BATAMCENTRE- Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Aris Hardi Halim meminta para pengusaha di Batam tidak asal mengeluarkan pernyataan sehingga membuat masyarakat bingung. Hal tersebut terkait dengan penolakan para pengusaha terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) dan perda yang akan maupun sudah dibahas di DPRD dan Pemko Batam.
Jumat, 30 September 2011
Pengusaha Diminta Tak Asal Ngomong
BATAMCENTRE- Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Aris Hardi Halim meminta para pengusaha di Batam tidak asal mengeluarkan pernyataan sehingga membuat masyarakat bingung. Hal tersebut terkait dengan penolakan para pengusaha terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) dan perda yang akan maupun sudah dibahas di DPRD dan Pemko Batam.
Kasus Limbah B3 di Tembesi Mengendap
Kamis, 29 September 2011
Gubernur Kepri Binggung Soal Aturan FTZ di BBK
Tribun Batam - Selasa, 27 September 2011
Laporan Anne Maria, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Peraturan Pemerintah nomor 02 yang belum turun juga rupanya masih menjadi permasalahan di seputar dunia usaha dan investasi di Kota Batam. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur Kepri HM Sani dengan beberapa pengusaha di Novotel Batam, permasalahan tumpang tindih dalam birokrasi masih belum menemukan titik temu.
Laporan Anne Maria, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Peraturan Pemerintah nomor 02 yang belum turun juga rupanya masih menjadi permasalahan di seputar dunia usaha dan investasi di Kota Batam. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur Kepri HM Sani dengan beberapa pengusaha di Novotel Batam, permasalahan tumpang tindih dalam birokrasi masih belum menemukan titik temu.
Soerya Kecewa Dahlan Tidak Hadir di Rapat Tim Ekonomi Kepri
Tribun Batam - Rabu, 28 September 2011
Laporan kartika Kwartya, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Soerya Respationo, mengaku kecewa atas ketidakhadiran Wali Kota Batam dalam rapat bersama Tim Ekonomi Kepri di Novotel, Selasa (27/9/2011). Padahal dalam forum tersebut membahas tentang keluhan pengusaha terkait pelaksanaan FTZ, yang lebih banyak difokuskan permasalahan di Batam.
UU FTZ Tidak Berfungsi Sebagai Pemanis Investor
Tribun Batam - Selasa, 27 September 2011
Laporan Anne Maria, wartawan Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Belum berfungsinya undang-undang Free Trade Zone (FTZ) menjadi salah satu alasan tidak adanya pertumbuhan investasi di Kepri. Dikatakan oleh Jhon Kennedy Ketua Kadin Kepri, undang-undang FTZ sebagai pemanis dan penarik perhatian bagi investor belum memberikan dampak besar. Bahkan beberapa perusahaan memilih melakukan ekspansi ke tempat lain karena tidak adanya kejelasan aturan PP nomor 02.
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Belum berfungsinya undang-undang Free Trade Zone (FTZ) menjadi salah satu alasan tidak adanya pertumbuhan investasi di Kepri. Dikatakan oleh Jhon Kennedy Ketua Kadin Kepri, undang-undang FTZ sebagai pemanis dan penarik perhatian bagi investor belum memberikan dampak besar. Bahkan beberapa perusahaan memilih melakukan ekspansi ke tempat lain karena tidak adanya kejelasan aturan PP nomor 02.
Batam Butuh 30 Ribu Tenaga Kerja Siap Pakai
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Ketua Dewan Pembina Apindo Kepri, Abidin Hasibuan mengatakan ada tiga hal yang jika tersedia di Batam maka tidak perlu lagi promosi ke luar negeri, tapi secara otomatis investor akan banyak yang masuk. Ketiga hal tersebut yaitu kepastian hukum, harga yang kompetitif, serta ketersediaan tenaga kerja.
Apindo Perjuangkan Penolakan Ranperda Naker Hingga Pusat
Tribun Batam - Rabu, 28 September 2011
Tribunnews Batam
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Ketua Apindo Kepri, Cahya menegaskan kembali bahwa pada intinya Apindo telah sepakat tidak setuju atas rencana pembentukan Ranperda Ketenagakerjaan. Masih dengan alasan yang sama, isi ranperda 80 persennya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.
Terlalu Banyak Raja-Raja Kecil
(sumber Batam Pos ) 29 september 2011
Hampir tiga tahun berjalan, implementasi Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun belum juga efektif. Para pengusaha mengaku dibuat bingung dengan aturan yang dinilai tidak jelas.
Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi penerapan FTZ BBK antara pengusaha dengan Dewan Kawasan dan Pemerintah Provinsi Kepri di Hotel Novotel Jodoh, Selasa (27/9). Dalam kesempatan tersebut para pengusaha mengeluhkan sejumlah hambatan yang ditemui di lapangan.
Ketua Tim Ekonomi Kepri yang juga Presiden Direktur PT Citra Tubindo Tbk, Kris T Wiluan, menyoroti banyaknya aturan di Kepri yang belum memiliki kepastian hukum bagi para pengusaha. Sehingga hal ini membuat pengusaha bingung.
DIRJEN IKP: KETERBUKAAN INFORMASI CIPTAKAN KETERBUKAAN PEMERINTAHAN
Batam, 28/9 (ANTARA) - Dengan keterbukaan informasi publik, dapat diwujudkan demokratisasi dan penyelenggaraan negara yang baik, kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian komunikasi dan informasi, Freddy H Tulung.
PEMERINTAH KEMBALI DIDESAK TINJAU KEMBALI FTZ
Tanjungpinang, 28/9 (ANTARA) - Pemerintah kembali didesak meninjau kembali kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun.
"FTZ (kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas) merugikan Kepulauan Riau," kata Pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hood, Rabu.
"FTZ (kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas) merugikan Kepulauan Riau," kata Pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hood, Rabu.
Langganan:
Postingan (Atom)