Si Manis Tembus Rp 12.000

Pasokan Masih Stabil Hijazi Tunggu Program Gula Miskin

Written by anton

Senin, 28 Desember 2009 ( sumber Tribun Batam, klik versi asli )

BATAM, TRIBUN - Harga gula pasir semakin tak terkendali. Harga si manis tersebut sudah tembus Rp 12 ribu per kilogram (kg) di tingkat eceran di beberapa pasar di Batam. Pantauan Tribun, Minggu (27/12), gula pasir dijual pada harga Rp 12 ribu per kg oleh beberapa pengecer di Pasar Bengkong Centre. Sedangkan di Pasar SP Sagulung Rp 11.5000 dan di sekitar Jodoh masih tetap Rp 11 ribu. Menurut seorang pedagang di Bengkong, harga tersebut sudah berlangsung lama. Namun tidak ada kelangkaan pasokan gula dari distributor. “Harga gula Rp 12 ribu ini sudah lama, bahkan sebelum Natal. Dulu memang sempat turun namun naik lagi. Kalau barang yang lain tidak ada kenaikan selama Natal,” kata pedagang yang tak ingin disebutkan namanya. Menanggapi lonjakan harga ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Batam Ahmad Hijazi malah menilai kenaikan tersebut wajar. Menurutnya, harga gula Rp 10.500 akibat harga gula di Jakarta saja sudah mencapai Rp 10 ribu. “Itu wajar karena order dua hari yang lalu di Jakarta sudah mencapai Rp 10 ribu per kilogramnya,” kata dia saat dihubungi. Hijazi menjelaskan, kenaikan akibat stok gula dalam negeri semakin tipis. Pasalnya saat ini belum musim giling tebu sehingga pemerintah mengambil solusi mengimpor gula namun masih dalam proses. Bahkan, kata dia, saat ini harga gula rata-rata nasional sudah mencapai Rp 10.700 per kilogramnya. Ia memperkirakan harga gula kembali normal saat musim giling yang diperkirakannya April 2010. Langkah lain untuk mengatasi masalah gula ini, sebut Hijazi, Departemen Perdagangan sudah mewacanakan program Gukin (gula miskin) atau gula bersubsidi bagi masyarakat miskin. Polanya mirip raskin. “Akan ada program subsidi gukin (gula miskin) yang mirip seperti raskin. Itu wacana dari Departemen Perdagangan,” ungkap dia. Namun demikian Pemko Batam sendiri belum ada rencana khusus mengatasi masalah kenaikan gula saat ini. Saat lebaran lalu, ada solusi berupa operasi pasar sehingga sangat membantu konsumen. Sementara itu di Pasar Jodoh, pedagang bernama Budi mengaku kenaikan harga gula menjadi Rp 11 ribu sudah berlangsung beberapa pekan sebelumnya. Demikian juga pengakuan Ani, pemilik kios Suka Menanti di Pasar Avava Fresh Market, Jodoh. Hanya untuk pembelian dalam jumlah banyak Ani berani memberikan harga Rp 10.200 per Kg. “Rp 11 ribu itu harga eceran. Kalau beli banyak bisa lebih murah, bisa Rp 10.500 sampai Rp 10.200, tergantung berapa banyak yang dibeli,” kata Ani sembari melayani pembeli. Menurutnya, pasokan gula masih normal dan untuk mendapatkan dari distributor juga tidak terlalu sulit. Bedanya, kata Ani, saat ini untuk pembelian harus bayar tunai, padahal sekitar dua pekan lalu ia masih bisa mengambil barang terlebih dahulu baru kemudian dibayar. Harga si manis di pasar-pasar tradisional tidak jauh berbeda dengan harga gula kemasan di ritel-ritel modern. Di supermarket Diamond DC Mall, harga gula pasir Rp 10.900 per kg. Sedangkan gula kemasan merek Gulaku dijual Rp 11.500 per kg. Sementara di Hypermarket Nagoya Hill, harga Gulaku Rp 11.100 kemasan satu kilogram, Gula 9 dijual Rp 12.450, dan harga VP gula dibandrol Rp 10.950. Seorang pembeli mengaku lebih membeli Gulaku karena tidak terpaut jauh dengan harga gula di pasaran. “Harganya kurang lebih saja. Kalau ini agar sedikit mahal, ya bisa dimaklumi karena ini gula kemasan dan dijual di Hypermart,” kata ibu yang mengaku bernama Yen. Menurutnya, gula kemasan selain memiliki rasa yang lebih standar juga terjamin kebersihannya. Sedangkan beberapa pedagang di pasar Aviari Batu Aji menceritakan kenaikan harga gula ini sudah berlangsung beberapa minggu menjelang Natal. Sebelumnya harga gula berkisar antara Rp 8- 8,5 ribu per kilogram. Namun ada juga pengecer yang menjual Rp 9 ribu. Namun harga gula yang tidak menentu ini dianggap sudah tradisi menjelang hari besar keagamaan seperti Idulfitri dan Natal. “Namun kami berharap pemerintah tegas menangani harga gula yang sering berubah-ubah ini,” harap Bayu, seorang pedagang. (man/naz)

Pendidikan dan Jalan Jadi Sorotan Bangunan Sekolah Terbentur Lahan

Kami Minta Kelas Baru

Written by anton

Kamis, 24 Desember 2009 ( sumber Tribun Batam, klik versi asli )

BATAM, TRIBUN-Kekurangan jumlah kelas masih menjadi permasalahan penting di Batam. Warga mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan sekolah, termasuk menambah lokal. Keinginan tersebut muncul saat reses anggota DPRD Batam dapil Sekupang di Quran Centre, Rabu (23/12). Tidak itu saja, warga juga meminta untuk membebaskan lahan dari masalah agar bisa membangun sekolah. Seperti di Kelurahan Tanjung Riau, rencana pembangunan gedung SMP sampai saat ini masih terkendala lahan yang ada. Meski sudah dipasang pelang nama yang bertuliskan mohon doa restu untuk pembangunan gedung SMP, hampir dua tahun gedung yang dimaksud juga belum dibangun. Warga minta anggota DPRD Batam untuk lebih memperhatikan keberadaan sekolah yang ada. Selain itu untuk penerimaan siswa baru agar mengutamakan anak-anak yang ada diwilayah lingkungan sekolah terlebih dahulu. “Jika tidak, maka anak-anak yang ada di wilayah sekolah yang dimksud tidak bisa masuk menjadi siswa baru,” ujar Lurah Lurah Tiban Indah Dewi Rufianti. “Ya kami minta kepada anggota dewan yang hadir saat ini bisa menfasilitasi kepada pihak terkait agar bisa membangun akses jalan menuju SMPN 25. Jika hujan turun maka anak-anak tidak bisa menuju sekolah dan terpaksa melewati jalan pintas melalui pemukiman warga,” ujar Dewi. Hal senada juga disampaikan, Irwan salah satu warga Tiban Baru. Irwan meminta agar sekolah yang ada di Taman Sari Hijau bisa ditambah lokal. Tujuannya agar penerimaan siswa baru nantinya bisa tertampung. Tidak itu saja, Irwan juga berharap dalam penerimaan siswa baru nantinya diutamakan terlebih dahulu anak-anak yang ada dilingkungan sekolah yang bersangkutan. “Kami mengharapkan bisa ditambahkan lokal baru agar nantinya dalam penerimaan siswa baru pada tahun depan bisa menampung anak-anak yang berdomisili dilingkungan sekolah tersbeut,”ujarnya. Anggota DPRD Batam Irwansyah berjanji akan menyampaikan dan menfasilitasi keluhaan warga langsung kepada Wali Kota Batam untuk kemudian menyampaikan kepada Dinas-Dinas terkait. Pihaknya juga akan terus mengawasi Dinas-Dinas terkait dalam menangani masalah tersebut. Drainase bermasalah Di dapil Bengkong, pengaspalan jalan dan pembangunan drainase paling banyak dikeluhkan. Mereka berharap agar infrastruktur tersebut segera dibenahi karena sangat mengganggu, khususnya masalah saluran air. “Bengkong Laut itu tempat bermuaranya dua parit besar, yang satu dari arah Bengkong Indah dan satu lagi dari arah Bengkong Mahkota sana. Kalau hujan airnya melimpah dan menggenang sampai depan rumah warga,” kata Ahmad, seorang warga. Camat Bengkong Asril Arif mengatakan, masalah drainase selalu menjadi usulan dari setiap kelurahan. Bahkan ada sebuah komplek hunian yang tidak memiliki drainase dan airnya menggenang di samping rumahnya. “Ini keluhan yang disampaikan oleh warga Tanjungbuntung,” katanya. Warga kelurahan Sadai juga menanyakan tentang jalan dari arah kantor kecamanan menuju ke kantor kelurahan yang dari dulu hanya dijanjikan saja. Mereka menanyakan komitmen para anggota dewan yang tidak memberikan teguran kepada dinas terkait karena menurut informasi yang mereka terima proyek tersebut sudah dianggarkan namun tidak dilaksanakan. Surya Sardi, Ketua DPRD Batam yang berasal dari dapil satu Batuampar Bengkong mengatakan bahwa beberapa proyek tersebut telah masuk pada program pembangunan untuk tahun 2010 mendatang. Hal senada juga diungkapkan oleh M Yunus yang menjadi panita anggaran pada Ranperda APBD kota Batam 2010. “Beberapa proyek yang diusulkan oleh warga sebagian masuk daftar pembangunan, khususnya untuk proyek jalan. Setiap daerah memang tidak sama, nanti yang di depan Golden Praw itu kalo tidak salah ada proyek pembangunan jalan sepanjang satu kilo meter,” katanya. Sedangkan untuk proyek 2009 yang belum dijalankan dan dimasukkan lagi pada proyek tahun ini akan dipriotiaskan dalam hal pengawasannya. Bahkan, Udin P Sihaloho dari fraksi PDIP dan Firman dari fraksi Hanura mengatakan siap menekan walikota agar melaksanakan proyek tersebut pada 2010. “Kami siap menekan walikota apabila tidak melaksanakan proyek yang tertunda dengan mengganti kepada dinas terkait,” ujarnya. Ia menegaskan, walau dari partai yang berbeda, namun mereka tetaplah wakil rakyat yang akan mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat yang telah mempercayakannya. Mereka juga mengajak masyarakat untuk mengawasi proyek agar dikerjakan sesuai dengan rencanya. Selain dua permasalahan tersebut, permasalah yang juga dikeluhkan warga sebagaimana terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga pelayanan di kantor pemerintahan. Mereka menilai, pelayanan kesehatan belum maksimal untuk keluarga miskin dan berharap agar pemerintah kota Batam bisa memperbaikinya.(bur/man)

Pemko Surati BPN

Status Rempang Hadang Provinsi Batam

Written by anton

Kamis, 24 Desember 2009 ( sumber Tribun Batam, klik versi asli )

BATAM,TRIBUN-Belum jelasnya status Rempang dan Galang bisa menjadi sandungan rencana pembentukan Provinsi Batam. Oleh karena itu, Pemko Batam telah menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta kejelasan status Rempang-Galang. “Pembentukan Provinsi Batam masih harus menunggu keputusan status Rempang-Galang. Tanpa wilayah Rempang dan Galang, maka Provinsi Batam sulit berdiri, karena luas wilayah kurang. Tapi, pembentukan Provinsi Batam masih wacana awal, pelaksanaannya masih jauh,” ujar Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Di tempat terpisah, anggota DPR RI, Herlini Amran mengatakan wacana pembentukan Provinsi Batam harus dikaji terlebih dahulu. Wancana tersebut boleh saja diutarakan setiap orang. Karena menurutnya untuk mewujudkan Provinsi Batam ini tidak mudah harus ada pengkajian-pengkajian yang harus dilakukan. Ia mengatakan, wacana itu diperlukan untuk memotivasi warga Batam dan pemerintah kota untuk membangun daerah. Menurut Herlini, wilayah Kota Batam kurang untuk dijadikan provinsi. Jika terbentuk Provinsi Batam, mana-mana saja kabupaten dan kota yang masuk dalam pemerintahnya. Untuk itu jika wancana tersebut bisa-bisa saja, namun harus memenuhi syarat-syarat pembentukan Provinsi Batam tersebut. (bur)

PEMBENTUKAN PROVINSI BATAM TERKENDALA STATUS RELANG

Batam, 22/12 (ANTARA) - Pembentukan Provinsi Batam terkendala status Pulau Rempang-Galang (Relang) yang masih dalam sengketa antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Batam.

"Pembentukan Provinsi Batam masih harus menunggu keputusan status Rempang-Galang," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Batam, Selasa.

Ia mengatakan, tanpa wilayah Rempang dan Galang, maka Provinsi Batam sulit berdiri, karena luas wilayah kurang.

Pemerintah Kota, kata dia, menyurati badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta kejelasan status Rempang-Galang.

"Tapi, pembentukan Provinsi Batam masih wacana awal, pelaksanaannya masih jauh," kata wali kota.

Di tempat terpisah, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kepulauan Riau Herlini Amran mengatakan, wacana pembentukan Provinsi Batam harus dikaji.

"Boleh saja, ini `kan masih wacana," kata dia.

Ia mengatakan, wacana itu diperlukan untuk memotivasi warga Batam dan pemerintah kota untuk membangun daerah.

Menurut Herlini, wilayah Kota Batam kurang untuk dijadikan provinsi. "Nanti, kabupaten-kotanya yang mana," kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Riki Syolihin mengatakan, secara administrasi, Kota Batam siap menjadi Provinsi Batam.

"Kalau dari administrasi, Batam sangat siap menjadi Provinsi," kata dia.

Dari sisi pendapatan daerah, dia mengatakan, Batam juga siap menjadi provinsi, karena daerah industri itu menjadi penyumbang pajak kendaraan terbesar di Provinsi Kepulauan Riau.

Namun, dia meminta pers untuk cermat menanggapi wacana pembentukan Provinsi Batam, menghindari pengalihan isu kasus korupsi dan pemerasan yang melibatkan beberapa pejabat kota.

"Media tetap harus memfokuskan pemberitaan proses hukum korupsi. Jangan kemudian tenggelam dengan wacana pembentukan Provinsi Batam," kata dia. ***1***

(T.Y011/B/S023/S023) 22-12-2009 18:06:04 NNNN





Copyright © ANTARA

HABIBIE PROTES PENETAPAN HUT KOTA BATAM

Batam, 22/12 (ANTARA) - Mantan Ketua Otorita Batam Bacharuddin Jusuf Habibie memrotes penetapan Hari Ulang Tahun Kota Batam 18 Desember 1829 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Hari Jadi Kota Batam.

Hal itu dikatakan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan kepada wartawan di Batam, Selasa.

"Saya dipanggil Pak Habibie, untuk membahas HUT Kota Batam," kata Ahmad Dahlan.

Presiden RI ke-3 itu, kata dia, menolak penetapan hari jadi Kota Batam pada 18 Desember 1829, karena sebagai sebuah kota, Batam baru terbentuk.

Wali Kota bersama sejarawan Batam menjelaskan kepada Habibie, mengenai kajian sejarah Hari Jadi Kota Batam. Namun, semua argumentasi ditolak Habibie.

"Akhirnya, Pak Habibie mempersilahkan acara HUT, tapi, itu tidak menjadi HUT Kota Batam, tapi HUT Batam," kata dia.

Ia mengatakan, menurut Habibie, kajian sejarah pembentukan pemerintahan oleh Nong Isa pada 18 Desember 2009 merupakan sejarah Batam, bukan Kota Batam.

"Tapi, karena Perda kita adalah Perda Hari Jadi Kota Batam, ... ya bagaimana, nanti diubahlah," kata dia.

Pemerintah Kota berencana merevisi Perda Hari Jadi Kota Batam menjadi Hari Jadi Batam.

Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Kota Batam menetapkan hari jadi kota 18 Desember 1828, dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan daerah tentang Hari Jadi Kota Batam.

Hari jadi kota Batam, diambil dari waktu pengangkatan Raja Isa sebagai penguasa Nongsa, desa kecil yang menjadi cikal bakal Kota Batam, 18 Desember 1828.

Sebenarnya, dalam beberapa kajian, tersebut beberapa tanggal yang diajukan menjadi Hari Jadi Kota Batam. Alternatif tanggal lainnya, adalah waktu pembentukan Batam sebagai kota administratif, waktu Otorita Batam berdiri, dan waktu sejarah melayu lain.

Kala itu, Wali Kota mengatakan pemilihan waktu pengangkatan Raja Isa mewakili sejarah Melayu dan administratif.

"Kita ingin Batam tidak hanya Kota Industri, tapi juga memiliki sejarah," kata dia.

(T.Y011/B/S005/S005) 22-12-2009 20:41:14 NNNN





Copyright © ANTARA

Lima Perusahaan Dapat Jatah Impor

Rabu, 23 Desember 2009 ( sumber Tribun Batam, klik versi asli )

Hasil Seleksi BP Batam
Datangkan 6.000 Ton Gula

BATAM, TRIBUN - Lima calon importir gula yang memenuhi persyaratan akan mulai bekerja akhir Minggu ini. Selasa (22/12), Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam telah memutuskan perusahaan mana saja diberi hak untuk mengimpor sebanyak 6.000 ton sesuai jatah yang diizinkan oleh Departemen Perdagangan.

“Bisa saja kelima perusahaan importir itu bekerja sama kalau sudah memenuhi syarat dan membuat pernyataan mampu mengimpor,” ujar Gati Wibawaningsih selaku Kepala Subdit Lalu Lintas Barang, BPBatam kepada Tribun, Selasa (22/12).

Kelima perusahaan itu adalah PT Pembangunan Kepri, PT Batam Harta Mandiri, PT Sahabat Karya Mandiri, PT Pro Kepri Berjaya, dan PT Kaizen Putera Purnama Perkasa.

Beberapa persyaratan khusus yang dimintakan untuk diberikan kewenangan mengimpor gula itu yakni, memiliki equivalen unit (EU) yang merupakan grade pencapaian posisi pada kisaran 70 hingga 200. Syarat kedua adalah berpengalaman di bidang impor jenis apa saja khususnya jenis makanan.

Lalu, berpengalaman melakukan perdagangan antarpulau dan memiliki nomor identitas kepabeanan (NIK). Setelah syarat tersebut dipenuhi, selambatnya 28 Desember sudah harus memastikan vendor atau negara mana yang menjadi sumber impor gula.

Perusahaan yang lolos seleksi akan bekerja secara temporary hingga memenuhi kuota impor 6 ribu ton. Tentu satu perusahaan dengan yang lainnya jatah impor tidak sama, tetapi akan ditentukan dengan penilaian tingkat kemampuan perusahaan tersebut.

“Sifat importir itu temporary sesuai kebutuhan. Jika kali ini izin impor hanya 6 ton, apabila ada jatah di kemudian hari maka rekruitmen importir baru kembali dimulai,” jelas Gati.

Dia menepis anggapan pelaksanaan importir terkesan lamban sebab tahapannya mengikuti launching impor gula sebanyak 500 ton secara nasional. “Surat menteri Perdagangan sebenarnya tertanggal 20 November. Tetapi tidak bisa langsung aksi, melainkan disesuaikan dengan launching impor nasional,” ujar Gita.
Terkait harga gula dua hari terakhir ini yang semakin tidak terkontrol hingga tembus Rp 11 ribu per kilogram, menurutnya karena faktor kekurangan persediaan gula dunia. Sejurus dengan itu untuk lebih menjamin terciptanya kestabilan harga gula di Batam maka langkah impor gula itu dilaksanakan.(rnd)

Asrul Capek Terima Telepon

Rabu, 23 Desember 2009 ( sumber Tribun Batam, klik versi asli )
Tak Terlibat Kasus Air Port Tax

BATAM, TRIBUN - Kasus dugaan penggelapan air port tax Bandara Hang Nadim yang membuat beberapa orang menjadi tersangka mendatangkan masalah bagi Asrul, pegawai di Unit PKPPK atau pemadam kebakaran di Bandara Hang Nadim. Namanya ikut terseret dalam kasus itu padahal dia tidak bersentuhan dengan pajak terhadap penumpang tersebut.

“Saya mohon diluruskan bahwa saya Asrul tidak terlibat kasus itu. Memang dalam kasus itu ada nama Hasrul dan Dasrul tapi bukan saya,” ujarnya melalui telepon seluler, Selasa (22/12).

Tiga nama yang nyaris mirip ini memang rawan kekeliruan. Senin lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam telah memeriksa Hasrul, koordinator passanger service cas (PSC) Bandara dalam kasus dugaan penggelapan sebesar Rp 384.957.000. Hasrul yang sudah menjadi tersangka tidak ditahan karena sudah mengembalikan semua uang tersebut.

“Saya capek juga ditelepon keluarga dari kampung dan banyak teman untuk memberi penjelasan. Saya tidak pernah diperiksa Kejaksaan, karena saya bukan di bagian itu,” tegas Asrul lagi.

Kasus ini sendiri masih dalam proses pemeriksaan di Kejari Batam. Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Mursal SH mengatakan, walau dana itu sudah dikembalikan, namun tidak menghapus unsur pidananya.
“Kita akan menjerat para tersangka dalam kasus penggelapan dana pajak ini dengan pasal 4 UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,” tegas Mursal.(rud/hat)

Habibie tak Setuju HUT Kota Batam

Written by widodo
Selasa, 22 Desember 2009 ( sumber Tribun Batam, klik versi asli )

Batam,TRIBUN- Mantan Ketua Otorita Batam Bacharuddin Jusuf Habibie memprotes penetapan Hari Ulang Tahun Kota Batam pada 18 Desember 1829 seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Hari Jadi Kota Batam, demikian Walikota Batam Ahmad Dahlan kepada wartawan di Batam, Selasa (22/12) "Saya dipanggil Pak Habibie, untuk membahas HUT Kota Batam," kata Ahmad Dahlan.

Habibie menolak penetapan hari jadi Kota Batam pada 18 Desember 1829 karena pada tanggal ini kota Batam belumlah ada.

Bersama sejarawan Batam, Walikota Batam lalu menjelaskan kepada Habibie bahwa berdasarkan kajian sejarah, tanggal itu memang hari kelahiran Kota Batam. Namun, semua argumentasi ditolak Habibie.

"Akhirnya, Pak Habibie mempersilakan acara HUT. Tapi, itu tidak menjadi HUT Kota Batam, tapi HUT Batam," kata dia.

Ia mengatakan menurut Habibie, kajian sejarah pembentukan pemerintahan oleh Nong Isa pada 18 Desember 2009 merupakan sejarah Batam, bukan Kota Batam.

"Tapi, karena Perda kita adalah Perda Hari Jadi Kota Batam, ya bagaimana, nanti diubahlah," kata dia.

Pemerintah Kota berencana merevisi Perda Hari Jadi Kota Batam menjadi Hari Jadi Batam.

Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Kota Batam menetapkan hari jadi kota 18 Desember 1828, dalam rapat paripurna pensahan Rancangan Peraturan daerah tentang Hari Jadi Kota Batam.

Hari jadi kota Batam, diambil dari waktu pengangkatan Raja Isa sebagai penguasa Nongsa, desa kecil yang menjadi cikal bakal Kota Batam, 18 Desember 1828.

Sebenarnya, dalam beberapa kajian, ada beberapa tanggal yang diajukan menjadi Hari Jadi Kota Batam. Alternatif tanggal lainnya, adalah waktu pembentukan Batam sebagai kota administratif, waktu Otorita Batam berdiri, dan waktu sejarah melayu lain.

Kala itu, Walikota mengatakan pemilihan waktu pengangkatan Raja Isa mewakili sejarah Melayu dan administratif.

"Kita ingin Batam tidak hanya Kota Industri, tapi juga memiliki sejarah," katanya. (ant)

38 Tahun Pembangunan Batam dalam Audio Visual

Rabu, 23 Desember 2009 ( sumber Batam Pos, klik versi asli )

Perpustakaan Khusus OB Diresmikan
BATAM (BP)-Bertambah satu lagi layanan dan unit di Otorita Batam/BP Batam dengan diresmikannya Perpustakaan Khusus Otorita Batam, Selasa (22/12) siang. Selain berisi referensi umum, perpustakaan khusus ini juga berisi hasil karya monumental dari proses pembangunan Batam selama 38 tahun.

Peresmiaan perpustakaan khusus ini dilakukan oleh Ketua OB/BP Batam Mustofa Widjaja di Lantai III Gedung Bida, Batam Center. Seluruh unit kerja di lingkungan OB mengikuti acara peresmian perpustakaan sekaligus apresiasi seni budaya. Acara seni budaya menampilkan grup musik Ki Ageng Ganjur.

Peresmian ditandai dengan penyerahan 500 buku bantuan dari Perpustakaan Nasional yang diserahkan Muhammadin Razak, mewakili Pjs Kepala Perpustakaan Nasional kepada Mustofa Widjaja. Kemudian disusul pemutaran audio visual hasil karya monumental pembangunan Batam selama 38 tahun.

Mustofa Widjaja mengatakan, perpustakaan khusus OB tersebut berbasis informasi teknologi (IT) yang berfungsi sebagai pusat kajian, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, informasi tentang proses pengembangan dan pembangunan Barelang.
”Perpustakaan ini diharapkan tidak saja bermanfaat bagi karyawan OB saja, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat umum lainnya, khususnya di Kota Batam,” ujarnya.

Perpustakaan khusus ini sebenarnya sudah soft opening tanggal 26 Oktober lalu yang bertepatan dengan HUT OB. Perpustakaan ini terletak di lantai I dan II Gedung B, IT Center BP Batam. Lantai I berisi digunakan untuk fasilitas buku referensi, audio visual, dan pembuatan kartu angota. Lantai II digunakan untuk layanan dan ruang pengolahan.

Kepala Biro Sekretariat dan Protokol OB Gani Lasa kepada wartawan mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 5.000 eksemplar koleksi buku. Selain itu juga ada koleksi berupa audio visual, foto dan lainnya. Karena berbasis IT, sebagian bahan koleksi, terutama karya monumental OB selama ini, sudah dipindahkan dalam audio visual. Bahkan bagi pengguna internet, bisa mengakses segala macam informasi tentang OB di situs.

Di ruangan perpustakaan juga disediakan 7 monitor audio, 2 komputer untuk daftar katalog, dan 3 komputer audio visual.
Menurut Gani Lasa, isi perpustakaan ini sekitar 70 persen berisi tentang OB dan 30 persen lagi bersifat umum. Pengunjung luar juga bisa berkunjung dan mendapatkan layanan di perpustakaan ini.

‘’Syaratnya membayar uang masuk anggota perpustakaan sebesar Rp50 ribu,’’ katanya. (eri)

TERSANGKA KORUPSI BANDARA BATAM TIDAK DITAHAN

Batam, 19/12 (ANTARA) - Tersangka korupsi uang "passanger service charge" Bandara Hang Nadim Batam Hs tidak ditahan karena memiliki itikad baik, kata Kepala Kejaksaan Negeri Batam Tatang S.

Tatang mengatakan di Batam, Sabtu, tersangka Hs dan kawan-kawan mengembalikan uang Rp384 juta, yang diduga dikorupsi, dan kejaksaan menganggap itu sebagai itikad baik.

"Orang sudah beritikad baik, masak kita tahan," kata Tatang.

Dana Rp387 juta itu dikembalikan beberapa pejabat Bandara Hang Nadim, sehari setelah Kejaksaan Negeri Batam meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan pada 4 Desember 2009.

Meski begitu, Tatang mengatakan proses hukum tetap berlanjut.

"Sesuai dengan pasal 4, pengembalian uang tidak menghapuskan pidana yang berjalan," kata Tatang.

Ia mengatakan Kejari masih menyidiki kasus tersebut, dan masih akan ada penambahan tersangka. Namun, ia enggan menyebut nama-nama tersangka.

"Saya belum bisa ungkap nama-nama tersangka," kata dia.

Hs, kata dia, dijadikan tersangka, karena sebagai bendarahara, bertanggung jawab akan dana keluar-masuk kas bandara.

Dana PSC yang dibayarkan setiap penumpang Bandara Hang Nadim Batam sepanjang 2004-2007 tidak dilaporkan dan disetorkan ke kas Otorita Batam, sebagai pengelola bandara, dan wakil negara.

Sebagian uang digunakan untuk keperluan kedinasan bandara dan pribadi.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batam Mursal mengatakan uang itu digunakan pejabat dan mantan pejabat bandara. Sebanyak Rp26 juta di antaranya untuk sumbangan buka puasa bersama karyawan bandara.

"Di antara uang itu, diduga ada yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan dinas.

Padahal, seharusnya, uang itu diserahkan dulu ke kas OB, sebagai perwakilan negara, baru kemudian dilaporkan untuk digunakan. ***4*** B/Z003 (T.Y011/B/Z003/Z003) 19-12-2009 12:10:08 NNNN





Copyright © ANTARA