Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL

Jumat, 30 Agustus 2013

Perluasan Usaha di Batam Tertunda

BATAM- Onward Siahaan 
Dampak SK Menhut Terkait Hutan Lindung Batam

Batam – SK Menteri Kehutanan (Menhut) tidak bisa dijadikan referensi untuk menghentikan pembangunan di atas areal lahan yang dijadikan hutan lindung. Di sisi lain, untuk sementara ini, perluasan usaha diminta untuk ditahan dulu sampai ada kepastian hukum di Batam.

Eh, Ternyata BP Batam Mengaku Tidak Tahu PT Shin-Etsu Tutup

Jumat 30 Agustus 2013  ( sumber : Posmetro Batam )
pt-shin-etsu

BATAM,METRO: Belum lagi permasalahan PT Sun Creation Indonesia (SCI) selesai, satu investor asal Jepang kembali menelantarkan para karyawannya. Sayangnya hingga kini Badan Pengusahaan (BP) Batam mengaku belum mendapatkan informasi mengenai tutupnya PT Shin-Etsu, Mukakuning.

“Belum ada laporan ke kita dan kita belum tahu permasalahannya apa,” ujar Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, Rabu (28/8).

Hah? Pemetaan Kawasan Hutan Lindung Butuh Dana Rp1 T? Batam Bisa Bangkrut, SK Menhut Ini Abal-abal



Jumat 30 Agustus 2013  ( sumber : Posmetro Batam )
Demo Warga Batu Aji Tanyakan Soal Hutan Lindung
Demo Warga Batu Aji Tanyakan Soal Hutan Lindung

BATAMKOTA,METRO: Direktur Perencanaan dan Pembangunan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Istono menegaskan, pemetaan kawasan hutan lindung di seluruh Kepulauan Riau (Kepri) diestimasikan menelan dana sekitar Rp1 triliun. Dan, SK Menhut Nomor 463 belum bisa dijadikan rujukan untuk penentuan kawasan hutan lindung.

MRO Lion Group Dikelola BAT

Jumat, 30 August 2013  (sumber : Haluan Kepri ) 
 
Tinjau Pembangunan- Management Lion Group meninjau pembangunan fasilitas hanggar Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) di Bandara Hang Nadim, Batam, Kamis (29/8). Rencananya, hanggar tersebut mulai beroperasi Januari 2014 (Dermawan/Haluan Kepri).NONGSA (HK) - PT  Batam Aero Teknik (BAT) akan mengelola MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) yang dibangun oleh Lion Group. BAT merupakan anak perusahaan Lion Group yang izinnya sedang dalam proses.

Hal itu dikemukakan General Affair Director Lion Group Edward Sirait saat kegiatan Media Visit di lokasi pembangunan proyek di Batam, Kamis (29/8).

Masalah Hutan Kepri Dibawa ke DPR

Jumat, 30 August 2013  ( sumber : Haluan Kepri ) 
 
Perubahan peruntukan hutan di sejumlah kawasan di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan lokus DPCLS (berdampak penting cakupan yang luas serta bernilai strategis) akan dibawa ke DPR RI sesuai amanat pasal 19 ayat 2 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal itu disampaikan Gubernur Kepri HM Sani dalam pertemuan dengan pengusaha se-Kepri di Hotel Harmoni One, BatamBATAM (HK) -  Perubahan peruntukan hutan di sejumlah kawasan di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan lokus DPCLS (berdampak penting cakupan yang luas serta bernilai strategis) akan dibawa ke DPR RI sesuai amanat pasal 19 ayat 2 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum Tutup, PT Shin-Etsu Selesaikan Pekerjaan

Jumat, 30 August 2013  ( sumber : Haluan Kepri ) 
 
MUKAKUNING(HK)- PT Shin-Etsu Magnetics Indonesia yang berlamat di Jalan Beringin Lot 311 Kawasan Batamindo Industrial Park, Muka Kuning Batam resmi ditutup.
Namun sebelum ditutup total, pihak perusahaan masih melakukan proses produksi tahap finishing bahan-bahan yang tersisa.

Kamis, 29 Agustus 2013

Kemelut Hutan Lindung Batam BP Batam: Kami Siap Tanggung Jawab


Kamis, 29 Agustus 2013   ( sumber : Tribun Batam )

BP Batam: Kami Siap Tanggung Jawab
Tribunnewsbatam.com/Dinas KP2K Batam/Zabur Anjasfianto
 
Keterangan gambar berdasarkan SK Menhut No 725/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 diklasifikasikan warna biru (hutan lindung), warna hijau (hutan taman wisata), dan warna pink beralih fungsi: TWA Mukakuning, Bukit Tiban, Batuampar I, Batuampar II, dan Batuampar III 
 
Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria Silitonga

BATAM,TRIBUN - Persoalan alih fungsi lahan hutan lindung di Batam terus meruncing. Saat rapat dengar pendapat di DPRD Batam, Rabu (28/8/2013), BP Batam siap bertanggung jawab terhadap pengalokasian lahan.

"Kami bertanggungjawab sepenuhnya, karena dasarnya mengalokasikan sangat kuat. Kalau nggak kuat bakal sudah masuk penjara dari dulu Pak," ujar Istono, Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam kepada Tribun Batam, Rabu (28/8/2013).

Pengusaha Meradang, BP Batam: SK Menhut ini Aneh


Kamis, 29 Agustus 2013  ( sumber : Batam Pos )

BATAM (BP) -  Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/MENHUT-II/2013 salah satunya mengubah 1.834 hektare lahan bukan hutan menjadi kawasan hutan. Keresahan muncul karena areal yang masuk zona hutan itu, hampir seluruhnya lahan ekonomis, seperti shipyard di Tanjunguncang, hingga kawasan bisnis tersibuk di Batam, Nagoya.

Kemelut Hutan Lindung Batam SK Menhut 463 Tak Dibatalkan, Batam Kolaps


Kamis, 29 Agustus 2013  ( sumber : Tribun Batam )

SK Menhut 463 Tak Dibatalkan, Batam Kolaps
Tribunnewsbatam.com/Dinas KP2K Batam/Zabur Anjasfianto
 
Keterangan gambar berdasarkan SK Menhut No 725/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 diklasifikasikan warna biru (hutan lindung), warna hijau (hutan taman wisata), dan warna pink beralih fungsi: TWA Mukakuning, Bukit Tiban, Batuampar I, Batuampar II, dan Batuampar III 
 
Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati  

BATAM, TRIBUN - Dua bulan setelah diterbitkannya SK Menhut No.463, 27 Juni lalu, namun sampai saat ini belum ada perkembangan mengenai status lahan perumahan milik puluhan ribu warga Batam.

Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Kepri kesal. LIRA berencana menggugat gubernur terkait belum adanya upaya nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kami akan menggugat Gubernur Kepri karena tak serius menangani permasalahan ini," kata Daya Hidayat, Koordinator Wilayah Sumatera II LIRA, Selasa (27/8/2013).

Serobot Lahan Pakai Nama Kapolsek

Rabu, 28 Agustus 2013  ( sumber : Tribun Batam )

BATAM, TRIBUN - Pengurus Yayasan Pondok Pasantren (Ponpes) Al Ma'ruf Batam melaporkan pengurus tim KSB (kavling siap bangun) Kavling Interpol, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung.
Dalam tim tersebut tercantum nama Kapolsek Sagulung AKP Eddy Buce sebagai penasehat. Penyerobatan lahan milik Pondes Al Ma'ruf langsung dilaporkan ke Polda Kepri tertanggal 15 Agustus 2013 dengan nomor STPL/107/VIII/2013/SPKT Kepri, namun sampai saat ini baru Muhmmad Ridwan selaku pelapor yang diperiksa.