10.556 Pekerja Drydocks Belum Masuk

Ditulis oleh Redaksi , Selasa, 04 May 2010 08:04 (sumber Batam Pos,versi asli)

Karyawan Tetap Drydocks Mulai Kerja Besok Manajemen PT Drydocks World Graha Triloka Industria (Drydocks Graha) dan Muspida Kota Batam menggelar pertemuan tertutup di kantor Wali Kota Batam, Senin (3/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Pertemuan membicarakan kepastian dari PT Drydocks Graha yang akan beroperasi mulai Rabu (5/5) besok. Untuk tahap awal, hanya sekitar 2.080 akan mulai kerja. Sisanya, sekitar 6.672 pekerja yang disuplai perusahaan lain (perusahaan jasa penyedia tenaga kerja) dan 3.884 pekerja subkontraktor, yang semuanya total 10.556 pekerja belum dapat ditentukan kapan mulai bekerja.

Pengacara Ajukan Ismeth Jadi Saksi

Ditulis oleh Redaksi , Selasa, 04 May 2010 08:01 (sumber Batam Pos,versi asli)

Sidang Korupsi Pengadaan Mobil Damkar OB SEKUPANG (BP) – Pengacara Nur Setiadjid mengajukan Ismeth Abdullah dan Hengki Samuel Daud dihadirkan sebagai saksi, dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) Otorita Batam (OB) dengan terdakwa Nur Setiadjid. Ismeth merupakan orang yang disebut-sebut memberikan memorandum dan persetujuan penunjukan langsung (PL) untuk pengadaan dua unit mobil damkar. Dua unit mobil damkar yang dibeli OB itu harganya Rp10,35 miliar untuk jenis Morita

EKSPOR KEPRI TURUN 15,20 PERSEN

Tanjungpinang, 3/5 (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau menyatakan, nilai ekspor di wilayah tersebut pada Februari 2010 mencapai 1,033 miliar dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 15,20 persen dibanding ekspor Januari 2010.

Namun bila dibanding dengan ekspor pada Februari 2009, maka ekspor Februari 2010 mengalami kenaikan sebesar 118,63 persen, kata Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (Kepri) Mangaputua Gultom, Senin, di Tanjungpinang.

"Nilai ekspor di Provinsi Kepri pada bulan Februari 2010 mengalami penurunan dari 1,21 miliar dolar AS menjadi 1,033 miliar dolar AS," katanya.

Ia mengatakan, ekspor di Kepri mengalami berkurang karena menurunnya permintaan terhadap komoditi migas sebesar 43,59 persen, atau turun sebesar 301,11 juta dolar AS. Sementara komoditi nonmigas mengalami kenaikan sebesar 21,92 persen atau naik 115,81 juta dolar AS.

Ekspor nonmigas Provinsi Kepri terbesar pada Februari 2010 disumbang oleh golongan barang mesin atau peralatan listrik sebesar 180,61 juta dolar AS (28,04 persen).

Nilai ekspor golongan barang mesin atau peralatan listrik pada bulan Februari 2010 mengalami kenaikan sebesar 3,35 persen dibanding dengan bulan sebelumnya yang mencapai 174,76 juta dolar AS.

Ekspor nonmigas terbesar kedua adalah mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 120,18 juta dolar AS, yang memiliki peranan terhadap total ekspor nonmigas sebesar 18,66 persen.

Nilai ekspor golongan barang tersebut pada bulan Februari 2010 mengalami kenaikan sebesar 16,30 persen dibanding dengan bulan sebelumnya yang mencapai 103,34 juta dolar AS.

Golongan barang lainnya yang mempunyai peran cukup besar terhadap ekspor nonmigas Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Februari 2010 adalah benda-benda dari besi dan baja sebesar 95,80 juta dolar AS (14,88 persen), kapal laut 90,96 juta dolar AS (14,12 persen), perangkat optik 29,38 juta dolar AS (4,56 persen), minyak dan lemak hewan atau nabati 27,10 juta dolar AS (4,21 persen),

Selain itu, berbagai produk kimia 18,29 juta dolar AS (2,84 persen), kendaraan dan bagiannya 11,51 juta dolar AS (1,79 persen), karet dan barang dari karet sebesar 10,79 juta dolar AS (1,68 persen), serta golongan barang bijih, kerak, dan abu logam sebesar 8,76 juta dolar AS (1,36 persen)," katanya.

Gultom mengatakan, tujuan ekspor Provinsi Kepri selama Februari 2010 dengan nilai terbesar masih ke negara Singapura yaitu mencapai 660,15 juta dolar AS atau sebesar 63,87 persen dari total ekspor Februari 2010.

Ekspor ke Singapura pada bulan ini mengalami penurunan dibanding keadaan bulan Januari 2010, yaitu sebesar 23,03 persen.

Negara tujuan ekspor terbesar kedua ditempati Australia dengan nilai ekspor sebesar 62,92 juta dolar AS atau sebesar 6,09 persen dari total ekspor Kepri pada Februari 2010. Nilai ekspor ke Australia pada bulan ini mengalami kenaikan sebesar 6,61 persen dibanding ekspor pada bulan Januari 2010.

Selanjutnya negara tujuan ekspor terbesar ketiga pada bulan Februari 2010 adalah China dengan nilai ekspor mencapai 55,21 juta dolar AS atau sebesar 5,34 persen dari total ekspor Provinsi Kepulauan Riau.

Nilai ekspor ke China pada bulan itu mengalami kenaikan sebesar 63,88 persen dibanding ekspor pada bulan Januari 2010.

"Pangsa pasar tujuan utama ekspor Provinsi Kepri Februari 2010 yang juga cukup berperan adalah negara Malaysia, Jepang, Angola, Korea Selatan, Amerika Serikat, Myanmar, dan Perancis dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 31,38 juta dolar AS, 30,80 juta dolar AS, 28,18 juta dolar AS, 27,34 juta dolar AS, 22,56 juta dolar AS, 17,38 juta dolar AS, dan 14,53 juta dolar AS.

Sedangkan negara tujuan ekspor lainnya hanya menyedot 8,05 persen dari total ekspor Kepri selama Februari 2010, ujarnya.

(T.KR-NP/B/A035/C/A035) 03-05-2010 23:25:19 NNNN

Copyright © ANTARA

Disclaimer

Siapkan 53 Lokasi Rusun untuk Warga Ruli

Ditulis oleh Redaksi , Senin, 03 May 2010 07:53 (sumber Batam Pos,versi asli)

BATAM (BP) - Rumah-rumah itu berdempetan. Ukurannya kecil, rata-rata 4x5 meter. Sebagian semi permanen, sebagian lagi terbuat dari papan dan berdinding tripleks. Tak ada teras, apalagi halaman. Jalan utama perkampungan juga kecil, lebarnya tak sampai satu meter. Mirip lorong. Namun, sepeda motor lalu lalang hampir tiap menit. Rutenya berkelok-kelok, naik turun. Butuh kecakapan khusus menunggang kendaraan menuju perkampungan itu. Inilah Kampung Seraya Bawah, permukiman liar yang eksis sejak 1986. Letaknya tak jauh dari Markas Kodim Batam. Masuk Kecamatan Batuampar. Menempati lembah, rumah-rumah penduduk berdiri bersusun-susun. Suasana perkampungan pengap dan lembab. Saat cuaca panas, suasananya gerah. Warga banyak duduk bertelanjang dada. Jika hujan deras, seperti pekan lalu, perkampungan tersebut banjir. Air meluap. Tahun 2005 silam, Kampung Seraya Bawah longsor. Banyak rumah rusak. Puluhan warga terluka, satu orang meninggal dunia. Kampung Seraya Bawah terdiri dari dua RT: RT 05 dan RT 06. Rata-rata yang tinggal di sana para pekerja pabrik, penyapu jalan, buruh bongkar muat, dan warga golongan menengah ke bawah lainnya. Perkampungan tersebut sudah dialiri listrik, namun air ledeng dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) tak masuk. Warga mendapatkan air bersih dari kios air atau air sumur yang ada di dalam perkampungan. Meski sarana dan infrastruktur tak memadai, Kampung Seraya Bawah tak pernah sepi. ”Di RT saya saja, penduduknya hampir seribu jiwa. Itu yang dewasa, belum lagi yang anak-anak,” kata Sadini, 41, Ketua RT 05 RW 01 Kampung Seraya, Rabu pekan lalu. Sadini sendiri tinggal di sana sejak tahun 1989. Dulu, saat pertama kali tinggal, ia masih bujangan. Sekarang, dia sudah punya istri dan anak. Tak terpikir untuk pindah? ”Kalau dulu, mungkin saya bisa saja beli rumah. Sekarang sudah berat,” katanya. Tinggal di rumah liar atau ruli, tak perlu membayar cicilan rumah tiap bulan. Namun, bukan berarti rumah-rumah semi permanen di sana harganya murah. Rumah petak ukuran 4x5 meter saja, harganya Rp5 juta. ”Bahkan ada yang mau beli rumah di ruli yang sempit seperti di sini Rp25 juta,” kata Sadini. Tak semua mereka yang tinggal di ruli, karena tak punya uang. Ada juga yang punya rumah di perumahan di tengah kota, namun memilih tetap tinggal di Kampung Seraya Bawah. ”Biasanya kalau pertama kali tinggal di sini, suka mengolok-olok. Tapi kalau sudah tinggal agak lama, susah mau ninggalin kampung ini,” tuturnya. Sutaryo, 50-an, contohnya. Tahun 1993, buruh bongkar muat di Batuampar itu pernah tinggal di Kampung Seraya, lalu pindah ke Baloi. Namun karena tempat tinggalnya digusur, ia pindah lagi ke Kampung Seraya. Kenapa tak beli rumah resmi? ”Saya bikin rumah di kampung. Anak-istri saya di sana. Kan tak selamanya saya tinggal di Batam,” kata Sutaryo. Kampung Seraya Bawah termasuk yang kebal dari penggusuran. Selama 21 tahun tinggal di sana, menurut Sadini, rumahnya tak pernah mengalami penggusuran. Pernah, ada desas-desus perkampungan itu akan digusur, bahkan banyak pengusaha yang mengaku perkampungan itu lahan mereka. ”Namun selama ini tak pernah ada yang menemui saya, kalau lahan ini mau digusur atau ada yang punya, biarkan saja,” katanya. Kampung Seraya Bawah seperti terpisah dari Kota Batam. Uang pembangunan ratusan miliar rupiah tak pernah menyentuh kampung tersebut. ”Pernah dalam Musrenbang saya usul agar ada pembangunan drainase, tapi ditolak karena lokasi kami ruli. Setiap tahun, tak pernah disetujui,” kata Sadini. Jika Kampung Seraya Bawah tak tersentuh pembangunan, beda nasibnya dengan Bengkong Kolam, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong. Meski tanah di kawasan tersebut belum jelas statusnya, sejumlah fasilitas publik dibangun di sana. Seperti gedung pertemuan, atau gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Rumah-rumah warga di Bengkong Kolam sempat digusur tahun 2007 lalu. Namun unjuk rasa ribuan warganya selama berhari-hari di Kantor DPRD Batam, Kantor Wali Kota, dan Otorita Batam (OB), membuat penggusuran itu terhenti. ”Dulu ada kesepakatan kalau tak akan ada penggusuran, sebelum status lahan di Bengkong Kolam ini jelas. Pertemuan dengan OB dua bulan lalu, mereka janji lahan di sini tak akan dialokasikan ke siapa-siapa,” kata Ketua RT 01 RW 03, Sadai, Bengkong, Ujang Khalik. Beda dengan Kampung Seraya, rata-rata rumah di Bengkong Kolam sudah permanen. Beberapa di antaranya bertingkat. Toko banyak yang buka. Jalan perkampungan juga lebar-lebar. ”Ada rumah di sini yang harganya ratusan juta rupiah,” kata Ujang. Meski lahan perumahan itu bermasalah, belum jelas pemiliknya, warga Bengkong Kolam, kata Ujang, akan marah jika disebut tinggal di rumah liar. ”Rumah liar itu kan bentuknya seperti gubuk, tak ada halaman. Kalau di sini kan rata-rata rumah warganya sudah permanen,” ujarnya. Ujang tinggal di Bengkong Kolam sejak tahun 1998. Saat itu, ia baru saja digusur dari kawasan Bengkong Sarmen. Ia sebenarnya dapat ganti rugi berupa kavling siap bangun (KSB) di Dapur 12 berukuran 6x6 meter. Namun karena, ketika itu, Dapur 12 masih berupa kawasan hutan, ia memilih mengambil ganti rugi uang Rp200 ribu. Kemudian ia menempati lahan perkebunan warga di Bengkong Kolam dengan mengganti ongkos tebasnya. Di situlah ia mendirikan gubuk, berbahan tripleks dan beratap getah. ”Sekarang Alhamdulillah, rumah saya sudah seperti ini,” katanya. Rumah Ujang sudah permanen, berlantai keramik berdiri di atas lahan 8x12 meter. Sekarang Ujang dan warga Bengkong Kolam lainnya sedang menunggu pengakuan pemerintah atas tanah yang mereka tempati. ”Katanya, Otorita Batam sedang menunggu persetujuan dari pemerintah pusat agar kawasan Bengkong Kolam yang tadinya hutan lindung bisa jadi kawasan perumahan.” *** RUMAH liar atau ruli adalah bagian yang sulit dipisahkan dengan perkembangan Batam. Ia tumbuh jauh sebelum Batam mengalami kemajuan seperti sekarang ini. Dan, tak ada pula yang tahu pasti, siapa yang pertama kali mempopulerkan istilah ”ruli”. Hanya saja, nyaris di setiap kawasan di Pulau Batam selalu ada rulinya. Dinas Tata Kota Batam, Januari 2010 memperkirakan ada 40 ribu rumah liar yang berdiri di atas lahan milik pemerintah dan swasta. Rumah liar itu tak hanya berupa gubuk tapi juga rumah-rumah semi permanen dan permanen. Ruli-ruli itu berada di hampir semua kecamatan di Batam. Tahun 1990-an hingga tahun 2004, Otorita Batam menggusur rumah-rumah itu dan menggantinya dengan kavling siap bangun di kawasan Batuaji, Nongsa, Tiban, dan lainnya. Direktur Permukiman, Tenaga Kerja, dan Masalah Sosial Otorita Batam Fitrah Kamaruddin mengatakan, pemberian KSB adalah jalan keluar terbaik saat itu. ”Begini. Dulu, ruli itu jumlahnya 60 ribu lebih, dan itu yang kita berikan KSB. Dulu itu kita lakukan karena kita nggak bisa main usir begitu saja. Kita butuh mereka, mereka yang bangun Batam kok,” katanya. Pemberian KSB seluas 6X10 meter, justru menimbulkan masalah baru. Orang berlomba-lomba bikin ruli, agar suatu saat, jika digusur bisa dapat lahan resmi gratis dari pemerintah. Fitrah membenarkan kejadian itu. Tapi, kata dia, ”Itu kan amatan sepotong-sepotong dikutip media. Sekarang orang sudah tahu kalau kavling tinggal sedikit. Kalaupun ada yang masih bangun ruli, itu memang sekedar tempat sementara saja, dan mereka sadar suatu saat mereka akan digusur. Beberapa ruli yang didirikan penghuninya itu alasannya karena dekat tempat kerja.” Fitrah menegaskan, Otorita Batam tak lagi menyediakan lahan baru untuk KSB. ”Kita sekarang alihkan untuk pembangunan rusun (rumah susun). Kita arahkan mereka yang tinggal di ruli pindah ke rusun. Otorita sudah mengalokasikan 53 lokasi untuk pembangunan rusun,” katanya. Kepala Humas Pemko Batam Yusfa Hendri menambahkan, pemerintah membangun rumah susun sewa di sejumlah lokasi yang berdekatan dengan kawasan-kawasan industri dan ruli itu sendiri. Dengan begitu, warga yang tinggal di ruli diminta untuk pindah ke rumah susun dengan biaya sewa yang murah. Di kawasan ruli Kampung Aceh misalnya, di sana dibangun sejumlah twin blok rumah susun. ”Masyarakat Kampung Aceh kami imbau untuk tinggal di rumah susun tersebut,” kata Yusfa. Saat ini ada sekitar 48 twin blok rumah susun tipe 21, 27, dan 36 yang tersebar di Tanjungpiayu, Batam Centre, Mukakuning, Tanjunguncang, dan Batuampar. Yang saat ini sedang dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU dan akan dikelola Pemko Batam sebanyak 8 twin blok dan 1 twin blok dibangun oleh PT Jamsostek. Sementara sebanyak 18 twin blok akan dibangun oleh masing-masing Pemko Batam 2 twin blok, OB 2 twin blok, Menpera 4 twin blok, serta Jamsostek 10 twin blok. Juga ada rumah susun sederhana milik (Rusunami) yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, sebanyak 34 twin blok yang akan dikelola Real Estate Indonesia (REI) dengan konsep pemukiman terpadu di kawasan Batam Centre. ”Targetnya, tahun 2025 ada 357 twin blok sampai dengan 400 twin blok di Batam ini,” ujarnya. *** KAVLING Senjulung di Kelurahan Kabil, Nongsa, adalah salah satu tempat relokasi bagi korban penggusuran dari berbagai wilayah di Batam. Sebelum jadi kavling, 13 tahun lalu, Senjulung hutan yang berbukit-bukit. Kini jadi perkampungan dengan ribuan rumah. Kavling Senjulung mulai dibuka tahun 1996. Dibangun Otorita Batam untuk warga korban gusuran dari Baloi, Tanjunguma, Pelita, Batubatam, dan Tanah Longsor. Suroso, 40, dan Wahidi, 50, adalah penghuni pertama Kavling Senjulung. Suroso pindah dari Baloi Cemara setelah digusur Agustus 1996. Suroso yang kini menjadi Ketua RW 10 berkisah, saat pindah ke Senjulung, di dekat rumahnya hanya ada dua rumah masing-masing milik Bobi dan Handoko. Suroso dan Handoko masih di rumahnya yang semula. Sementara Bobi pindah ke RW 11. ”Saat itu, di sekitar sini baru tiga rumah. Di sebelah juga ada, tapi rumah masih bisa dihitung jari,” kata Suroso mengenang. Karena baru dibuka, jalan masih setapak dan belum beraspal, sumber air dari sumur, dan listrik dari genset yang dibayar Rp10 per bulan. Beberapa bulan kemudian, rumah bertambah. Namun belum dibentuk blok, gang, dan RT/RW. Setahun kemudian baru ada penataan. Lantas tahun 1998, pemerintah membangun SD 007 Kabil (sekarang SD 009 Nongsa). Kemudian sekolah swasta menyusul. Jalan yang tadinya setapak akhirnya diperlebar dan diaspal tahun 1999. Angkutan kota Metrotrans pun melewati Kavling Senjulung. ”Dulu transportasi susah. Hanya ada Damri. Akhirnya warga satu per satu beli motor dan belakangan ada yang punya mobil,” ujar Suroso di rumahnya yang berlantai dua. Sarana bagi warga juga terus bertambah, listrik dari PLN Batam masuk ke rumah warga sekitar tahun 2000. Air dari ATB juga mulai dinikmati warga tahun 2000, namun masih berupa kios. ”Tahun 2006-2007 baru dapat meteran,” ungkap pria asal Jawa Timur ini. Bertambahnya sarana yang bisa nikmati warga beriringan dengan kian meningkatnya taraf hidup sebagian warga Kavling Senjulung. Ada yang bisa membeli motor bahkan mobil. Rumah-rumah beton berlantai dua kian banyak, meski jalan menuju rumah mereka masih jalan tanah berwarna merah. ”Ada program pemerintah untuk semenisasi jalan-jalan di sekitar rumah warga, tapi belum terealisasi hingga saat ini,” kata Suroso. Meski sudah ada rumah-rumah mewah dan bertingkat, itu tidak menggambarkan keadaan masyarakat keseluruhannya. Wahidi menambahkan, karena penghasilan yang rendah sebagian besar warga Kavling Senjulung membangun rumah secara bertahap. ”Jangan lihat rumah mewah itu. Di sini masih ada yang bangun rumah lima tahun baru terpasang jendelanya,” ungkap pria tiga anak ini. Keadaan umum warganya tak jauh beda dengan sarana pendukung lainnya yang lambat terealisasi. Drainase, tempat sampah, dan sekolah negeri yang tidak bisa lagi menampung anak-anak Kavling Senjulung belum terealisasi hingga sekarang. ”Bukannya kita tidak terima kasih telah diberikan lahan, tapi kami juga ingin diperhatikan,” kata Wahidi. (med/uma/bal)

Lubang Besar di Bandara Hang Nadim

Ditulis oleh Redaksi , Senin, 03 May 2010 08:00 (sumber Batam Pos,versi asli)

50 Meter dari Landasan Pacu Pesawat Sebuah lubang menganga dengan diameter sekitar 18 meter persegi dengan kedalam 4 meter terdapat di dekat landasan pacu (run way) pesawat Bandara Hang Nadim, Batam, sejak Rabu (28/4) lalu. Adanya lubang ini membingungkan pihak bandara. Namun, lubang tersebut tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan selama ini. Kubangan besar itu hanya berjarak sekitar 50-an meter dari landasan pacu. Sempat ada yang menduga kubangan itu akibat kejatuhan meteor seperti di Jakarta, belum lama ini. ”Air juga muncul dari dalam lubang tersebut,” ujar anggota pengamanan bandara itu kepada wartawan, kemarin (2/5). Kapolsek Bandara Iptu Edi Purnomo ketika dikonfirmasi mengaku, belum mengetahui adanya peristiwa alam tersebut. Pihaknya belum mendapat laporan. ”Saya belum tahu hal itu. Saya cek lagi nanti,” ujar Edi ketika dikonfirmasi Batam Pos, kemarin Tak Ganggu Penerbangan Kepala Poksi Bandara Hang Nadim Batam, Safrizal, Minggu (2/5) yang dikonfirmasi membenarkan, terdapat lubang dengan diameter 18 meter dan kedalaman 3-4 meter di kawasan Bandara Hang Nadim Batam. Menurut Safrizal, lubang tersebut mulai nampak pada hari senin (26/4) lalu. Namun pihaknya belum mengetahui penyebabnya. ”Kami baru akan melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab lubang tersebut,” ujarnya. Menurutnya, lubang tersebut terletak cukup jauh dari bandara, sehingga tidak mengganggu jadwal penerbangan pesawat. ”Jaraknya puluhan meter dari landasan pacu, jadwal penerbangan masih seperti biasanya,” tambahnya. Menurut Safrizal, bila keberadaan lubang tersebut dikarenakan benda yang jatuh, harusnya banyak masyarakat yang mengetahuinya. Karena, pasti akan ada ledakan yang cukup hebat. ”Kami tidak melihat adanya benda asing atau benda baru yang terdapat di sana,” tambahnya, lagi. Berdasarkan hal tersebut, Safrizal meyakini, lubang tersebut diakibatkan karena struktur tanah yang amblas. “Di situ bekas timbunan, dibawahnya terdapat gorong-gorong. Kemungkinan ada kerusakan gorong-gorong sehingga tanahnya amblas,” jelasnya. Bila setelah dilakukan penelitian tidak terdapat hal-hal yang aneh maka lubang tersebut akan segera ditimbun. ***

Kadin Tolak Tarif Air Naik

Ditulis oleh Redaksi ,
Minggu, 02 May 2010 08:43 (sumber Batam Pos,versi asli)

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Nada F Soraya keberatan terhadap rencana kenaikan tarif air PT Adhya Tirta Batam (ATB). Pasalnya, kenaikan tarif itu dapat mempengaruhi kondisi kegiatan berusaha di Batam.

”Kita memantau pemberitaan media masa terkait rencana kenaikan tarif itu. Ada beberapa alasan yang kami sampaikan, terkait keberatan kenaikan tarif tersebut. Keberatan kita itu sudah kita sampaikan ke pimpinan ATB, yang tembusannya ditujukan ke Wali Kota Batam, Ketua DPRD Batam dan Ketua BP Batam/OB,” kata Nada.

Ia melanjutkan, Kadin telah menyerap informasi tentang komponen dan bobot dalam penentuan formula tarif, serta indeks kenaikan masing-masing komponen. Terutama dalam periode 1 Januari 2007 hingga 1 Januari 2010. Besaran komponen biaya listrik dan biaya gaji, upah dan tunjangan dihitung berdasarkan pengeluaran atau pembayaran nyata yang dilakukan oleh PT ATB Batam.

”Penghitungan dengan cara ini berarti membebankan seluruh inefisiensi operasi perusahaan-jika ada kepada konsumen. Inefisiensi dimaksud dapat terjadi pada penggunaan energi atau penggajian,” paparnya.

Nada mengungkapkan bahwa inefisiensi biaya listrik dapat terjadi karena pencurian atau kerusakan jaringan atau pengoperasian yang tak hemat energi. ”Tidak ada informasi bahwa pemakaian energi PT ATB telah diaudit dan mendapat penilaian yang baik oleh pihak ketiga yang independen dan profesional,” paparnya.

Mengenai inefisiensi penggajian dapat terjadi karena inkompetensi pegawai, jumlah tenaga kerja berlebihan, salah kelola, gaji atau tunjangan terlalu besar. ”Dalam dokumen presentasi PT ATB hanya disebutkan bahwa informasi berasal dari data aktuaris yang disiapkan oleh konsultan independen,” paparnya.

Nada menambahkan, tidak ada informasi bahwa manajemen sumberdaya dan remunerasi PT ATB telah diaudit dan mendapat penilaian yang baik oleh pihak ketiga yang independen dan profesional, berikut data pihak ketiga tersebut.

Ditegaskan Nada, sebagai perusahaan swasta yang memonopoli pasokan air bersih untuk warga Batam, PT ATB tidak sepatutnya menggunakan cara-cara penghitungan tersebut. ”Besaran komponen biaya listrik dan penggajian selayaknya tidak mengacu pada biaya nyata yang dikeluarkan, tapi mengacu pada hasil audit yang memperoleh penilaian baik (accountable cost),” katanya.

Menurut Nada, hanya dengan cara demikian maka warga Batam akan membayar harga yang wajar, dan di sisi lain PT ATB dapat pula beroperasi dengan wajar dan bertanggungjawab. Nada juga menyorot besaran komponen biaya lain-lain menggunakan indeks harga konsumen atau besaran inflasi secara langsung dan utuh. Menurut Nada validitas besaran ini patut dipertanyakan, karena berbobot terbesar (40,36 persen), tapi tak disertai rincian cakupannya. ”Sebagian dari pengaruh inflasi telah diserap oleh komponen lain seperti listrik dan gaji,” paparnya.

Invaliditas pendekatan yang digunakan dalam komponen ini akan lebih terlihat jika dibanding dengan pendekatan kenaikan tarif tol yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. ”Kenaikan tarif tol hanya menggunakan satu komponen, yaitu inflasi. Jika pendekatan tersebut juga diterapkan pada kasus tarif air, maka kenaikan tarif hanya sebesar 13,79 persen. Meski begitu tidak berarti Kadin menyetujui kenaikan tarif sebesar 13,79 persen, tapi hanya sebagai fakta pembanding untuk menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan PT ATB ternyata memberi hasil persentase kenaikan tarif yang lebih besar,” urainya. ***

DPR Tanyai KPK Soal Ismeth

Ditulis oleh Redaksi , Sabtu, 01 May 2010 08:34 (sumber Batam Pos,versi asli)

ANTONI, Jakarta antoni@batampos.co.id Alamat E-mail ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya Penanganan kasus korupsi pengadaan pemadam kebakaran (Damkar) di Otorita Batam (OB) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipersoalkan. Kebijakan pemisahan berkas dalam kasus korupsi damkar OB, dianggap sebagai bukti KPK menerapkan standar ganda. Pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III KPK dengan KPK, Kamis (29/4) malam, Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin, menyatakan bahwa ada ketidakkonsistenan KPK dalam penanganan korupsi damkar. Menurut Azis, jika menganggap pimpinan proyek (pimpro) bisa ditangani KPK, mengapa hanya Ismeth Abdullah saja yang menjadi tersangka di KPK.

INVESTASI DI BATAM KONDUSIF PASKAKERUSUHAN DRYDOCKS

Batam, 30/4 (ANTARA) - Investasi di Batam tetap kondusif, pasca- kerusuhan antar-pekerja PT Drydocks World Graha, Kamis (22/4).

"Kejadian Drydocks tidak pengaruhi aktivitas investasi di Batam," kata Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, di Batam, Jumat.

Menurut dia, kerusuhan Drydocks bisa dilokalisir dengan cepat, sehingga tidak merembet ke daerah lain.

PENYESUAIAN TARIF LISTRIK BATAM JULI

Batam, 30/4 (ANTARA) - Penyesuaian tarif listrik Batam baru bisa dilakukan Juli 2010, menunggu masa peninjauan tarif, kata Sekretaris Perusahaan pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam, Lutfi Nazi.

"Penyesuaian pada bulan Juli, tapi besarannya belum tahu," kata Lutfi di Batam, Jumat.

Meskipun harga gas Perusahaan Gas Negara (PGN) naik sekitar 15 persen mulai April untuk tagihan Mei, namun PLN Batam tidak bisa langsung menyesuaikan tarif, kata Lutfi.

Ia mengatakan berdasarkan PP No.33/2008, penyesuaian tarif PLN Batam dilakukan setiap tiga bulan. Tarif listrik disesuaikan dengan kurs rupiah terhadap dolar, inflasi, harga bahan bakar gas dan minyak.

"Dampak kenaikan harga gas terasa Juni," kata dia.

Mengenai besaran kenaikan tarif listrik, ia mengatakan tergantung hitungan pemerintah. "Bukan wewenang kami untuk menjawabnya," kata dia.

Meskipun harga gas naik 15 persen, namun kenaikan tarif PLN belum tentu 15 persen, kata dia.

Biaya bahan bakar, kata dia, hanya 47 persen dari seluruh komponen produksi. Dari 100 persen biaya bahan bakar, 90 persen di antaranya gas, 10 persen lainnya minyak.

Ia mengatakan menurut perhitungan pemerintah kenaikan tarif listrik di atas lima persen. Mekanisme penyesuaian tarif dilakukan melalui rekomendasi DPR lalu ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam peraturan menteri.

Namun, jika perhitungan kenaikan tarif listrik di bawah lima persen, maka harga listrik langsung disesuaikan. "PLN Batam tidak ada keinginan untuk menaikan listrik Batam," kata dia.

Sementara itu, Bank Indonesia Batam meminta kepada pemerintah daerah agar kenaikan tarif air dan listrik jangan dilakukan pada waktu bersamaan untuk menghindari inflasi yang tinggi.

"Kenaikan tarif air dan listrik hendaknya jangan dilakukan bersamaan pada Mei 2010 karena akan memberikan tekanan yang besar terhadap inflasi pada bulan berjalan," kata Pimpinan Bank Indonesia Elang Tri Praptomo.

Ia mengatakan, daya beli masyarakat Batam masih lemah dan akan tambah melemah jika tarif listrik dan air naik bersamaan.

BI juga menyarankan agar kenaikan tarif listrik dan air tidak naik langsung 15 persen dan 18 persen, melainkan bertahap disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

"Kenaikan tarif listrik dan air amat memberatkan masyarakat, apa lagi ke dua komponen itu akan mempengaruhi harga barang lainnya.

Menurut dia, kenaikan tarif listrik dan air akan menimbulkan dampak turunan, yakni kenaikan harga kebutuhan lainnya. (T.Y011/ (T.Y011/B/A027/A027) 30-04-2010 14:39:18 NNNN

Copyright © ANTARA

Disclaimer

PEKERJA BATAM HARUS LEBIH SABAR

Batam, 2/5 (ANTARA) - Pekerja Batam harus lebih sabar menghadapi permasalahan industrial, supaya kota perdagangan bebas itu bisa memenangkan persaingan kawasan industri di Asia Pasifik.

"Pekerja sabar dulu, jangan ganggu iklim investasi," kata anggota DPD RI Aida Zulaikha Nasution di Batam, Minggu.