Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL

Senin, 31 Oktober 2011

Proyek pelabuhan peti kemas Batu Ampar ditender ulang

 

BATAM: Badan Pengusahaan Batam akan menggelar tender ulang proyek pelabuhan peti kemas Batu Ampar pada awal tahun depan setelah perusahaan pemenang tender sebelumnya asal Prancis akhirnya menyatakan mundur.

Lion Air akan bangun hanggar di Hang Nadim

BATAM: Maskapai penerbangan Lion Air akan bangun hanggar tempat perawatan pesawat di Bandara Hang Nadim Batam dengan nilai investasi US$100 juta dalam satu tahun.

Untuk merealisasikannya, Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana menandatangani perjanjian penggunaan lahan dengan Kepala Bapan Pengusahaan (BP) Batam Mustafa Widjaja yang diselenggarakan pada Jumat siang, di kantor BP Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

LION AIR SEGERA BANGUN HANGGAR DI BATAM

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 29  2011
  • Batam, 29/10 (ANTARA) - Maskapai penerbangan nasional Lion Air segera mulai membangun hanggar pemeliharaan dan perbaikan armada pesawatnya di lahan seluas 4 hektare di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau.

Lion Bangun Hanggar Pesawat di Bandara Internasional Hang Nadim

Selain itu, dibangun fasilitas perhubungan lainnya dengan lahan seluas 4 hektar, di areal kawasan bandara internasional Hang Nadim.

Nilai Investasi Batam Menurun

Sejak 2010 hingga September 2011 sudah ada 71 perusahaan yang masuk dan berinvestasi ke Batam. Perusahaan yang masuk itu masuk dengan nilai investasi sebesar 79,5 juta dolar AS.
Hanya saja, hingga September 2011 nilai investasi perusahaan penanaman modal asing ke Batam menurun 7,7 persen dibanding periode yang sama. Hal itu diketahui dari yang tercatat di BP Batam selaku pengelola dewan kawasan.

BP Segera Tarik Lahan "Tidur"

Diduga Ikut Terlibat Kasus Limbah B3

 

Pengusaha Ancam Buka Borok Dewan

( sumber Batam Pos) 31 Oktober 2011
Perlawanan pengusaha terhadap DPRD Batam yang tetap membahas Ranperda Ketenagakerjaan terus berlanjut. Bahkan, pengusaha mengancam akan membuka borok oknum anggota dewan yang diduga terlibat kongkalikong proyek yang didanai APBD Kota Batam,
Kepada Batam Pos, pengusaha berinisial An, mengatakan, sedikitnya ada 20 oknum anggota DPRD Batam dan enam pegawai Pemko Batam yang diduga terlibat kongkalikong di lima proyek besar yang didanai APBD Kota Batam.

Jumat, 28 Oktober 2011

Persiapkan Sumber Air Sedini Mungkin


Jumat, 28 October 2011  (sumber Haluan Kepri)

Pengerjaan proyek Dam Tembesi yang dibangun BP Batam. CECEP/HALUAN KEPRIBATAM-Sebagai kota industri dan metropolitan yang diproyeksikan menjadi daerah tujuan investasi asing di Indonesia, Batam harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan vital, seperti air, listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sarana transportasi dan lainnya. Memasuki 40 tahun Batam dikembangkan Otorita Batam yang sejak tiga tahun lalu berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), semua kebutuhan vital itu telah tertangani dengan baik.

Kamis, 27 Oktober 2011

BP Batam Harus Kembali ke Jalur Awal



Mantan ketua OB: Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Batam Mustofa Widjaya (kiri) saat berbincang dengan JE Habibie dan Ismeth Abdullah yang keduanya adalah mantan Ketua Otorita Batam, di Hari Bhakti BP Batam kemarin (26/10).
Mantan Ketua BP Batam, JE Habibie mengaku bangga jika BP Batam kembali ke jalurnya seperti yang sudah dirancang saat dibentuk. Diakui Habibie, saat ini Batam sudah mengalami perubahan.
”Saya akan lebih bangga lagi kalau BP Batam kembali ke jalurnya, menjadi Batam sebagai kawasan industri,” harapnya.

Fanny Habibie: Kembangkan Batam Sesuai Master Plan

 

Hari Bhakti BP Batam Ke- 40
BATAM CENTRE- Mantan Ketua Otorita Batam (OB) Junus Efendi (Fanny) Habibie meminta OB/BP Batam kedepan lebih baik lagi mengembangkan Pulau Batam sesuai master plan.  Pernyataan Fanny yang menjabat Ketua OB selama enam bulan (Maret-Juli 1998) ini saat peringatan Hari Bhakti BP Batam ke-40 yang digelar Kantor BP Batam, Batam Centre, Rabu (26/10).
Dihadapan karyawan BP Batam dan tamu undangan, adik kandung BJ Habibie ini menceritakan munculnya ide pengembangan Batam sebagai kawasan Industri karena sekitar tahun 1970, ofshore sangat booming. Hal ini sehingga muncul keinginan pemerintah untuk menjadikan Batam yang sangat strategis sebagai pengembangan ofshore.

Clean Up Limbah Tembesi DitolaK

BATAM CENTRE -- Rencana pembersihan dan pengangkatan (Clean Up) ratusan ton limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Dam Tembesi pada akhir 2011, mendapat penolakan dari Lumbung Infomasi untuk Rakyat (Lira) Batam. Pasalnya menjelang clean up dilakukan, Pemko Batam melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) belum juga mengungkap pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap limbah tersebut.

Batam Tetap Menarik Meski Investor Turun

(sumber Batam Pos) 26 Oktober 2011
Jumlah investasi yang masuk ke Batam pada Januari hingga September 2011, hanya 71 investor. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun ini bukan berarti Batam sudah tak menarik lagi bagi investor.
“Ada dampak krisis (mata uang) euro, sehingga banyak penanam modal asing wait and see untuk berinvestasi. Namun pertumbuhan ekonomi Batam secara umum berlangsung baik,” ujar Ketua Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam, Mustofa Widjaja, saat berkunjung ke Batam Pos kemarin (25/10).

BP Batam, 40 Tahun Mengabdi

(sumber Batam Pos) 26 Oktober 2011
Saat ini kita merasa bersyukur tinggal di Batam. Hujan masih mengguyur Batam sementara kawasan lain di tanah air begitu merindukan hujan. Air hujan menjadi satu-satunya harapan warga Batam untuk bisa hidup. Dengan air hujan itulah semua kebutuhan air di Batam dipenuhi. Kita tak bisa hidup tanpa air. Industri pun beraktivitas membutuhkan air. Bahkan ada industri yang membutuhkan air jauh lebih jernih dari air minum.
Mengelola air di Batam tidaklah mudah, tidak ada sungai yang bisa menampung dan menyimpan air hujan. Rekayasa (engineering)  pun dilakukan demi bisa memenuhi kebutuhan air.

Rabu, 26 Oktober 2011

BP BATAM SEGERA TARIK LAHAN "TIDUR"

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 24  2011

Batam, 24/10 (ANTARA) - Badan Pengusahaan Batam akan menarik kembali lahan-lahan "tidur" yang telah dialokasikan pada seluruh perusahaan namun tidak segera dilakukan pembangunan sesuai dengan ketentuan.

Batam Menuju 'Single Window Permit'




















BATAM-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam tengah membangun pusat teknologi informasi (TI) yang tidak hanya pusat informasi bagi Kota Batam, tetapi juga nasional.
Pusat TI yang saat ini sedang dibangun tersebut merupakan cikal bakal akan berlakunya Batam Single Window Permit, yaitu integrasi dari semua lisensi yang saling terkait antara satu lisensi dengan lain melalui TI. Nantinya, proses perizinan melalui aplikasi elektronik akan terintegrasi satu sama lain dan dilakukan melalui aplikasi Portal Single Window atau disebut sebagai "PORTAL BSWP".

BP Batam, 40 Tahun Mengabdi

(sumber Batam pos) 26 Oktober 2011
Saat ini kita merasa bersyukur tinggal di Batam. Hujan masih mengguyur Batam sementara kawasan lain di tanah air begitu merindukan hujan. Air hujan menjadi satu-satunya harapan warga Batam untuk bisa hidup. Dengan air hujan itulah semua kebutuhan air di Batam dipenuhi. Kita tak bisa hidup tanpa air. Industri pun beraktivitas membutuhkan air. Bahkan ada industri yang membutuhkan air jauh lebih jernih dari air minum.

Batam Tetap Menarik Meski Investor Turun

 (sumber batam pos) 26 Oktober 2011
Jumlah investasi yang masuk ke Batam pada Januari hingga September 2011, hanya 71 investor. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun ini bukan berarti Batam sudah tak menarik lagi bagi investor.
“Ada dampak krisis (mata uang) euro, sehingga banyak penanam modal asing wait and see untuk berinvestasi.

Dishub Pungut Sendiri Donasi

 (sumber Batam Pos) 26 Oktober 2011
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri, mengatakan ada tiga opsi yang ditempuh Pemko Batam dalam memungut donasi pelabuhan. Tiga opsi itu di antaranya memungut sendiri, menitipkan ke pengelola pelabuhan dan menitipkan lewat shipping agent dan airlines.

Selasa, 25 Oktober 2011

Ubah Fungsi Bea Cukai di Kawasan FTZ

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, meminta agar Ranperda tentang perlindungan konsumen disikapi secara arif. Terkait dengan Ranperda ini, diminta ada pembedaan antara barang konsumsi dan industri. Namun, dalam penyusunan Ranperda diharap lebih hati-hati dan diperhatikan agar jangan mengurangi daya saing Batam.

Pengusaha Protes Peraturan Menteri

 ( sumber Batam Pos) 25 Oktober 2011
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri,  Rudi Chua, mengatakan pengusaha di Batam kini resah dengan mulai diterapkannya  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2009. Peraturan itu mewajibkan setiap  jenis barang yang diimpor ke Batam punya buku panduan Bahasa Indonesia.

Senin, 24 Oktober 2011

MENPERA: PEMBANGUNAN RUSUN DI BATAM BISA DICONTOH

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 23  2011
  • Batam, 23/10 (ANTARA) - Pembangunan dan pengelolaan rumah susun di Batam bisa dijadikan contoh oleh daerah lain, kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

    "Kota-kota lain di Indonesia dapat meniru Batam dalam menyediakan lahan dan membangun rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat dan pekerja," kata Menteri saat melakukan kunjungan ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kabil, Mukakuning, dan Tanjunguncang Batam, Minggu.

PERTANIAN BATAM TERKENDALA LAHAN

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 23  2011
  • Batam, 23/10 (ANTARA) - Pengembangan industri pertanian di Kota Batam terkendala lahan yang terbatas.

    Ketua Kelompok Tani Tembesi, Suroso, mengatakan di Batam, Minggu, terpaksa menggunakan lahan hutan lindung untuk menanam berbagai kebutuhan pangan.

MENDAG YANG BARU DIHARAPKAN HIDUPKAN FTZ BATAM

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 21  2011
  • Batam, 21/10 (ANTARA) - Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, yang baru dilantik diharapkan dapat menghidupkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang jalan di tempat.

    "Kami harap Menteri yang baru dapat bergerak cepat memajukan FTZ Batam," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Batam, Jumat Peran Gita, kata dia, sangat diharapkan, terutama dalam merevisi PP 02 tahun 2010 tentang KPBPB Batam.

Petani Minta Kejelasan Status Lahan

Tiga Menteri Bakal ke Batam

 

Pengusaha Protes Peraturan Menteri

(sumber Batam Pos) 24 Oktober 2011
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri,  Rudi Chua, mengatakan pengusaha di Batam kini resah dengan mulai diterapkannya  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2009. Peraturan itu mewajibkan setiap  jenis barang yang diimpor ke Batam punya buku panduan Bahasa Indonesia.
“Menurut kami, itu suatu langkah mundur untuk kondisi Batam setelah ditetapkan sebagai  kawasan perdagangan bebas (FTZ),” kata Rudi Chua.

Kepercayaan Masyarakat Bisa Pudar

(sumber Batam Pos) 24 Oktober 2011
Pengamat ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Rafki Rasyid kembali mengkritik DPRD Batam. Kengototan DPRD Batam membuat sejumlah Ranperda akan mengganggu iklim investasi dan akan merugikan masyarakat luas. ”Tentu, hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat hilang, terutama dalam hal kinerja dan fungsi DPRD Batam,” ujarnya, kemarin.

Jumat, 21 Oktober 2011

Pengalihan Aset BP Terganjal

Menurut Direktur Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Humas BP Batam, Dwi Djoko W, Rabu (19/10), mereka sudah menyampaikan pengalihan TPA Punggur dan Pasar Induk Jodoh ke Menperindag namun belum ada jawaban.

Peringkat Investasi RI Turun

 
Jumat, 21 October 2011  (sumber Haluan Kepri)
Versi Bank Dunia
JAKARTA-Hasil survei Bank Dunia dan International Finance Corporation di 183 negara menyatakan peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia turun dari urutan 126 pada 2011, menjadi 129 pada 2012.
Dalam laporan berjudul "Doing Bussiness in a Transparent World 2012," peringkat Indonesia lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya yaitu Papua Nugini yang bertengger di urutan 101.

INVESTASI PETERNAKAN DI BATAM TERKENDALA KEPASTIAN LAHAN

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 20  2011
  • Batam, 20/10 (ANTARA) - Investasi bidang perernakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau masih mengalami kendala kepastian pengalokasian lahan.

    Kepala Bidang Peternakan Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam, sri Yunelli di Batam, Kamis mengatakan masalah kepastian lahan ini membuat banyak calon investor menurungkan niatnya untuk mengembangkan sektor peternakan di Batam.

KEPRI MINTA PENGECUALIAN PRASYARAT BARANG IMPOR FTZ

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 20 2011
  • Batam, 20/10 (ANTARA) - DPRD Kepulauan Riau meminta Kementerian Perdagangan membuat pengecualian prasyarat barang elektronik impor yang masuk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Terapkan Donasi, LP3B Ancam Tempuh Jalur Hukum

NAGOYA -- Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Batam (LP3B) mengancam akan menempuh jalur hukum jika Pemko Batam ngotot menerapkan donasi di bandara dan pelabuhan. Karena selain membebani masyarakat, penerapan donasi ini juga dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. "LP3B akan mengangkat ke jalur hukum jika penerapan donasi ini dipaksakan," ujar Ketua LP3B Tan Alamsyah didampingi  Irsafwin di Nagoya, Kamis (20/10).

BP Batam Kalah di Pengadilan

(sumbar Batam Pos) 21 Oktober 2011
Otorita Batam (OB) yang sekarang menjadi Badan Pengusahaan  (BP) Batam, kalah dalam sidang sengketa lahan seluas 12 hektare milik H Andi Tajuddin di  Tanjunguncang. Pengadilan Negeri (PN) Batam menyatakan BP Batam sebagai tergugat I  melakukan perbuatan melawan hukum karena setelah menerbitkan izin prinsip (IP) kepada  penggugat H Andi Tajuddin, dan kembali menerbitkan IP baru di lahan yang sama kepada  pihak lain, PT Solomon Global Utama.

Kamis, 20 Oktober 2011

KPPU Belum Sidik Kasus Pemberian Lahan

(sumber Batam Pos) 20 Oktober 2011
Kepala Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam, Ramli Simanjuntak mengatakan dugaan perlakuan diskriminatif dalam penerbitan izin alokasi lahan oleh BP Batam hanya bersifat evaluasi umum. KPPU belum berencana menyidik kasus itu.
Hal tersebut, katanya, biasa dilakukan KPPU terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perizinan alokasi lahan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. “Itu hanya evaluasi biasa, bukan penyidikan perkara atau monitoring,” kata Ramli, kemarin.

Donasi Bandara dan Pelabuhan Tunggu Izin Operator

Pemberlakuan Donasi Ditunda

Kamis, 20 October 2011 00:00  (sumber Haluan Kepri)

BATAM-Pemberlakuan donasi di bandara dan pelabuhan di Kota Batam untuk sementara ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan itu disebabkan belum adanya kesepakatan tertulis antara Pemko Batam dan operator penerbangan beserta operator pelayaran untuk pemberlakuan donasi tersebut.   Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri usai rapat pembahasan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Pemko Batam, Rabu (19/10).

Donasi Pelabuhan Diturunkan Jadi Rp 1.000 per Penumpang

Tribun Batam - Rabu, 19 Oktober 2011 

Laporan wartawan Tribunnews Batam, Kartika Kwartya

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM-
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Zulhendri mengatakan salah satu penyebab ditundanya pelaksanaan donasi pelabuhan adalah belum turunnya surat perintah resmi dari kantor pusat kepada operator penjualan tiket perusahaan penerbangan (airline) maupun kapal (shipping agent).

Papan Reklame Banyak Kosong


19 Oktober 2011 (Sumber : Batam Pos)
Sejak setahun terakhir, pemasangan iklan melalui papan reklame di  Batam terlihat lesu. Daya pasang turun 30 persen, dan hanya terisi separuhnya.

Rabu, 19 Oktober 2011

KEMENDAG LIMPAHKAN PENGENAL IMPOR KE BP BATAM

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 18 2011
  • Batam, 18/10 (ANTARA) - Kementerian Perdagangan melimpakan wewenang penerbitan angka pengenal impor (API) di Provinsi kepulauan Riau kepada Badan Pengusahaan Batam.

    "Pelimpahan diberikan sejak Agustus 2011 guna mempercepat pelayanan kepada importir di kawasan Kepulauan Riau (Kepri)," kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Hubungan Masyarakat Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Selasa.

KRISIS GLOBAL TURUNKAN INVESTASI PMA DI BATAM

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 18 Oktober 2011
  • Batam, 18/10 (ANTARA) - Badan Pengusahaan Batam mencatat dari Januari hingga September 2011 nilai investasi perusahaan penanaman modal asing ke Kota Batam menurun 7,7 persen ketimbang pada periode sama pada 2010.

    "Krisis global di Eropa dan Amerika Serikat berpengaruh negatif hingga 7,7 persen sampai triwulan III," kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Hubungan Masyarakat Badan Pengusahaan(BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho, di Batam, Kepulauan Riau, Selasa.

Konter Tersedia, Donasi Tak Jalan

9sumber Batam Pos) 19 Oktober 2011
Meski konter Donasi Pelabuhan dan Bandara di Bandara Hang Nadim sudah tersedia sejak seminggu lalu, namun belum ada aktivitas pengutipan terhadap penumpang di sana. Keberadaan konter berukuran 2×2 meter itu justru terkesan mempersempit jalan menuju lantai dua terminal keberangkatan Hang Nadim.

Senin, 17 Oktober 2011

JEPANG TAMBAH INVESTASI DI BATAM

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 14 Oktober 2011
  • Batam, 14/10 (ANTARA) - Sebanyak empat perusahaan baru asal Jepang masuk ke Batam dengan nilai investasi sebesar 17,8 juta dolar Amerika pada 2011.

    Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Hubungan Masyarakat Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Jumat mengatakan keempat perusahaan tersebut bergerak dalam bidang elektronika, mainan, industri plastik, serta logam.

Pemko Kaji Ulang Donasi

Pungutan donasi yang sebelumnya akan dilakukan 1 Oktober 2011. Namun, keputusan itu dikaji ulang Pemko Batam. Kajian dilakukan setelah suara masyarakat banyak menolak donasi. Hanya saja, Dahlan kepada wartawan di gedung DPRD Batam, Jumat (14/10), mengaku jika keputusannya belum dicapai.
“Tapi sampai sekarang belum dipastikan apakah dibatalkan, ditunda atau tetap dijalankan,” ucap Ahmad Dahlan.

Donasi Bandara dan Pelabuhan Dikaji Ulang

Dubes Jepang Tanya Kemudahan Investasi di Batam

Dihantui Masalah Lahan

15 Oktober 2011 (Sumber Batam Pos)

Kasus lahan di Sagulung banyak membuat masalah. Mulai dari soal tumpang tindih kepemilikan lahan, penggusuran rumah liar, hingga ke masalah sertifikat kavling dan kampung tua.
”Ini yang menjadi ‘hantu’ bagi warga Sagulung. Bagaimana Sagulung mau berkembang kalau masalah lahan tidak jelas begini,” ujar John M Sembayak, Ketua Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima Sagulung.

Kalau Lolos, Banyak Hengkang

15 Oktober 2011 (Sumber Batam Pos)

Pengusaha Tolak Ranperda Ketenagakerjaan
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepri Abidin mengatakan, Batam harus memanfaatkan momentum banyaknya perusahaan Jepang yang terkena tsunami dan akan relokasi ke luar dengan menyiapkan iklim investasi yang kondusif. Bukan dengan memunculkan beragam peraturan daerah yang menyulitkan pengusaha dan calon investor baru.

Banyak Mafia Lahan di BP Batam

(sumber Batam Pos) 15 Oktober 2011
Dugaan adanya perlakuan diskriminatif dalam penerbitan izin alokasi lahan di Otorita Batam (BP Batam) yang dilansir Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), semakin menguat. Adanya permainan dalam alokasi lahan diungkapkan sejumlah pengusaha di Batam  kepada Batam Pos, Jumat (14/10).
PH, salah satu pengusaha mengaku memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan  saat mengajukan permohonan hak pengelolaan lahan (HPL) ke BP Batam (waktu itu masih  Otorita Batam/OB), beberapa tahun lalu.

Body Scanner Bandara Jadi Pajangan

15 Oktober 2011 (Sumber Batam Pos)

Meski sudah tiga tahun terpajang di Bandara Hang Nadim, namun body scanner atau alat pendeteksi logam itu nyaris tak pernah digunakan.

Jumat, 14 Oktober 2011

Pengelola Janda Berhias Beber Ijin yang Dimiliki

(Sumber Batam Pos)

PT. Batam Sentralindo, investor Pulau Janda Berhias merasa perlu meluruskan berita simpang siur seputar proyek yang berjalan disana.
Pikat Batam Sentralindo menegaskan pihaknya selalu taat aturan dan bermain di rel aturan yang ada.
Dalam rilis yang diterima batampos.co.id Batam Sentralindo mereka menyampaikan dokumen yang telah mereka miliki.

Pelayanan Batam Buruk Tak Dapat Investment Award 2011

14 Oktober 2011 (Sumber Batam Pos)

Batam
yang disebut-sebut sebagai kota tujuan investasi ternyata kurang berkilau di kancah  nasional. Ini terlihat dari absennya Batam dalam Investment Award 2011 yang dihelat  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rabu (12/10) lalu.

KPPU Selidiki Pemberian Lahan

(sumber Batam Pos) 14 Oktober 2011
Pemberian izin pemakaian lahan di Batam oleh Otorita Batam (OB, kini  Badan Pengusahaan Batam), ternyata dipersoalkan. Pasalnya, pemberian lahan itu  ditengarai berpotensi menimbulkan diskriminasi dan persaingan usaha yang tak sehat.  Karenanya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun mulai meneliti dugaan praktik  usaha tak sehat terkait pemberian izin penggunaan lahan di Batam.
Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU, Ahmad Junaidi, dalam jumpa pers di Kantor KPPU,  Jakarta, Rabu (12/10), mengungkapkan, pihaknya tengah meneliti kebijakan perizinan  pemakaian lahan oleh OB. Menurutnya, dari hasi analisa awal ternyata ada indikasi  perlakuan diskriminatif.

Sekupang Tak Sesejuk Dulu

14 Oktober 2011 (Sumber Batam Pos)

Dulu Sekupang dikenal sebagai wilayah yang sejuk dan hijau. Deretan pohon dan hutan masih dapat dijumpai di pinggir jalan-jalan utama. Di sini, terdapat tiga hutan lindung yaitu hutan lindung Bukit Tiban, Bukit Dangas, dan Seiharapan. Tiga hutan tersebut menjadikan Sekupang sebagai wilayah kecamatan dengan hutan lindung terluas di pulau Batam.

Kamis, 13 Oktober 2011

REI Kecewa Isi RUU Larang Asing Miliki Rusun

Tribun Batam - Rabu, 12 Oktober 2011


BATAM, TRIBUN -  Rancangan Undang-undang  Rumah Susun (RUU Rusun) yang sudah disepakati pemerintah dan DPR dijadwalkan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR 18 Oktober mendatang menjadi UU. Namun beleid ini sama sekali tidak mengatur investasi maupun kepemilikan asing di satuan rusun.

Pengusaha Amerika Pertanyakan FTZ di BBK

Tribun Batam - Senin, 10 Oktober 2011 18:11 WIB

Laporan Thomlimah Limahekin, wartawan Tribunnewsbatam.com

Tribunnewsbatam.com, Tanjungpinang
- Investor Amerika mempertanyakan permasalahan terkait Batam Bintan Karimun (BBK) Free Trade Zone (FTZ) ketika HM Sani selaku gubernur Kepri membawakan seminar investasi BBK FTZ di Washington DC, Selasa (20/9).

2.100 Dolar Singapura Hilang Saat Masuk X Ray

Kamis, 13 October 2011  (Sumber Haluan Kepri)

BATAM CENTRE-Nasib sial menimpa Susdiana (45) warga komplek Perumahan Orchid Point Blok B Nomor 3, Jodoh. Uang sebanyak 2100 dolar Singapura hilang saat tasnya dimasukan ke dalam X-Ray di Terminal Ferry Pelabuhan Internasional Batam Centre, Selasa (11/10) sekitar pukul 18.45 WIB.

KNPI Adukan FTZ kepada Hatta Rajasa

BATAM CENTRE- Sejak disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 19 Januari 2009 silam, penerapan UU No. 02 Tahun 2009 tentang kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) belum juga memberi hasil maksimal.  Alih-alih ingin memberikan daya tarik kepada investor, yang terjadi justru investor, khususnya di Batam, ada yang hengkang dan beralih ke negara lain seperti ke Malaysia.

Batam Kekurangan 30 Pos Pemadam Kebakaran

Pos Damkar Tembesi Resmi Beroperasi
TEMBESI– Kota Batam kekurangan 30 pos pemadam kebakaran untuk mengamankan kota industri dari bahaya amukan si jago merah. Saat ini Batam hanya memiliki enam pos pemadam kebakaran.

Pemko Butuh Kepastian Soal Aset

BATAMCENTRE- Wakil Walikota Batam Rudi SE menyebutkan, kinerja Pemko Batam sangat berkaitan dengan status aset yang dimiliki. Pemko butuh kepastian dari BP Batam dalam hal pengelolaanya.

Batam Harus Nomor 1 di Industri Perkapalan

13 Oktober 2011 (Sumber Batam Pos)
 
Batam harus menjadi daerah industri perkapalan nomor satu di Indonesia karena lokasinya yang strategis. Namun jika tak siap, Batam tak akan mampu bersaing dengan kota lain di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Direktur Industri Maritim dan Jasa Keteknikan, Kementerian Perindustrian, Soerjono, dalam pembukaan Marine Batam Expo, pameran industri perkapalan dan produk pendukung, di Pacific Palace Hotel, Rabu (12/10). Even ini diikuti 7 negara dengan 81 stand pameran.

Mengaku Hilang Uang di Alat Pemindai Pelabuhan

13 Oktober 2011 (sumber Batam Pos)
 
Zuzdiana, 45, warga Perumahan Mediterania Batam Kota, mengaku kehilangan uang yang ditaruhnya dalam tas warna hitam sebesar 2.100 dolar Singapura saat tasnya dimasukkan ke mesin pemindai atau x-ray Pelabuhan Feri Internasional Batam Centre, Kamis (6/10) pukul 17.45 WIB. Saat itu ia baru pulang dari perjalanannya ke Singapura.

Batam Kekurangan 29 Pos Damkar

12 Oktober 2011 (Sumber Batam pos)
 
Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kementerian Pekerjaan Umum, Batam membutuhkan 36 pos Pemadam Kebakaran (Damkar). Namun saat ini di Batam baru ada tujuh pos Damkar. ”Idealnya Batam punya 36 pos Damkar. Itu berdasarkan kajian dari pusat,” kata Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam, Azman, Senin (10/10).

Senin, 10 Oktober 2011

MENTERI LH MINTA PERUSAHAAN TERAPKAN "GREEN ECONOMY"

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 08
Batam, 8/10 (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta meminta seluruh perusahaan di Indonesia menerapkan konsep "green economy" atau "ekonomi hijau" untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.

MENTERI: TIDAK BOLEH SEMBARANGAN TIMBUN LIMBAH B3

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 07
Batam, 7/10 (ANTARA) - Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta menyatakan tidak boleh terjadi lagi penimbunan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara sembarangan di Batam karena dapat mengganggu kesehatan dan ekosistem.

BAPEDAL BATAM LAPORKAN LIMBAH TEMBESI

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 07
Batam, 7/10 (ANTARA) - Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam melapor kepada Kementerian Lingkungan Hidup mengenai kasus penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun sejak 2005 di Tembesi karena belum ada kejelasan hasil penyidikan.

MENTERI LH BELUM BERI IZIN PENGANGKATAN HYUNDAI

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 07
Batam, 7/10 (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hudup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, belum memberikan izin untuk pengangkatan bangkai kapal Hyundai di perairan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

BC-BP Baiknya Dilebur

Khusus daerah Free Trade Zone (FTZ), Bea dan Cukai (BC) sebaiknya dileburkan ke dalam Badan Pengusahaan (BP). Peleburan itu dilakukan, karena Bea Cukai hanya berlaku di daerah kepabeanan. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan BP, termasuk Batam, mengikat Bea Cukai.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, menyambut usulan yang disampaikan Ketua Kadin Kepri, Johannes Kennedy, sebelumnya. Dengan peleburan itu, kebijakan yang dikeluarkan BP Batam di kawasan FTZ akan mengikat BC.

Pemko Harus Bahas MoU Donasi dengan BP

BATAM - Pemberlakuan donasi di pelabuhan dan bandara, diminta untuk dikaji kembali Pemko Batam. Donasi yang dipungut dengan sukarela, rawan penyimpangan. Untuk meningkatkan PAD, lebih efektif memaksimalkan retribusi dan pajak sektor perhotelan, restoran dan hiburan. Selain itu, mengelola sampah menjadi energi, untuk dijual seperti di Bali.

Pemko Ngotot Terapkan Donasi

Pemerintah Kota Batam akan tetap memungut donasi dari penumpang di pelabuhan dan bandara Hang Nadim. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, kepada wartawan, Jumat (7/10) di Tembesi, Sei Beduk.

Kualitas Pelabuhan Batam Rendah

BATAM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, merekomendasikan perbaikan kualitas infrastruktur, khususnya pelabuhan.
Perbaikan itu dimaksudkan untuk mempercepat konektivitas antar daerah, karena kualitas pelabuhan masih rendah. Selain itu Kadin menyampaikan beberapa poin rekomendasi untuk diperhatikan pemerintah.

Fraksi PDIP Tolak Penerapan Donasi

BATAM CENTRE- Anggota fraksi PDIP DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho SH menolak kebijakan Pemko Batam yang menerapkan donasi pelabuhan dan bandara. Dia mengibaratkan penerapan donasi seperti  pengemis yang tidak kreatif.

Menteri LH Minta Perusahaan Terapkan "Ekonomi Hijau"

Batam - Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta meminta seluruh perusahaan di Indonesia menerapkan konsep "green economy" atau "ekonomi hijau" untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.

Menteri Minta Limbah Dam Tembesi Diusut Tuntas

TEMBESI- Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta meminta agar kasus limbah bahan berbahaya beracun (B3) yang terjadi di Batam diusut sesuai aturan perundang-undangan. Apalagi bila limbah B3 tersebut ditimbun di Dam Tembesi yang akan menjadi sumber air bersih untuk Kota Batam.

Menteri LH Belum Keluarkan Izin Pengangkatan Bangkai Kapal Hyundai

BATAM CENTRE - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Gusti Muhammad Hatta membantah bahwa dirinya telah mengeluarkan izin kepada PT Samudera Indonesia untuk melakukan pengangkatan bangkai kapal Hyundai di perairan Kepri, yang kemudian dibawa ke kawasan perairan Tanjunguncang, Kota Batam.

DPR Setuju BC Dilebur ke BP

BATAM-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis setuju dengan usulan Kadin Kepri agar Bea dan Cukai (BC) dileburkan ke dalam Badan Pengusahaan (BP) Batam. Ia meminta elemen masyarakat Batam dan Kepri memperjuangkan peleburan itu ke pemerintah pusat.

Ismeth Abdullah: Jangan Sia-siakan Status FTZ

9sumber Batam Pos) 10 Oktober 2011
Mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah mengatakan, penetapan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) merupakan keistimewaan tersendiri bagi Kepri. Karena, penetapan ini akan berdampak besar bagi kemakmuran Kepri ke depan.
”Kepri tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Status FTZ jangan sampai dicabut pusat. Karena, jika dicabut, banyak provinsi lain berminat mengambilnya,’’ kata Ismeth, usai menggelar silaturahmi keluarga besar Ismeth Abdulah di  Hotel Pelangi, Sabtu (8/10) yang dihadiri oleh anggota DPRD Kepri Rudy Chua, mantan Ketua DPRD Tanjungpinang Bobby Jayanto, mantan Plt Sekdaprov Kepri Arifin serta ratusan masyarakat lainnya.

Kadin Minta Perlakuan Khusus

(sumber Batam Pos) 10 Oktober 2011
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri  dalam rancangan program kerjanya, akan mengadakan sosialisasi tentang UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang transaksi dalam bentuk rupiah di berbagai daerah di Indonesia. Pemberlakuan tersebut, Kadin menilai Kepri sebagai kawasan FTZ harusnya mendapat perlakuan istimewa.

Donasi Pelabuhan Salah Kaprah

 (sumber Batam Pos) 8 oktober 2011
Kalangan akademisi ikut angkat bicara mengkritisi kebijakan Donasi Pelabuhan Pemko Batam. Direktur Politeknik Negeri Batam, Priyono Eko Sanyoto, menilai donasi tersebut salah kaprah.
”Dari namanya saja sudah tidak pas. Kasihan banget Pemko Batam sampai mengharap donasi dari rakyatnya,” kata Eko, kemarin.

Menteri LH Puji Batam

 ( sumber Batam pos) 8 Oktober 2011
Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta mengatakan, Batam tergolong sigap dalam menyiapkan kebutuhan air bersih. Menurut dia, pembangunan dam untuk persediaan air minum merupakan langkah yang cerdas.
Hal ini disampaikan menteri di sela-sela acara penanaman 1.500 pohon di sekitar lokasi Dam Tembesi, Jumat (7/10).

Jumat, 07 Oktober 2011

Ratusan Mobil Masih di Laut

BATAM - Pencemaran akibat kapal Hyundai 105 yang tenggelam diperbatasan perairan Singapura-Batam, 2004, diakui masih di bawah ambang batas. Itu diketahui melalui pantauan yang dilakukan Bapedalda Batam, selama tiga bulan terakhir. Setelah diangkut, dilakukan pemisahan limbah dan scrap
Menurut Kepala Bapedalda Kota Batam, Dendi Purnomo, setiap proses pengangkutan dari laut ke darat, tim Bapedal selalu ikut memantau.

Besok, Menteri Lingkungan Hidup Akan Tanam 1000 Pohon di Tembesi

Tribun Batam - Kamis, 6 Oktober 2011 17:57 WIB
Laporan Tribunnews Batam, Kartika Kwartya

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM
- Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta direncanakan akan melakukan penanaman 1.000 pohon di kawasan DAM Tembesi, Jumat (7/10/2011) sekitar pukul 15.30 WIB. Kunjungan Menteri kali ini sekaligus untuk melihat perkembangan pembangunan DAM yang membendung air laut tersebut.

Jangan Tangisi Peraturan Pemerintah

(sumber Batam Pos) 7 Oktober 2011
Gubernur Kepri, Muhammad Sani mengingatkan para pengusaha, belum keluarnya revisi  Peaturan Pemerintah Nomor 02/2009 tentang Perdagangan Bebas di Batam, Bintan,  Karimun, tidak perlu ditangisi. Sebaliknya, pemerintah bersama pengusaha perlu  melakukan terobosan untuk mencapai target angka pertumbuhan 8 persen. Sementara itu,  Kadin Kepri mengusulkan peleburan Bea Cukai ke dalam BP Batam khusus untuk wilayah  FTZ, sedangkan wilayah pabean tetap mengacu pada BC.

Dam Tembesi Rampung Akhir Tahun

(sumber Batam Pos) 7 Oktober 2011
Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta  dijadwalkan mengunjungi Dam Tembesi, di Tembesi. Selain melihat progres  pembangunan dam, Gusti juga akan ikut menanam 1.000 pohon di sekitar  dam tersebut, Jumat (7/10) hari ini.

Kadin Usulkan BC Dilebur ke BP Batam

BATAM-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri mengusulkan agar Bea Cukai (BC) dileburkan ke dalam BP Batam khusus untuk wilayah FTZ, sedangkan wilayah pabean tetap mengacu pada BC. Menanggapinya, Gubernur Kepri HM Sani yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK) menyatakan usulan itu impossible (tidak mungkin) dipenuhi.

Kamis, 06 Oktober 2011

Donasi Identik dengan Asuransi, Penumpang Tidak Wajibkan membayar

Tribun Batam - Rabu, 5 Oktober 2011 11:08 WIB
S


TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Kebijakan Pemko Batam  untuk menerapkan donasi  bagi penumpang yang berangkat lewat  bandara, pelabuhan internasional dan pelabuhan domestik mempertanyakan rencana penarikan donasi.

Petugas Parkir Tak Berdaya Hadapi Pengemudi

Tribun Batam - Rabu, 5 Oktober 2011 16:23 WIB
parkir-bandara-semrawut.jpg
Laporan Tribunnews Batam/Candra P Pusponegoro
Kondisi parkir bandara hang nadim
Laporan Tribunnews Batam, Candra P Pusponegoro

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM
- Kondisi halaman Bandara Hang Nadim Batam yang dipenuhi oleh deretan perkiran kendaraan tak beraturan, kiranya perlu adanya penangana lebih serius dari Pemerintah Kota Batam.

Ribuan Mobil dari Kapal Tenggelam Menghilang

Tribun Batam - Rabu, 5 Oktober 2011 22:00 WIB
 
Laporan Ucu Rahman, wartawan tribunnewsbatam


TRIBUNNEWSBATAM
- Ribuan bangkai mobil Hyundai dan KIA yang sempat tertumpuk di sebuah tongkang besar di kawasan PT Naninda dan PT Batam Mitra sejehtera Shypiard sudah dipindahkan,

Pantuan Tribun di lokasi, Rabu (5/10), tumpukan mobil jenis sedan yang sempat ada selama sehari (4/10) di atas tongkang itu kini nyaris bersih. Tongkang tersebut masih ada namun sudah tertutup rapi dari luar. Di luar tongkang tampak aktifitas alat berat dan sejumlah pekerja yang mengangkat barang rongsokan seperti spare part mobil ke dalan truk. Seorang anggota berseragam TNI tampak bersiaga di sekitar lokasi.

BP Rugikan Pemko Sejak 2007

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam menolak untuk menarik donasi pungutan dari penumpang feri dan pesawat yang sudah dituangkan dalam Momerandum of Understanding (MoU) pada 2007 lalu. Hal itu terlihat dari tidak adanya donasi untuk PAD Kota Batam yang diambil pihak BP Batam selaku ujung tombak di lapangan.

Penerapan Donasi Pelabuhan dan Bandara

Pemko Terlalu Terburu-buru

HANG NADIM -- Pemberlakukan penarikan donasi kepelabuhan dan bandara oleh Pemko Batam sejak 1 Oktober lalu, sepertinya terlalu terburu-buru dan dipaksakan demi mengejar pendapatan semata. Pasalnya, selain masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi, sejumlah fasilitas penunjang di lapangan pun juga terlihat belum siap.

Pantauan di Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang, Rabu (5/10), banyak para calon penumpang yang menggelengkan kepala tanda tidak tahu saat ditanya soal pungutan donasi dari Pemko Batam.  Ketidaktahuan mereka, salah satunya menyangkut ketidakjelasan sistem pembayaran donasi, apakah secara langsung atau dimasukkan dalam harga tiket.

Di bandara, sejak pagi hingga petang, konter pembayaran donasi yang terletak di area keberangkatan bandara tersebut, yang seyogyanya aktif melakukan sosialisasi, sama sekali tak terlihat ada aktivitas. Sedangkan untuk memberitahu masyarakat bahwa konter itu adalah tempat penarikan donasi, hanya ada tulisan tangan di atas kertas yang ditempel di tengah-tengah kaca bagian depan konter itu.

Lelang Pematangan Lahan Rusunawa Distako

Terindikasi Penyimpangan Keuangan Negara

BATAM CENTRE-  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan pematangan lahan Rusunawa tahap II di Dinas Tata Kota (Distako) Kota Batam senilai Rp1.505.969.275.  Karena lelang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemko Batam akhirnya tidak memperoleh keuntungan minimal sebesar Rp188.577.275.

ATB Berbagi Ilmu Atasi Kebocoran Air

SEKUPANG- PT Adhya Tirta Batam (ATB) berbagi ilmu dengan dua perusahaan pengelola air bersih yakni PT Tirta Mukti dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan PT Tirta Siak, Pekanbaru, Rabu (5/10) di Perumahan kartini, Sekupang. Kedua perusahaan dari luar itu mendapatkan ilmu dan strategi ATB dalam mengatasi masalah kebocoran dalam distribusi air di Kota Batam.

Pemko Batam Terancam Bangkrut

 

 (sumber BatamPos) 6 Oktober 2011
Ekonom Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Rafki RS, mensinyalir, perluasan objek pajak, pemungutan donasi, rencana meminjam uang dari pihak lain, dan beberapa kebijakan lain yang bersifat memberatkan masyarakat merupakan sinyal kuat bahwa Pemko Batam sedang dililit masalah keuangan pelik.
“Masa pedagang kecil yang jual pecel lele, kos-kosan dan usaha kecil lainnya dijadikan objek perluasan pajak. Ini jelas ada persoalan keuangan serius di Pemko Batam,” ujar Rafki melalui siaran persnya yang diterima Batam Pos, tadi malam (5/10).

Jadikan Batam Pusat Industri Hulu Indonesia

 

 (sumber BatamPos) 6 Oktober 2011
Federasi Gabungan Usaha Penunjang Migas (Guspen Migas) Nasional mengadakan workshop mengenai optimalisasi potensi industri penunjang migas nasional di Turi Beach, Kamis (6/10). Acara akan berlangsung selama dua hari dan akan membahas Batam sebagai pusat industri hulu Indonesia.
”Workshop ini didukung 13 anggota Guspen Migas Nasional bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, BP Migas dan Kementerian Perindustrian,” ujar Deputy Direktur Eksekutif Guspen Migas, Bambang Yulianto, kemarin.

Rabu, 05 Oktober 2011

PEMERINTAH BANGUN RUMAH SUSUN PERCONTOHAN DI BATAM

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 04 2011
  • Batam, 4/10 (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat membangun delapan blok rumah susun kembar percontohan di kawasan Tanjunguncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Tahun Ini, 8 Rusun Siap Dibangun

(sumber Batam Pos) 5 Oktober 2011
Tahun ini delapan rumah susun (rusun) mulai dibangun di kawasan Tanjunguncang. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Batam Gintoyono saat menjenguk staf Dispenda Kepri, Dian, yang ditahan akibat menganiaya istrinya di Mapolresta Barelang, Selasa (4/10).
”Sebanyak delapan rusun tersebut, dana pembangunannya dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) serta  Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Empat rusun dipegang Kementerian PU, empat lagi dipegang Kemenpera,” ujarnya.

Sekda: Masih Banyak yang Perlu Dipersiapkan

Kata Agussahiman, masih banyak yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan pemungutan donasi kepelabuhan dan bandara di Kota Batam, di antaranya persiapan tenaga dan peralatan.

BP Tolak Gabung dengan Pemko

(sumber Batam pos) 5 Oktober 2011
Badan Pengusahaan (BP) Batam menolak rencana penggabungan  konter pembayaran donasi penumpang di bandara dan pelabuhan milik Pemko Batam dengan konter airport tax dan seaport tax. Pasalnya, kedua jenis pungutan itu sifatnya  berbeda.

4.000 Mobil Tenggelam

(sumber Batam Pos) 5 Oktober 2011
Ribuan bangkai mobil dari kapal yang tenggelam tahun 2004 silam di  perairan Singapura, diangkat ke pesisir pantai di dalam kompleks  perusahaan galangan kapal, PT Naninda, Tanjunguncang, Selasa (4/10).
Sampai kemarin, belum diketahui siapa pemilik tongkang besar yang mengangkut ribuan  mobil rongsokan itu. Karena pihak Bea Cukai Tanjunguncang, yang kantornya sekitar 200  meter dari tempat tongkang sandar, mengaku tak tahu menahu dengan keberadaan  tongkang dan ribuan mobil itu.

Selasa, 04 Oktober 2011

Pengelola Bandara Setuju Penerapan Donasi


Tribun Batam - Senin, 3 Oktober 2011
Tribunnews Batam

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM
- Terkait tentang Donasi, dinas perhubungan mengatakan akan ada kerjasama oleh pihak bandara dan maskapai penerbanhan hal itu di benarkan oleh pihak bandar kepada Tribun.

RSOB Targetkan dapat ISO pada 2012


Tribun Batam - Senin, 3 Oktober 2011

Laporan Abd Rahman Mawazi, wartawan tribunnewsbatam.com


TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM -
Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) menargetkan untuk mendapatkan sertifikat ISO untuk pelayanan yang tersedia. Target sertifikat berstandar international itu diharapkan tercapai pada tahun 2012. Saat ini RSOB akan melakukan pembenahan terhadap beberapa pelayanan yang ada.

Donasi Mirip Pajak Preman

(sumber Batam Pos) 4 September 2011

Aktivis lembaga swadaya masyarakat, Uba  Ingan Sigalingging, bahkan menyebut donasi tersebut layaknya pajak preman.
“Ini seperti pajak preman. Pemko terlalu memaksakan kehendak,” kata Uba, kemarin.
Menurut Uba, kebijakan ini merupakan kesalahan fatal yang bermula dari ketidakpahaman  DPRD Batam dan Pemko Batam akan filosofi anggaran daerah. Kata dia, prinsip APBD  adalah bagaimana mengelola uang rakyat dari sumber-sumber pendapatan tanpa  membebani rakyat. Prinsip inilah yang menurut Uba tidak dipahami eksekutif dan legislatif.

Kesibukan di Jalan Berlubang

Jalan di Simpang Pelabuhan Batuampar rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Alhasil, aktivitas warga dan pengusaha terhambat.
(sumber Batam Pos}
Nama Batuampar mungkin terdengar mentereng. Namun, kondisi infrastruktur kecamatan yang terletak di bagian utara Pulau Batam itu, tak sebagus namanya. Padahal, di wilayah ini merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kesibukan ekonomi cukup tinggi.

Senin, 03 Oktober 2011

INDUSTRI HENGKANG DARI BATAM KARENA KALAH TEKNOLOGI

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Okt 01
Batam, 1/10 (ANTARA) - Beberapa perusahaan industri hengkang dari Batam karena produknya kalah bersaing dengan perusahaan sejenis yang berteknologi lebih maju.

"Perusahaan ke luar karena produknya tidak kompetitif lagi," kata Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Mustofa Widjaja di Batam, Sabtu.

PEMKOT BATAM BERLAKUKAN DONASI PELABUHAN MULAI SABTU

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Sep 30
Batam, 30/9 (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam memberlakukan donasi pelabuhan kepada masyarakat yang bepergian melalui bandara dan pelabuhan laut mulai Sabtu (1/10).

"Donasi pelabuhan mulai berlaku besok," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri di Batam, Jumat.

ANGGOTA DPR: DONASI PELABUHAN BATAM MENYALAHI ATURAN

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Sep 30
Batam, 30/9 (ANTARA) - Penetapan donasi pelabuhan oleh Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menyalahi aturan, kata anggota Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis.

"Kalau memungut donasi, harus ada Perdanya," kata Harry Azhar Azis melalui telepon genggam, Jumat.

KESADARAN PAJAK WARGA BATAM TERTINGGI DI INDONESIA

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Sep 30
Batam, 30/9 (ANTARA) - Kesadaran warga Kota Batam Povinsi Kepulauan Riau akan pajak tertinggi dibanding daerah lain di Indonesia, kata Kepala Kantor Pajak Pratama Batam Ferlandi Yusuf.

"Kesadaran warga Batam termasuk yang tertinggi di Indonesia," kata Ferlandi di Batam, Jumat.

Dishub Belum Berlakukan Donasi Pelabuhan

Tribun Batam - Minggu, 2 Oktober 2011

Laporan Tribunnews Batam, Kartika Kwartya

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM
- Dinas Perhubungan Kota Batam berencana memberlakukan donasi pelabuhan sejak awal Oktober 2011. Namun ternyata sampai hari kedua bulan Oktober donasi ini belum efektif berjalan.

Donasi Penumpang Tak Wajib


Pelabuhan Batam Center, Minggu (2/10/2011). Belum dikenai donasi Pemko.(sumber Batam Pos)
Pemerintah Kota Batam menyatakan mulai 1 Oktober 2011 lalu, donasi pelabuhan dan  bandara resmi diberlakukan untuk seluruh penumpang yang berangkat dari Bandara Hang  Nadim, seluruh pelabuhan domestik dan pelabuhan internasional. Namun, hingga hari  kedua, Minggu (2/10), tak satu pun konter pembayaran donasi didirikan Pemko baik di  bandara maupun di pelabuhan. Masyarakat menilai Pemko hanya mau duitnya saja, tapi  tak mau kerja.

2012, RSOB Targetkan dapat ISO

SEKUPANG-Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) terus melakukan pembenahan terhadap pelayanan kepada pasien. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sertifikat ISO untuk pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Donasi Pelabuhan dan Bandara Mulai Berlaku

Rawan Penyimpangan, Hambat Visit Batam

BATAM CENTRE-  Pemko Batam mulai menerapkan pungutan donasi di pelabuhan internasional dan domestik serta Bandara Hang Nadim, Sabtu (1/9) ini. Pungutan tersebut dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggunakan payung hukum Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga.

Pengusaha Keberatan UU Mata Uang

(sumber Batam Pos) 3 September 2011

Kalangan pengusaha di Batam mengaku keberatan dengan pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Mereka menilai undang-undang  ini akan meredupkan ekonomi di Batam.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Penasehat Apindo Kepri, Abidin. Menurut Abidin,  seharusnya ada perlakuan khusus bagi Batam dan daerah Free Trade Zone lainnya di  Kepri.

Tarif ATB Naik Mulai Hari Ini

Batam Center, Jumat (30/9/2011). ATB
menaikkan tarif sebesar 5 persen per 1 Oktober 2011. (sumber Batam Pos)
Mulai hari ini, Sabtu (1/10), ATB resmi menaikkan tarif air bersih  sebesar 5 persen. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Ketua BP Batam Nomor 9  Tahun 2011.
Kepala Seksi Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan  tarif baru ATB itu berlaku per 1 Oktober untuk tagihan November 2011. Kenaikan 5 persen  ini turun dari 6,5 persen yang direncanakan sebelumnya.