Hutan Mangrove Batam Terancam Punah

Rabu, 03 Pebruari 2010 Sumber Sijori Mandiri,versi asli)

BATAM - Keberadaan hutan mangrove di Batam semakin hari kian memprihatinkan. Pasalnya Otorita Batam (OB) secara diam-diam mengizinkan pembabatan hutan mangrove. Kini, hutan mangrove di kawasan Tiban Indah dan di kawasan pantai Batam pada umumnya terancam punah. Kepala Bapedalda Kota Batam, Dendi N. Purnomo pada rapat dengar pendapat bersama komisi III DPRD Kota Batam, Selasa (2/1) menyebutkan, tahun 1990 luas hutan mangrove di Batam mencapai 19,9 persen. Tapi tahun 2005, luas hutan mangrove menyusut menjadi 6,7 persen. Kondisi ini menandakan bahwa, hutan mangrove di Batam sudah pada titik sangat mengkhawatirkan. Kendati kondisi mangrove terancam punah, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam, Suhartini mengaku tidak tahu kondisi hutan mangrove di Batam yang sesungguhnya. "Saya tidak tahu, berapa luas hutan mangrove di Batam. Dan kondisinya seperti apa, saya juga tidak tahu. Karena kami tidak memiliki data tentang hutan mangrove," kata Suhartini pada hearing itu. Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Irwansyah lalu meminta Suhartini agar lebih banyak lagi belajar dengan Dendi Purnomo mengenai kondisi hutan mangrove di Batam. "Ibu Suhartini selaku Kadis KP2K, tapi ditanya soal kondisi hutan mangrove tidak tahu. Bahkan KP2K pun tidak punya data. Baiknya ibu belajar lagi lag sama pak Dendi," kata Irwansyah. Irwansyah sengaja mempertanyakan lagi mengenai fungsi hutan mangrove kepada Suhartini. Sebab, apabila seorang Kadis KP2K dapat mengetahui tentang fungsi hutan mangrove, maka pembabatan hutan mangrove di Batam tidak akan terjadi seperti sekarang. Suhartini lalu mencoba menjawabya dan mengatakan bahwa, fungsi hutan mangrove itu adalah untuk menahan terjadinya tsunami, tempat menempelnya kepiting serta dapat menimbulkan oksigen. Hal ini langsung mendapat reaksi dari Irwansyah. "Tampaknya Ini semakin saja. Itu makanya kenapa saya tanyakan ke ibu tentang fungsi hutan mangrove itu sendiri. Kalau ibu sudah tahu begitu, kenapa ijin pembabatan hutan mangrove dibiarkan saja. Kalau tidak diselamatkan, apa jadinya Batam ini ke depan. Ini yang saya tidak habis pikir," ujar legislator dari PPP ini. Wakil ketua komisi III, Siti Nurlailah mengatakan, berdasarkan peraturan yang ada menyebutkan bahwa, setiap dilakukan pembabatan hutan mangrove, maka harus ada lahan pengganti untuk tanam mangrove. "Aturannya sudah jelas. Kalau hutan mangrove di babat 1 ha, maka harus ada lahan pengganti seluas 2 ha untuk menanam mangrove kembali. Kita tahu bahwa, di Batam lahannya hampir sudah tak ada lagi. Lalu lahan pengganti untuk tanam mangrove dilakukan di mana lagi. Lahan untuk tanam mangrove saja sulit, tapi mangrove yang sudah bagus malah dibabat habis," kata politisi dari PKS ini. Sekretaris Komisi III Yunus Muda mengatakan pembabatan hutan mangrove terjadi di Batam, terutama di daerah Tiban yang diizinkan oleh pihak OB, lantaran tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh KP2K. Anggota komisi III, Tuahman Purba mengatakan, seharusnya baik pemerintah Kota maupun OB, dapat melindungi para pengusaha, sebelum mengeluarkan ijin pembangunan untuk pemukiman. "Kalau sudah begini, pengusaha tentu akan dirugikan. Mereka sudah mulai membangun, tapi tiba-tiba dilanda masalah. Yang rugi siapa. Jelas, pengusahanya yang dirugikan. Jadi tolong pengusaha juga dilindungi, sebelum dikeluarkan ijinnya," tegas Tuahman. Muhammad Mussofa, anggota komisi III lainnya meminta kepada instansi terkait untuk menghentikan proyek pengerjaan di lokasi tersebut. Sebab, pada saat dilakukan sidak, ditemukan PT Sumber Mitra Propertindo belum mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB), tapi sudah membangun 300 unit rumah. Kepala Dinas Tata Kota (Kadistako), Kota Batam, Gintoyono mengatakan, dari enam perusahaan pengembang yang ada di sana, baru ada satu perusahaan yakni PT Batam Riau Bertuah yang telah mengantongi IMB untuk pemukiman rumah sangat sederhana. Sedangkan, lima perusahaan lainnya seperti Yayasan Bakti Utama, PT Panca Industri, PT Karya Mas Era Mandiri, PT Mettal Propertindo sama sekali belum mendapatkan IMB, tapi mereka sudah mulai melakukan pemetaan lokasi. Sementara untuk PT Sumber Mitra Propertindo sedang dalam pengurusan IMB nya. (sm/li)

Usut Kasus Penjualan Air ke Kapal Asing

Selasa, 02 Pebruari 2010 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

Kajari Segera Bentuk Tim BATAM CENTRE- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam Tatang Sutarna menyatakan segera membentuk tim untuk menyelidiki kasus penjualan air ke kapal asing yang diduga dilakukan Kantor Pelabuhan (Kanpel) Batam. Pembentukan tim dari Kejari itu menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Batam ke Pelabuhan Batuampar, Rabu (27/1) lalu. "Saya segera bentuk tim untuk mengusut kasus pencurian atau penjualan air ini. Dan saya sangat mendukung kinerja Komisi III DPRD Kota Batam dalam kasus ini," kata Tatang kepada Sijori Mandiri, Senin (1/2). Tatang mengatakan, sebenarnya saat mendapat laporan hasil temuan sidak Komisi III DPRD tersebut dia sudah memerintahkan Kasi intel Kejari Rahmat Lubis untuk turun ke lokasi. Sayangnya, dari pengecekan di Pelabuhan Batuampar itu anggotanya tidak menemukan hal-hal yang mencurigai. Kasi Intel, kata Tatang, saat itu hanya melaporkan terdapatnya tumpukan gula. Seperti diketahui, saat sidak tersebut, Komisi III DPRD bersama staf PT ATB, aparat Kepolisian dan Kanpel Batam menyaksikan di Pelabuhan Batuampar itu terdapat 10 bak kontrol. Padahal, menurut staf PT ATB pihaknya hanya membuatkan satu bak kontrol saja dulunya. Kuat dugaan, dari air yang tersimpan di 10 bak kontrol itulah sumber suplai air kapal-kapal asing yang singgah di pelabuhan tersebut. Sekretaris Komisi III DPRD Muhammad Yunus Muda mengatakan, Rabu (3/2) besok Dewan kembali menggelar rapat dengar pendapat. Untuk mengungkap kasus penjualan air ke kapal asing tersbeut, Komisi III mengundang Biro Keuangan Otorita Batam (OB), Kanpel, Deputi Wasdal OB dan PT ATB selaku perusahaan penyedia air bersih. Anggota Komisi III Mhd Jeffry Simanjuntak sebelumnya menyatakan, atas kasus pencurian air tersebut maka negara telah dirugikan sebesar Rp87 miliar. Perhitungannya, bila dirata-ratakan dijual Rp20 ribu metrik ton per bulan dikalikan harga jual air 4 dolar Singapura, maka perbulannya mencapai Rp487 juta. Bila diprediksi praktek ilegal penjualan air ke kapal asing sudah berjalan sudah 15 tahun, maka kerugian negara mencapai Rp87 miliar. (Rp487 juta x 15 tahun). "Kerugian ini ditemukan baru di satu tempat saja. Bukan tidak mungkin praktek serupa juga terjadi di tempat lain seperti galangan kapal, Pertamina Tongkang Kabil, mal maupun hotel. Untuk itu, kami minta aparat kepolisian maupun kejaksaan memeriksa tiga instansi terkait, yakni OB, PT ATB dan Kanpel," tegas Jeffry beberapa waktu lalu. (sm/li)

Jaksa Bentuk Tim, Selidiki Kasus Air

Written by Redaksi , Tuesday, 02 February 2010 08:28 (sumber Batm Pos,versi asli)

BATAM CENTRE (BP) - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Tatang Sutarna berjanji menyelidiki kasus pencurian air dari pipa PT Adhya Tirta Batam (ATB) di Pelabuhan Batuampar yang ditemukan saat inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Kota Batam, baru-baru ini. Kajari mengatakan, pihaknya bakal membentuk tim, untuk menyelidiki kasus tersebut. Kajari mengaku meminta Kepala Seksi (Kasi) Intelijen guna menyelidiki kasus itu. Kalau memang menyangkut aset negara, bisa saja korupsi. Nanti Kasi Intel akan mengecek di lapangan dulu,” kata Kajari kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin (1/2). . Saat ini, kata dia, Kejari masih mempelajari modusnya. ”Kita mau melihat apakah memang kebocoran itu sengaja dilakukan oknum untuk meraih keuntungan sendiri atau orang lain,” katanya. Jika memang ada dan berdampak pada kerugian negara, bisa saja dijerat UU Tipikor. Komisi III Panggil Hearing Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Jahuin Hutajulu mengatakan pihaknya akan memanggil hearing PT ATB, Biro Keuangan Otorita Batam (OB), Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) OB dan Kepala Kantor Pelabuhan Laut (Kakanpel) Batam. ”Hearing dengan PT ATB, Biro Keuangan OB, Deputi Wasdal OB dan Kakanpel Batam, guna menindaklanjuti temuan kasus pencurian air ke kapal asing yang sandar di Pelabuhan Batuampar, saat sidak kita ke sana beberapa waktu lalu,” kata Hutajulu kepada Batam Pos, kemarin. Agenda hearing, lanjut Hutajulu untuk mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus pencurian air ATB tersebut. (hda)

Lonjakan harga pangan picu inflasi

Implementasi ACFTA beri efek deflasi pada tahun ini

JAKARTA: Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi pada Januari 0,84% (month-to-month) atau relatif tinggi yang terutama dipicu oleh gejolak harga pangan, terutama beras, di dalam negeri.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menyebutkan penyumbang terbesar inflasi Januari adalah kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 1,73%.

Adapun, sumbangan kenaikan harga beras terhadap inflasi mencapai 0,35%. "Bintang besar inflasi Januari 2010 adalah harga beras yang selama Januari kenaikannya mencapai 8,02% dari harga Desember 2009," ujarnya dalam pengumuman perkembangan indeks harga konsumen, kemarin.

Secara keseluruhan, laju inflasi tahun kalender Januari 2010-yang juga sama dengan laju bulanannya-menyentuh 0,84%, sedangkan laju inflasi year-on-year adalah 3,72%. Merujuk pengalaman tahun-tahun sebelumnya, catatan inflasi Januari 2010 berada pada kondisi serupa pada 2003 sebesar 0,8%.

BPS mencatat harga beras selama Januari menembus Rp7.482 per kg atau naik 7,83% dari rata-rata Desember sebesar Rp6.938 per kg. Kenaikan harga beras termurah justru lebih tinggi yaitu 8,45% dari Rp5.604 per kg pada Desember menjadi Rp6.078 per kg.

Selain peningkatan harga bahan makanan, kelompok makanan jadi/minuman/rokok/tembakau juga terjadi inflasi dengan kenaikan indeks harga 1,93%, disusul perumahan/air/listrik/gas dan bahan bakar 0,34%, dan kesehatan 0,15%.

Adapun, inflasi pendidikan/rekreasi/olahraga 0,10%, dan transportasi/komunikasi/jasa keuangan 0,16%.

Kelompok sandang justru mengalami penurunan harga sehingga menyumbangkan deflasi 0,20%.

Dampak ACFTA

Pada bagian lain Rusman mengatakan meyakini kerja sama Asean-China Free Trade Area (ACFTA) akan menyumbangkan efek deflasi pada tahun ini.

"ACFTA, dampak positifnya yaitu pada penurunan harga terutama untuk produk-produk yang diimpor. Kelompok sandang misalnya yang sekarang deflasi nanti mungkin juga akan deflasi lagi," tambahnya.

Lebih jauh Rusman menjelaskan tekanan harga yang rendah pada Januari sempat terjadi pada 2009 yang ketika itu mengalami deflasi 0,07% sebagai pengaruh dari penurunan harga BBM. Inflasi Januari pernah melampaui 1% berturut-turut dari 2005 hingga 2008 masing-masing 1,43%, 1,36%, 1,04%, dan 1,77%.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan laju inflasi 5% dalam APBN 2010 dan direncanakan diubah ke level 5,5% dalam percepatan APBN-P 2010.

Bambang Prijambodo, Direktur Perencanaan Makro Bappenas, meyakini target baru 5,5% dapat tercapai pada tahun ini.

Adanya sedikit kenaikan tekanan inflasi tahun ini diperkirakan terjadi dengan asumsi kapasitas utilisasi akan meningkat di tengah pemulihan dunia.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinasi Perekonomian, menilai lonjakan inflasi Januari merupakan siklus yang biasa terjadi karena gejala musiman. Akan tetapi, begitu musim panen raya tiba stabilitas harga kembali tercipta. "Untuk inflasi year-on-year 2010 kita optimistis bisa berada pada level 5% sepanjang 2010," ujarnya.

Mirza Adityaswara, Kepala Ekonom Bank Mandiri, mengatakan inflasi bulanan pada Januari memang di atas ekspektasi. Akan tetapi, inflasi tahunannya masih sebesar 3,72% atau masih dalam tingkat prediksi, yaitu 5% +/- 1% sepanjang 2010. (Hendri T. Asworo) (dewi.astuti@bisnis.co.id/ agust.supriadi@bisnis.co.id)

Oleh Dewi Astuti & Agust Supriadi
Bisnis Indonesia

NILAI EKSPOR KEPULAUAN RIAU MENINGKAT

Tanjungpinang, 1/2 (ANTARA) - Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada November 2009 mencapai 1.090,60 juta dolar AS atau meningkat 0,32 persen dibandingkan dengan ekspor pada Oktober 2009, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau, Aminul Akbar, Senin.

"Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan November 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen dibanding Oktober 2009 yaitu naik dari 1.087,15 juta dolar Amerika menjadi 1.090,60 juta dolar Amerika," ujar Aminul kepada pers di Tanjungpinang.

Peningkatan ekspor pada November 2009 disebabkan oleh meningkatnya ekspor komoditi migas sebesar 16,81 persen dari 505,68 juta dolar AS pada bulan Oktober 2009 menjadi 590,67 juta dolar AS. Sebaliknya komoditi non-migas mengalami penurunan sebesar 14,02 persen atau turun sebesar 81,54 juta dolar Amerika.

Namun, bila dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama pada tahun sebelumnya, maka nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada November 2009 meningkat 98,00 persen atau naik 539,79 juta dolar AS. Hal itu karena meningkatnya ekspor komoditi migas sebesar 590,62 juta dolar AS.

"Sedangkan komoditi non-migas turun sebesar 50,83 juta dolar Amerika," katanya.

Ekspor non-migas Provinsi Kepulauan Riau terbesar bulan November 2009 disumbang oleh golongan barang mesin/peralatan listrik sebesar 174,98 juta dolar Amerika.

"Peranan ekspor mesin terhadap ekspor non-migas sebesar 35,00 persen," katanya.

Tujuan ekspor Provinsi Kepulauan Riau selama bulan November 2009 dengan nilai terbesar masih ke Singapura yaitu mencapai 749,45 juta dolar AS atau 68,72 persen dari total ekspor November 2009.

Ekspor ke Singapura pada bulan ini meningkat 11,73 persen dibanding keadaan pada Oktober 2009. Negara tujuan ekspor terbesar kedua ditempati Malaysia dengan nilai ekspor 90,81 juta dolar AS atau 8,33 persen dari total ekspor Provinsi Kepulauan Riau November 2009.

Nilai ekspor ke Malaysia pada bulan ini meningkat 23,91 persen dibandingkan dengan ekspor pada Oktober 2009.

Pangsa pasar tujuan utama ekspor Provinsi Kepulauan Riau November 2009 yang juga cukup berperan adalah Australia, Jepang, Amerika Serikat, Cina, Perancis, India, Hongkong, dan Angola dengan nilai ekspor masing-masing 52,09 juta dolar AS, 37,67 juta dolar AS, 24,36 juta dolar AS, 17,39 juta dolar AS, 14,72 juta dolar AS, 12,48 juta dolar AS, 10,26 juta dolar AS, dan 10,23 juta dolar AS.

"Sedangkan negara tujuan ekspor lainnya hanya menyedot 6,52 persen dari total ekspor Provinsi Kepulauan Riau selama November 2009," katanya.

Nilai ekspor golongan barang mesin/peralatan listrik pada bulan November 2009 mengalami penurunan sebesar 10,44 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ekspor non-migas dengan nilai terbesar kedua adalah mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 108,12 juta dolar AS. Peranan ekspor jenis barang itu terhadap total ekspor non-migas sebesar 21,63 persen.

Nilai ekspor golongan barang mesin-mesin/pesawat mekanik pada bulan November 2009 turun 9,82 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Golongan barang lainnya yang mempunyai peran cukup besar terhadap ekspor non-migas Provinsi Kepulauan Riau selama bulan November 2009 adalah benda-benda dari besi dan baja sebesar 44,42 juta dolar AS, peranannya 8,88 persen. Minyak dan lemak hewan/nabati sebesar 38,15 juta dolar AS, peranannya 7,63 persen.

Perangkat optik sebesar 26,90 juta dolar AS, peranannya 5,38 persen. Kapal laut sebesar 19,40 juta dolar AS, peranannya 3,88 persen.

Berbagai produk kimia sebesar 11,56 juta dolar AS, peranannny

Copyright © ANTARA

Disclaimer

NILAI IMPOR KEPULAUAN RIAU TURUN 18,47 PERSEN

Tanjungpinang, 1/2 (ANTARA) - Nilai impor Provinsi Kepulauan Riau pada November 2009 mencapai 707,94 juta dolar AS atau turun 18,47 persen dibanding Oktober 2009.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)Kepulauan Riau, Aminul Akbar, di Tanjungpinang, Senin mengatakan, nilai impor Kepulauan Riau November 2009 terdiri dari impor migas sebesar 69,96 juta dolar AS (9,88 persen) dan nonmigas 637,98 juta dolar AS (90,12 persen).

"Penurunan impor Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh turunnya impor komoditi migas sebesar 51,02 juta dolar AS (turun 42,17 persen) dan impor komoditi nonmigas sebesar 109,40 juta dolar AS (turun 14,64 persen)," katanya.

Impor Provinsi Kepulauan Riau yang terbesar berasal dari Singapura dengan nilai 378,70 juta dolar AS atau 53,49 persen dari keseluruhan impor November 2009 turun 18,19 persen dibanding Oktober 2009.

Nilai impor dari negara Singapura selama Januari-November 2009 telah mencapai 4,72 miliar dolar AS atau 56,33 persen dari total impor Provinsi Kepulauan Riau selama periode tersebut.

Impor dari Malaysia menempati urutan terbesar kedua pada bulan November 2009 dengan nilai sebesar 76,30 juta dolar AS (10,78 persen) atau turun 45,85 persen dibanding Oktober 2009.

Nilai impor dari negara Malaysia selama Januari-November 2009 telah mencapai 655,90 juta dolar AS atau 7,82 persen dari total impor Provinsi Kepulauan Riau selama periode tersebut.

Jepang merupakan negara pemasok barang impor ke Provinsi Kepulauan Riau terbesar ketiga selama November 2009 dengan nilai impor sebesar 59,16 juta dolar AS (8,36 persen).

Impor dari negara Jepang pada bulan November 2009 mengalami kenaikan sebesar 18,96 persen dibanding Oktober 2009.

Sedangkan nilai impor dari negara Jepang selama Januari-November 2009 telah mencapai 636,71 juta dolar AS atau 7,60 persen dari total impor Provinsi Kepulauan Riau selama periode tersebut," katanya.

Pelabuhan bongkar barang impor terbesar adalah pelabuhan Batu Ampar sebesar 352,40 juta dolar AS atau 49,78 persen dari total impor Provinsi Kepulauan Riau November 2009. Kemudian disusul pelabuhan Sekupang dengan nilai 143,93 juta dolar AS (20,33 persen) dan pelabuhan Kabil dengan nilai 72,83 juta dolar AS (10,29 persen).

(T.PK-NP/B/S025/B/S025) 01-02-2010 20:27:58 NNNN

Copyright © ANTARA

Disclaimer

PMA ENGGAN TEMPATKAN KANTOR PUSAT DI BATAM

Batam, 31/1 (ANTARA) - Penanam Modal Asing (PMA) enggan menempatkan kantor pusat (head office) di Batam, meskipun memiliki beberapa pabrik di Batam.

"Investor lebih memilih mendirikan `head office` di Singapura," kata Kepala Bagian Pemasaran Otorita Batam (OB), Tri Novianta Putra di Batam, Minggu.

Ia mengatakan, berdasarkan observasi, investor memilih mendirikan kantor pusat di Singapura, karena pengenaan pajak perusahaan (corporate tax) di Batam lebih besar ketimbang Singapura.

"Di Singapura, 15 persen, sedang di Batam 30 persen. Ini membuat investor pasti mendirikan `head office` di Singapura," kata dia.

Selain itu fasilitas yang diberikan pemerintah Singapura kepada penanam modal yang mendirikan kantor utama di negara Singa itu juga lebih baik. "Secara hukum, di Singapura lebih `secure`," kata dia.

Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, kata dia, belum begitu menarik minat penanam modal asing.

Batam harus bersaing ketat dengan kawasan sejenis di Asia, yang memberikan kemudahan investasi dan insentif pajak yang lebih menarik.

"Kita belum ada tax holiday. Kota lain sudah ada yang tax holiday-nya lima tahun," kata dia.

Menurut dia, sulit mengajak PMA mendirikan kantor pusat di Batam, sebelum corporate tax dan kepastian hukum diperbaiki. (T.Y011/B/F004/F004) 31-01-2010 16:32:05 NNNN

Copyright © ANTARA

Disclaimer

PARIWISATA BATAM DEPRESI AKIBAT TARIF TUNGGAL VOA

Batam, 29/1 (ANTARA) - Pariwisata Batam mengalami depresi akibat kebijakan tarif tunggal Visa on Arrival (VoA) 25 dolar AS untuk masa tinggal turis asing hingga 30 hari di Indonesia.

"Akibat tarif tunggal VoA, pariwisata Batam mengalami depresi, wisatawan asing jadi enggan ke Batam," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Batam Guntur Sakti di Batam, Jumat.

Wisatawan asing asal China, India, Korea dan negara-negara peserta VoA lainnya menjadi enggan ke Batam, karena pemberlakuan tarif tunggal.

Wisman yang datang untuk tinggal sekitar tiga hari di Batam, tetap harus membayar VoA sebanyak 25 dolar AS, katanya.

Ia mengatakan kebijakan tarif tunggal menjadi kontra produktif dengan upaya pemerintah menggalakkan penyerapan wisman di Batam. Padahal, pemerintah kota menetapkan 2010 menjadi tahun kunjungan wisata.

Akibat penetapan VoA tarif tunggal, pemerintah kota pesimis dapat mencapai target kunjungan wisatawan 1,2 juta selama 2010. Sebelum 26 Januari 2010, pemerintah pusat menerapkan dua tarif VoA, untuk kunjungan selama tujuh hari sebesar 10 dolar dan selama 30 hari sebesar 25 dolar.

Padahal, kata dia, kebanyakan turis datang ke Batam untuk tinggal sekitar tiga hari. "Bahkan ada yang datang pagi, pulang sore. Tetapi tetap harus bayar visa 25 dolar," katanya.

Tidak seperti kota lain di Indonesia, ia mengatakan wisman asal China, Korea, Jepang dan negara-negara Eropa singgah sebentar di Batam dalam perjalanan liburan ke Singapura..

"Sebenarnya, wisman itu datang ke Singapura, tapi karena kelihaian pengusaha travel kita, maka ada one day tour in Batam, dari Singapura," katanya.

Akibat penetapan VoA tarif tunggal itu, pemerintah kota pesimis dapat menutupi target kunjungan wisatawan 1,2 juta selama 2010.

Sementara itu, Direktur VIP tour and travel Andika mengatakan sekitar 38 wisman asal India membatalkan perjalanan ke Batam akibat pemberlakuan tarif tunggal VoA tersebut.

"Tanggal 26 kemarin, 38 wisman India yang dijadwalkan datang ke Batam, namun membatalkan karena tarif Voa berubah dari 10 dolar As menjadi 25 dolar AS," katanya.

Menurut dia, akan banyak wisman asing yang membatalkan kunjungan ke Batam akibat pemberlakuan tarif tunggal.

Ia mengatakan, lama tinggal wisman ke Batam rata-rata hanya dua hari satu malam, sehingga tidak adil jika harus tetap membayar 25 dolar AS.

Para pengusaha travel menggiring wisman asal India, China, Korea dan negara-negara Eropa yang berlibur ke Singapura untuk singgah di Batam, sehingga masa tinggal wisman relatif sebentar.

"Batam itu berbeda dengan Bali dan Jakarta, karena wisman yang datang hanya singgah sebentar. Tujuan mereka sebenarnya ke Singapura. Hanya karena hubungan dekat pengusaha tur dan travel Singapura dan Batam yang membuat mereka singgah di Batam," katanya.

Pemerintah pusat, harus memberlakukan keistimewaan kepada Batam, dengan tarif VoA untuk satu minggu. "Harus ada spesialisasi. Kalau tidak, bakalan tidak ada turis yang mau datang ke Batam," kata Andika.

(T.Y011/B/S004/S004) 29-01-2010 13:19:21 NNNN





Copyright © ANTARA

Disclaimer

PEMPROV KEPRI MINTA PENGECUALIAN KEBIJAKAN TARIF VOA

Tanjungpinang, 29/1 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan meminta, pemerintah pusat pengecualian atas kebijakan tarif tunggal visa on arrival (VoA) sebesar 25 dolar AS untuk masa tinggal 30 hari di Indonesia.

"Kami akan minta pengecualian kepada pemerintah pusat, apalagi daerah Batam, Bintan dan Karimun masuk dalam kawasan `Free Trade Zone (FTZ)`," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepri, Robert Iwan Loriaux, di Tanjungpinang, Jumat.

Sebelum 26 Januari 2010, pemerintah pusat menerapkan dua tarif VoA, untuk kunjungan selama tujuh hari sebesar 10 dolar dan selama 30 hari sebesar 25 dolar Amerika.

Robert mengatakan, dengan kebijakan tarif tunggal VoA tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata ke Kepri, terutama ke Batam, Bintan dan Karimun.

"Sangat berpengaruh, karena pengeluaran wisatawan asing yang datang ke Batam, Bintan dan Karimun akan bertambah, sementara mereka hanya tinggal satu sampai tiga hari," kata Robert.

Wisatawan yang datang menurut dia, merupakan wisatawan yang singgah ke berbagai daerah di Kepri setelah berkunjung ke negara tujuan Singapura.

"Hanya 20 persen wisatawan yang langsung datang dengan tujuan Kepri, sedangkan 80 persen lainnya mereka yang singgah sampai tiga hari setelah berkunjung ke Singapura atau Malaysia," ujarnya.

Menurut dia, dengan kebijakan baru tersebut pariwisata Kepri akan kalah bersaing dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura yang berakibat turunnya jumlah kunjungan.

"Target kunjungan wisatawan asing pada tahun 2010 sebanyak 1,8 juta orang ke Kepri dikhawatirkan tidak akan tercapai," katanya.

Dari Batam dilaporkan ANTARA, akibat penetapan VoA tarif tunggal, pemerintah Kota Batam pesimis dapat mencapai target kunjungan wisatawan 1,2 juta selama 2010.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Guntur Sakti mengatakan, kebanyakan turis datang ke Batam untuk tinggal sekitar tiga hari. "Bahkan ada yang datang pagi, pulang sore. Tetapi tetap harus bayar visa 25 dolar," katanya.

Tidak seperti kota lain di Indonesia, ia mengatakan wisman asal China, Korea, Jepang dan negara-negara Eropa singgah sebentar di Batam dalam perjalanan liburan ke Singapura..

"Sebenarnya, wisman itu datang ke Singapura, tapi karena kelihaian pengusaha travel kita, maka ada one day tour in Batam, dari Singapura," katanya.

Direktur biro perjalanan, VIP tour and travel, Andika mengatakan, sekitar 38 wisman asal India membatalkan perjalanan ke Batam akibat pemberlakuan tarif tunggal VoA tersebut.

"Tanggal 26 kemarin, 38 wisman India yang dijadwalkan datang ke Batam, namun membatalkan karena tarif Voa berubah dari 10 dolar As menjadi 25 dolar AS," katanya.

Menurut dia, akan banyak wisman asing yang membatalkan kunjungan ke Batam akibat pemberlakuan tarif tunggal.

Ia mengatakan, lama tinggal wisman ke Batam rata-rata hanya dua hari satu malam, sehingga tidak adil jika harus tetap membayar 25 dolar AS.

Para pengusaha biro perjalanan menggiring wisman asal India, China, Korea dan negara-negara Eropa yang berlibur ke Singapura untuk singgah di Batam, sehingga masa tinggal wisman relatif sebentar.

"Batam itu berbeda dengan Bali dan Jakarta, karena wisman yang datang hanya singgah sebentar. Tujuan mereka sebenarnya ke Singapura. Hanya karena hubungan dekat pengusaha tur dan travel Singapura dan Batam yang membuat mereka singgah di Batam," katanya.

Pemerintah pusat, harus memberlakukan keistimewaan kepada Batam, dengan tarif VoA untuk satu minggu. "Harus ada spesialisasi. Kalau tidak, bakalan tidak ada turis yang mau datang ke Batam," kata Andika. (T.PK-NP/B/F004/F004) 29-01-2010 17:59:25 NNNN

Copyright © ANTARA

Disclaimer

Hijazi Janji Tiga Hari

Written by Redaksi

Saturday, 30 January 2010 09:45 (sumber Batam Pos,versi asli)

Urus Perizinan SIUP dan TDP SALAH seorang pegawai di gedung Sumatera Expo, Batam Centre saat mengurus perizinan. Foto: M Noor Kanwa BATAM CENTER (BP) – Pengurusan perizinan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaam (TDP) di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap di Gedung Sumatera Expo, Batam Centre, dinilai masih lamban. Pasalnya, pejabat yang berwenang untuk menandatangi kedua surat tersebut, jarang berada di tempat. Atas persoalan ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan (Disperindag) dan ESDM Kota Batam Ahmad Hijazi mengatakan bahwa proses pengurusan perizinan yang dilakukan di kantor pelayanan terpadu satu atap sudah memiliki standar yang jelas. ”Pengurusan perizinan hanya membutuhkan waktu 3x24 jam,” ungkap Hijazi kepada Batam Pos, belum lama ini. Lama kepengurusan untuk masing-masing peizinan masih variatif, antara 3-14 hari. Tergantung kelengkapan berkas dan status dari perusahaan yang mengajukan perizinan. ”Bila berkas lengkap kami jamin tiga hari selesai,” janji Hijazi Jika terjadi ada pengurusan yang lebih dari tiga hari, kemungkinan persyaratan atau pengisian formulir masih belum lengkap. Bila terpaksa memberikan kuasa pada orang lain maka pemberikuasa harus membuat surat pernyataan pemberian kuasa di atas meterai sebagai persyaratan tambahan. Sejak standar baru diterapkan pertengahan bulan lalu jumlah pemohon perizinan yang masuk meningkat hingga 30 persen. Menurut Hijazi, proses perizinan yang ada sekarang sudah transparan. ”Bila diurus sendiri, waktunya pasti lebih singkat dan biayanya lebih kecil,” tutur Hijazi. (cr1)