4.000 Kaveling Segera Ditarik

Selasa, 10 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )

 

Tato Wahyu
F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

BATAM – Sekitar 4.000-an dari 41.967 Kaveling Siap Bangun (KSB) di Batam terancam ditarik Badan Pengusahaan (BP) Batam. Selanjutnya, kaveling itu akan dialokasikan untuk warga yang digusur. Dimana, 4 ribu kaveling itu paling banyak di Sagulung.
 
Demikian disampaikan Direktur Pemukiman, Lingkungan dan Agrobisnis BP Batam, Tato Wahyu, Senin (9/12) di Batam. Menurut Tato, secara administrasi, semua kaveling itu sudah diverifikasi.

Pengangkatan Kepala BP Batam Jangan Dipolitisasi

Selasa, 10 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )

 

BATAM  CENTRE (HK ) - Dewan Penasihat (wanhat) Pemuda Panca Marga, Erdin Odang minta pengangkatan Ketua BP Batam jangan sampai dipolitisasi, dengan tujuan untuk menggeser posisi Mustofa Widjaja sebagai Kepala BP Batam.

" Saya menegaskan agar jangan sampai ada pihak-pihak baik itu pemerintah daerah atau Dewan Kawasan mempolitisasi jabatan Ketua BP Batam untuk menggeser Mustofa Widjaja dari jabatan sebagai Ketua BP Batam,"tegas Erdin Odang, kemarin.

Butuh Waktu 39 Hari untuk Urus Dokumen Kavling Siap Bangun

Senin, 9 Desember 2013  ( sumber : Batam Pos ) 

 

Ratusan warga Sagulung Baru, kecamatan Sagulung telah menerima legalitas kavling siap bangun (KSB) mereka. Wakil Gubernur (Wagub) Kepri Soerya Respationo menyerahkan secara simbolis KSB tersebut pada Sabtu (7/12) lalu.

Jumlah KSB di Batam saat ini kurang lebuih 41 ribu unit. “Total KSB di Batam ini ada sekitar 41 ribu,” Deputi Pelayanan Umum BP Batam, Azhari Abbas.

ilustrasi

Menurutnya proses pembuatan faktur dan PL dibutuhkan waktu sekitar 20 hari kerja. Sementara SPJ dan Skep selama 19 hari kerja. Maksimal prosenya39 hari kerja, itupun bila dokumen dan persyaratan yang dibawa lengkap.

Pengamanan FTZ Harus Lebih Ketat

Rabu, 4 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos ) 

Pengamanan Laut daerah perbatasan

Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Pelabuhan Batam sendiri, vital untuk perekonomian Batam.

Diharapkan, pengamanan lebih ketat bisa dilakukan lebih baik. Karena penyelundupan, trafficking, perompakan dan masalah lainnya masih permasalahan yang kerap terjadi di wilayah Batam.Hal itu disampaikan Kasubdit Bidang Persandian BP Batam, Yuda Gunadi, Selasa (3/12) di Batam. Dijelaskannya, letak Batam sangat strategis diikuti dengan kejadian penyelundupan, trafficking dan perompakan.

8 Importir Dapat Akses ke Kemendag

Sabtu, 7 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )

 

 

Batam – Kementerian Pertanian (Kementan) RI, hingga saat ini belum mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk Batam.

Padahal, saat ini ada delapan importir yang mendapat hak akses impor, tapi belum mendaftar. Jumlah itu turun dari 14 yang mengajukan RIPH tahun 2013 dengan satu importir yang mendapat izin.Demikian disampaikan Kasubdit Humas dan Publikasi, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ilham Eka Hartawan, Jumat (6/12) di Batam.

BP Bagikan Legalitas Kaveling

Senin, 9 Desember 2013 ( sumber : Tanjungpinang Pos )  

dokumen kaveling: Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo menyerahkan legalitas kaveling siap Bagun ke warga Sagulung, Sabtu (8/12) lalu.
f-martua/tanjungpinang pos

Batam – Sebanyak 41 ribu Kaveling Siap Bangun (KSB) diserahkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, ke warga. Namun, mayoritas diantara KSB itu belum memiliki dokumen legalitas dan sertifikat dari BP Batam. Di antara yang sudah mengurus dokumen, terdapat 2.285 KSB di Sagulung Baru (Saguba) Sagulung dan secara simbolis, dokumen itu diserahkan ke warga, pada Sabtu (8/12) Sagulung. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo didampingi Deputi Bidang Pelayanan Umum, BP Batam, Ashari Abas. Khusus di daerah ini, Soerya ikut menyerahkan, karena dia yang mendorong pengurusan dokumen KSB tersebut.

Penundaan SK Menhut 463 Rugikan Masyarakat Batam

minggu, 8 Desember 2013(  sumber : Batam Pos )

BATAM (BP) – Kepala Seksi Konservasi Balai Besar Sumberdaya Alam (BBKSDA) Riau, Nur Patria mengingatkan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang yang menunda pemberlakukan SK Menhut Nomor 463 Tahun 2013 sebenarnya merugikan masyarakat. Pasalnya, lahan masyarakat yang dalam SK Menhut 463 digolongkan ke dalam daerah penting dalam cakupan luas yang bernilai strategis (DPCLS), malah kembali menjadi hutan lindung.

Calon Ketua BP Batam Diumumkan 12 Desember

Senin, 09 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )

 

TANJUNGPINANG (HK)- Pengumuman calon kandidat Ketua, Wakil Ketua serta anggota Badan Pengupahan (BP) Batam akan di umumkan pada 12 Desember 2013 mendatang. Saat ini Tim Asessor dari Universitas Indonesia (UI) yang melakukan penilaian terhadap hasil Asesment Centre Test (ACT) belum selesai melakukan penilaian.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Ketua BP Batam, M Iman Santoso saat dihubungi di Tanjungpinang, Minggu (8/12). Ia mengatakan masing-masing calon yang lolos untuk ketahapan selanjutnya apabila tidak ada halangan akan disampaikan ke publik pada tanggal, 12 Desember mendatang.

BP Batam Terapkan SNI pada Mainan

.

Sabtu, 07 December 2013 ( sumber : Haluan Kepri )

 

BATAM CENTRE  (HK) - BP Batam mensosialisasikan perlunya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mainan anak-anak di gedung IT Center BP Batam, Jumat (6/11). Dalam sosialisasi itu, BP Batam bekerjasama dengan Direktorat Aneka dan Tekstil Kementerian Perindustrian.

Sosialiasasi itu menghadirkan narasumber dari Direktorat Aneka dan Tekstil Kementerian Perindustrian, yaitu Kepala Bidang Infrastruktur Standart, Pusat Standarisasi Rachmadi Tutuka dan Kasubdit Bidang Industri Alas Kaki, Richard Nainggolan.

SK Menhut Ditangguhkan

JUMAT, 06 DECEMBER 2013 ( sumber : Haluan Kepri )

Putusan Sela PTUN Tanjungpinang 

BATAM (HK) - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang di Batam mengeluarkan putusan sela terkait gugatan Kamar Dagang dan Indusri Kota Batam, Rabu (4/12). 

Putusannya, pelaksanaan SK Menteri Kehutanan No 463 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam putusan sela No.16/G/PEN/2013/PTUN-TPI, tertanggal 4 Desember 2013 secara tegas disampaikan, mewajibkan tergugat II (Menhut) untuk menunda pelaksanaan SK Menhut No 463 yang terbitkan pada 27 Juli 2013 lalu. Hal itu juga berarti, Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku tergugat I, wajib melayani kepentingan penggugat dalam hal ini PT Milenium Investman dan PT Maligo terkait penerbitan dokumen yang sempat tertunda karena adanya SK Menhut, sampai adanya pembatalan atau sampai adanya keputusan tetap.