Mau Bayar UTWO, Cukup Bawa KTP dan Sertifikat Lahan

Rabu, 22 Januari 2020 (Sumber: https://batampos.co.id)

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi akan kembali menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam yang baru mengenai lalu lintas barang dan perpanjangan uang wajib tahunan otorita (UWTO).

Kepala BP Batam Belum Mengetahui Pembebasan UWTO untuk Lahan 200 Meter Persegi

Rabu, 29 Mei 2019 (Sumber: batampos.co.id)

batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawadi belum pernah mengetahui wacana pembebasan UWTO untuk lahan seluas 200 meter persegi ke bawah.

BP Batam Kembali Buka Layanan Blink UWT di Perum Greenland, Anggrek Mas dan Maseba Sekupang

Kamis, 8 November 2018 (Sumber: Wartakepri.com)

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan uang wajib tahunan (UWT) dan Izin IPH, Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meluncurkan layanan jemput bola yang disebut Blink (BP Batam Layanan Keliling).

Tunggakan UWTO Rp 1 Miliar, Catat Syarat Urusnya Ya …

Selasa, 4 September 2018 (Sumber: Batampos.co.id)

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam memanggil 42 penunggak Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) perpanjangan alokasi lahan sejak Senin (3/9). Total keseluruhan tunggakan UWTO mencapai Rp 1.130.577.758.

“Prosesnya akan sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BP Nomor 27/2017. Kami akan tunggu sampai dengan 30 hari. Jika tidak diindahkan, maka akan kami lakukan pemanggilan kedua,” ujar Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo di Gedung BP Batam, Senin (3/9).

BP Batam terapkan pelayanan IPH dan UWT keliling

Rabu, 27 Juni 2018 (Sumber: Antarakepri.com)

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo (Antaranews Kepri/Pradanna Putra)

"Seperti mobil Samsat Keliling, jadi nanti kita yang akan jemput bola dan itu sesuai dengan misi saya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Batam"

Batam (Antaranews Kepri) - Badan Pengusahaan Batam melakukan terobosan baru dalam pelayanan terutama di bidang lahan yaitu dengan menerapkan pelayanan izin peralihan hak (IPH) dan uang wajib tahunan (UWT) secara keliling.

Diskon UWTO Shipyard Menunggu Revisi PMK 148

Rabu, 30 Mei 2018 (Sumber: batampos.co.id)


Suasana galangan kapal di Batuampar
F.Rezza Herdiyanto untuk Batam Pos

batampos.co.id – Janji Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk memberikan diskon UWTO bagi pengusaha galangan kapal masih menunggu penyelesaian dari revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/2016.

“Kalau insentif saya berikan per pelaku. Artinya saat mereka ajukan perpanjangan lahan. Kami akan pertimbangkan tarif UWTO yang disesuaikan dengan kondisi saat ini,” kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Selasa (29/5).

Perka Lahan Selesai Direvisi, UWTO Maksimal Naik 150 Persen

Senin, 5 Februari 2018 (Sumber: Batamnews.co.id)


Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo (Foto: Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam telah selesai merevisi Peraturan Kepala (Perka) nomor 9 tahun 2017 tentang tarif layanan lahan. Tak lama lagi Perka itu akan diterbitkan. 

"Masih di bagian hukum," ujar Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo di Planet Holiday, Kamis (1/2/2018).

BP Batam beri diskon pengusaha lewat revisi aturan

Minggu, 14 Januari 2018 (Sumber: kontan.co.id)

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan sejumlah pembenahan regulasi di zona perdagangan bebas aau free trade zone (FTZ) itu. Setelh pada Desember 2017 dikeluarkan revisi penyelenggaraan administrasi lahan dalam Peraturan Kepala Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan, kini BP Batam tengah mengebut penyelesaian revisi aturan uang wajib tahunan otorita (UWTO).

Diskon UWTO hanya untuk Sektor Terpuruk

Sabtu, 6 Januari 2018 (Sumber: Batampos.co.id)

batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menekankan diskon UWTO hanya diperuntukkan bagi sektor usaha yang tengah terpuruk. Selain itu juga diberlakukan untuk kawasan yang pengembangan infrastrukturnya belum memadai.

Kenaikan UWTO 432 Persen, Itu Tarif untuk ….

Senin, 17 April 2017 (Sumber: Batam Pos)

batampos.co.id – Skala kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk alokasi lahan baru yang mencapai 432 persen. Tarif itu merupakan basis rancangan baru untuk pengalokasian lahan baru dengan konsep online nanti.

“Sebenarnya kenaikan tarif ini tidak perlu dipersoalkan karena nantinya toh hanya sebagai plafon dan mekanisme pengalokasian lahan baru melalui lelang online,” ujar Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono pada Sabtu (15/4).

Tarif UWTO Tertinggi untuk Komersil di Nagoya

Rabu, 25 Januari 2017 (Sumber: Batampos)

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi merilis tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) pada Senin (23/1) lalu. Tarif termahal tetap kawasan Nagoya bagi peruntukan komersil, yakni Rp 495.600 per meter persegi untuk alokasi lahan baru.

Sementara tarif termurah sebesar Rp 1.500 per meter persegi untuk lahan di pulau-pulau sekitar Rempang dan Galang. Tarif termurah ini berlaku untuk peruntukan fasilitas sosial pemerintah. Tarif baru tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 1 Tahun 2017 sebagai revisi atas Perka BP Batam Nomor 19 Tahun 2016.

Kepala BP Batam Terbitkan Peraturan Tarif UWT Baru

Rabu, 25 Januari 2017 (Sumber: Batam Today)

Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro konferensi pers Peraturan Kepala Nomor 1 tahun 2017 di Gedung Marketing Center BP Batam, Selasa (24/01/2017) siang. (Foto: Irwan Hirzal)

BATAM, BP Batam - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam mengeluarkan Peraturan Kepala Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BP Batam Nomor 19 tahun 2016 tentang jenis layanan dan kantor pengelolaan lahan BP Batam.

Pesan Kepala BP Batam, Jangan Bangun Ruko Terus Dong….

Jum'at, 13 Januari 2017 (Sumber: Batam Pos)

 
 Kepala BP Batam (kemeja putih ujung kanan) saat ramah tamah dengan pejabat Kepri di Morning Bakery Kepri Mall, Kamis (12/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera merilis tarif baru sewa lahan (UWTO) dalam waktu dekat. Penerbitan tarif UWTO ini diharapkan dapat menormalkan kembali layanan perizinan dan alokasi lahan yang sempat terhenti sejak November tahun lalu.

Ini Visi Hartanto Reksodipoetro, Kemajuan Batam Kedepan

Selasa, 3 Januari 2017 (Sumber: Independennews)

Batam-Kepala BP Batam Hartanto Reksodipoetro berkeinginan untuk menandingi kemajuan Negara Tetangga Singapura. Kehadiran kami di BP Batam untuk Memajukan Pulau
Batam kedepan.

“Saya kagum dengan kemajuan yang diraih negara Singapura saat ini. Namun bukan suatu hal yang mustahil, untuk menandingi kemajuan negara berlambang singa itu. Jika infrastruktur di Pulau Batam betul betul kita benahi.

Enam Investor Asing Masuk Batam

Senin, 28 November 2016 (Sumber: Batampos)

batampos.co.id – Di tengah pro dan kontra kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), investasi asing terus mengalir ke Batam. Yang terbaru, ada enam perusahaan asing yang akan segera berinvestasi dan membangun usahanya di Batam. Investasi ini diyakini akan menyerap ratusan tenaga kerja lokal.

Kapolda Cium Peran Singapura dalam Kisruh Pengusaha-BP Batam

Jum'at, 25 November 2016 (Sumber: Batam Today)

BATAMTODAY.COM, Batam - Menanggapi curahan hati Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian menduga instrumen yang dimainkan oleh para pengusaha akhir-akhir ini pada BP Batam ditunggangi kepentingan pihak Singapura.

Menghitung UWTO Perumahan

Jum'at, 4 Nopember 2016 (Sumber: Batam Pos)

batampos.co.id – Uang Wajib Tahunan Otorita alias (UWTO) menjadi kewajiban setiap pemilik hak lahan di Pulau Batam selain Pajak Bumi Bangunan. Dari UWTO lah segenap infrastruktur di Pulau Batam dibangun.

BP Batam Nilai Kenaikan Tarif UWTO Proporsional

Rabu, 2 Nopember 2016 (Sumber: Batam Today)

Anggota V/ Deputi bidang Pelayanan Umum BP Batam, Gusmardi Bustami (kiri) dan Kepala Kantor Lahan Imam Bachroni. (Foto: Gokli Nainggolan)

BATAM, BP Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengapresiasi aksi demo ratusan warga Batam yang menamakan diri Aliansi Rakyat Batam Beregerak, yang menolak kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), Selasa (1/11/2016). Namun, BP Batam menilai tuntutan yang disampaikan pendemo tidak realistis.

Terungkap, Versi BP Batam Warga Masih Berutang UWTO Rp 305 M ke Negara. Ini Penjelasannya

Jum'at, 21 Oktober 2016 (Sumber: Tribun Batam)

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM-Masih ribut-ribut soal Peraturan Kepala BP Batam Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 tahun 2016 tentang tarif layanan lahan di BLU BP Batam, ternyata masyarakat Batam banyak yang berutang ke negara.

Dimana saat faktur UWTO dari Otorita Batam yang kini menjadi BP Batam, sudah jatuh tempo berlakunya, namun tak juga dibayarkan.

Daftar Lengkap Tarif Baru UWTO (Bagian 2)

Kamis, 20 Oktober 2016 (Sumber: Batam Pos)

 

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi mengeluarkan tarif baru uang wajib tahunan otorita (UWTO) melalui Peraturan Kepala BP Batam Niomor 19 Tahun 2016.

Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengklaim, tarif baru tersebut tidak akan memberatkan masyarakat dan pengusaha. Bahkan untuk beberapa sektor, tarifnya justru turun dari sebelumnya.

“Kebijakan tarif baru (UWTO) ini sangat berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, Selasa (18/10/2016).