara keributan ini," ujar Mustofa. Dia mengatakan, keributan yang kebetulan disebabkan oleh TKA asal India ini jangan dibawa ke isu SARA. "Sangat rugi Batam yang sudah menjadi kota tujuan investasi tercoreng dalam masalah tenaga kerja ini. Batam sudah dikenal dunia internasional sebagai tujuan investasi dan itu harus dipertahankan." "Kami berharap pihak berwenang cepat dalam menangani masalah ini. Meskipun kami baru sebatas mendapat informasi, namun OB sangat mendukung upaya tercapainya keamanan dengan tujuan Batam tetap kondusif," tambahnya. (sm/li/rl)