Dirjen KA Studi Kelayakan Monorel

Jumat, 29 October 2010 10:27 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

BATAM CENTRE- Dirjen Kereta Api (KA) Kementerian Perhubungan melakukan studi kelayakan monorel KA yang akan dibangun di Batam pada 2013 di Gedung BP Batam, Kamis (28/10). Dalam studi kelayakan itu, Dirjen KA menilai pembangunan monorel KA di Batam cocok dilanjutkan, karena jumlah penduduk terus meningkat.

BP Kawasan Pamerkan Foto Pembangunan

By

putut (sumber Batam Pos,versi asli)

– 29 October 2010Posted in: Metropolis

BATAM CENTRE (BP) – Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam menyelenggarakan pameran foto pembangunan Batam di Mega Mall Batam Centre 27-31 Oktober 2010. Ada sekitar 260 foto pembangunan Batam yang ditampilkan dari tahun 1970-2010.
Foto-foto menggambarkan proses pembangunan di Batam mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, gedung pemerintah, kawasan industri, dam air, dan fasilitas lain. Mulai Batam masih berwujud hutan hingga menjadi kota seperti sekarang ini.

2014, Rail Bus Batam Dibangun

By

putut ( sumber Batam Pos,versi asli)

– 29 October 2010Posted in: Metropolis

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan dan Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementrian Perhubungan, mengelar sosialisasi rencana pembangunan monorail di Batam, Kamis (28/10) di kantor BP Batam, Batam Centre. Proyek tersebut diperkirakan akan menelan anggaran lebih dari Rp2 triliun.
Kabag Perencanaan Direktorat Jendral (Ditjen) Perkeretaapian Kementrian Perhubungan, Heru Wisnu Wibowo, mengatakan, transportasi massal yang paling tepat di bangun di Batam ialah rail bus (sejenis monorail, red).

BP BATAM KAJI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KERETA API

Batam, 28/10 (ANTARA) - Badan Pengusahaan Batam melakukan kajian pengembangan transportasi kereta api bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menjawab kebutuhan transportasi massal di kota itu.

"Kajian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan transportasi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Batam beberapa tahun lagi," kata Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja, Kamis.

Soal Pembahasan UMK

Kamis, 28 October 2010 12:24 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

Walikota: Jangan Deadlock Lagi

BULANG- Walikota Batam Ahmad Dahlan berharap agar pembahasan upah minimum kota (UMK) 2011 tidak lagi menemui jalan buntu (deadlock). Unsur tripartit seperti serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah diminta bisa menghasilkan sebuah keputusan bersama tentang penetapan UMK.

"Setiap tahun pembahasan UMK Batam memang selalu mengalami deadlock. Tahun ini saya meminta jangan lagi terjadi seperti itu," kata Dahlan usai bertemu dengan tokoh masyarakat Pulau Seraya, Kecamatan Bulang, Rabu (27/10).

Dahlan mengatakan, penetapan nilai UMK harus mengacu pada hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja yang angkanya selalu berubah setiap bulannya. Meskipun demikian, Dahlan juga meminta agar serikat pekerja mengusulkan nilai UMK yang logis, tidak terlalu tinggi.

Ia menambahkan, nilai KHL sekarang sebesar Rp1,288 juta bisa dijadikan rujukan saat tripartit membahas angka UMK Batam. "Gunakanlah angka mendekati itu, pasti pembahasan tidak deadlock dan keputusan yang dihasilkan bisa diterima oleh semua pihak," sarannya.

Semangat Sekolah

Dalam kunjungan itu, Dahlan juga berpesan agar anak-anak yang ada di daerah hinterland tetap bersemangat pergi sekolah, sekalipun sekolahnya berada di pulau lain. Menurutnya, kemajuan pendidikan satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

"Pemerintah bertanggungjawab untuk memajukan semua kawasan, termasuk kawasan hinterland," ujar Dahlan.

Meskipun saat ini di kawasan hinterland belum bisa dibangun sekolah secara keseluruhan, tapi secara berangsur-angsur pemerintah sudah memulainya. "Seperti halnya di Pulau Seraya dengan jumlah penduduk 147 KK ini, sudah dibangun gedung SD. Untuk SMP dan SMA dibangun di pulau sebelah, Pulau Puluh. Jadi anak pulau jangan malas lagi menuntut ilmu," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Dahlan juga memberikan bantuan sejumlah uang kepada pengurus Masjid Baitul Rahman di Pulau Seraya, serta bantuan kepada majlis taklim yang ada di pulau itu.

"Secara fisik, kondisi masjid yang sehari-hari digunakan masyarakat sebagai tempat ibadah terlihat rusak. Plafonnya harus kita perbaiki," kata Dahlan saat menyerahkan bantuan. (sm/rl)

BP Batam Komitmen Membangun

Rabu, 27 October 2010 14:05 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

BATAM CENTRE--Peringatan Hari Bakti Badan Pengusahaan Batam tahun 2010 dilaksanakan dengan sederhana di Batam Centre, Selasa (26/10) pagi. Kepala Badan Pengusahaan Batam, Mustofa Widjaja bertindak selaku pembina upacara.

85 PMA Tanamkan Modalnya di Batam

By putut

– 28 October 2010Posted in: Pro Bisnis
(sumber Batam Pos,versi asli)

Semenjak Batam memasuki babak baru yakni dijadikannya sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) bersama Bintan dan Karimun. Investor asing yang ingin menginvestasikan modalnya di pulau ini terus meningkat dari tahun ke tahun.
Apalagi saat ini sudah berdiri pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal di Batam. Di mana dengan adanya PTSP ini, para investor akan dengan mudah mengurus izinnya tanpa perlu ke pusat. Sebab bukan rahasia umum lagi, panjangnya birokrasi pengurusan izin investasi selama ini dituding penyebab lambannya pertumbuhan investasi.

Yayan Akhyar, perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam mengungkapkan, jumlah investasi yang berasal dari perusahaan modal asing (PMA) bulan Januari-September 2010 sudah mencapai 85 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 93.194.475 dolar AS. Jumlah itu naik tajam dibanding tahun lalu, yang hanya 82 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 86.715.000 dolar AS.

”Kita yakin jumlah itu akan terus bertambah hingga akhir tahun 2010 nanti,” optimis Yayan kepada wartawan, Rabu (27/10) di sela acara sosialisasi tentang tim terpadu pengawasan kegiatan investasi dan ketenagakerjaan di Kota Batam dan sosialiasi peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 152/PMK.04/2010, tentang tata cara pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor dari dan keluar daerah bebas yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pemko Batam, 26-27 Oktober di Golden View Bengkong Laut.

Dikatakannya, PMA yang sudah menginvestasikan modalnya di Batam tahun ini, masih didominasi oleh industri manufaktur yakni 27 perusahaan. Sementara industri perkapalan (shipyard) Batam juga masih menjanjikan dengan 19 perusahaan. ”Sisanya perusahaan jasa pendukung,” tukasnya.

Sementara itu Kabid Pengawasan dan Pengendalian Investasi BKPM Pemko Batam, Socrates menjelaskan tugas tim nantinya yakni memeriksa dan mengawasi kegiatan investasi baik fasilitas dan non fasilitas, mengawasi pelaksanaan hubungan industrial pada kegiatan investasi. Tim juga bertugas mengadakan koordinasi untuk mendapatkan masukan relasi pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal di Batam. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam kegiatan investasi antara pengusaha, tenaga kerja, pemerintah bersama instansi terkait.
Dan memberi laporan periodik tiap semesternya dan merekomendasikan pemeriksaan lapangan kepada Wali Kota Batam.

Socrates juga menjelaskan dengan diberlakukannya PMK No.152/PMK.04/2010 maka ketentuan pemasukan kendaraan bermotor dari luar daerah pabean (LDP) hanya bisa dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari BP Batam. Sementara jumlah dan jenis kendaraan yang dimasukkan dari LDP ditetapkan BPK. ”Pemasukan kendaraan bermotor dari LDP ke KPBPB yang tidak dilakukan pengusaha yang berizin usaha dari BP wajib dikembalikan ke LDP,” ujarnya.

Ia berharap sosialisasi tersebut dapat memberi pencerahan dan masukan bagi para stake holder dan pihak terkait. Sehingga bisa menciptakan iklim investasi yang lebih baik ke depannya. (taher)

Bahas UMK di Lima Pertemuan

By putut

– 28 October 2010Posted in: Metropolis
(sumber Batam Pos,versi asli)

SEKUPANG (BP) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Serikat Pekerja, dan Pengusaha Batam menyepakati pembahasan kebutuhan hidup layak (KHL) dan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2011 dilaksanakan dalam lima kali pertemuan saja.

”Ini rapat perdana, sesuai dengan Amanat Kemenaker Nomor 226 Tahun 2000, pembahasan UMK sudah harus selesai tidak lewat dari 40 hari. Kita mencoba menerapkan itu. Kalau pembasahan UMK 2010 dibahas 7 kali, kali ini kita komit pembahasan cukup 5 kali saja,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudy Sakyakirti kepada Batam Pos di Sekupang, Rabu (27/10).

Rapat perdana pembahasan KHL dan UMK Batam 2011 tersebut diawali dengan pembahasan tata tertib yang dihadiri pengusaha, unsur pekerja seperti Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI), pemerintah dan juga Disperindag. Rapat yang dilaksanakan di aula Kantor Disnaker tersebut dipimpin langsung Kadisnaker.

Tata tertib pembahasan yang dihasilkan dalam rapat perdana tersebut yakni pertemuan kedua akan membahas enam indikator penentu KHL dan UMK. Seperti inflasi, kemampuan usaha, kondisi pasar kerja, kondisi perekonomian, dan kebutuhan hidup layak (KHL). ”KHL akan dibahas dalam rapat tersendiri,” ujar Rudi.

Pembahasan KHL akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga, pertemuan keempat dengan agenda pembahasan angka-angka, dan pembahasan kelima kesimpulan hasil pembahasan. (cha)

MUSTOFA WIDJAJA: BANGUN BATAM DENGAN PENINGKATAN SINERGITAS

Batam, 26/10 (ANTARA) - Pembangunan Batam sebagai daerah industri perlu dengan peningkatan sinergitas atau keterpaduan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam serta segenap unsur masyarakat luas.

Peningkatan sinergi pemerintah daerah dengan instansi vertikal serta unsur masyarakat, semakin penting dilakukan guna menghadapi tantangan globalisasi, kata Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja, di Batam, Selasa.

Wako Minta Monorail Disegerakan

Rabu, 27 Oktober 2010 08:09 (sumber Batam Pos,versi asli)

Solusi Tepat Atasi Macet BATAM CENTRE (BP) - Warga Batuaji merespons positif rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam membangun jalur tranportasi umum monorail dari Batuampar ke Tanjuguncang. Rencana jangka panjang tersebut, memang menjadi impian masyarakat Batam ke depan untuk menghindari kemacetan. Batam yang merupakan kota kecil dengan penduduk cukup padat, perlu perhatian khusus mengenai fasilitas umum. Terutama fasilitas transportasi yang menjadi salah satu faktor keluhan masyarakat akhir-akhir ini.